Connect with us

Politik

BPPRD Pemko Medan Klaim Realisasi Pajak Capai 93,44 % TA 2018

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan melalui  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengklaim hingga dengan 31 Desember 2018 berhasil  merealisasikan pajak daerah  sebesar Rp.1.316 miliar lebih atau 93,44%  dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp.1.408 miliar.

Menurut Kepala BPPRD Kota Medan Zulkarnain (foto) kepada wartawan, Jumat (11/1/2019, realisasi pajak daerah itu bersumber dari 8 jenis pajak daerah yakni pajak hotel, restoran, hiburan, pajak penerangan jalan (PPJ), parkir, air bawah tanah (ABT), pajak bumi bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dari 8 jenis sumber pajak itu, realisasi  pajak daerah yang berasal dari 5 jenis pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti pajak hotel, target Rp.117 miliar, realisasi 119,6 miliar. Kemudian pajak restoran, target Rp.170 miliar, realisasi Rp.172,6 miliar. Lalu, pajak hiburan, target Rp.43 miliar, realisasi 43,077 miliar.

Selanjutnya pajak penerangan jalan, target Rp.244,7 miliar, realisasi Rp.278,1 miliar. Berikutnya, pajak parkir, target  Rp.22 miliar, realisasi Rp.22,2 miliar serta PBB dengan target Rp.454 miliar dan realisasinya Rp.382,4 miliar. “Untuk pajak BPHTB dan ABT, realisasinya  mengalami penurunan dibandingkan target yang ditetapkan maupun realisasi tahun 2018,” ujar Zulkarnain di Medan.

Zukarnain menjelaskan, BPHTB ditargetkan Rp.339,9 miliar namun yang berhasil terealisasi Rp.275,7 miliar. Realisasi ini pun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sebab realisasi pajak daerah dari BPHTB tahun 2017 sebesar Rp.401,6 miliar.  Begitu juga dengan ABT, targetnya tahun 2018 sebesar Rp.13 miliar namun yang terealisasi  hanya Rp.11,1 miliar. “Realisasi  ABT tahun 2018 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 dengan capaian realisasi Rp.12,2 miliar,” jelasnya.

Berdasarkan hasil paparan realisasi pajak daerah yang disampaikan itu, Zulkarnain menyimpulkan, ada lima jeni pajak daerah yang  realisasinya  mencapai 100% yakni pajak hotel, restoran. Hiburan, PPJ dan parkir. Sedangkan sisanya tiga jenis pajak daerah lagi yaitu BPHTB, PBB dan ABT, realisasinya sampai akhir tahun 2018 tidak mencapai 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Zulkarnaikan mengungkapkan, tidak tercapainya realisasi pajak daerah dari jenis pajak BPHTB  akibat tidak adanya tercatat transaksi pertanahan/properti dalam skala besar selama tahun 2018 sebagaimana yang terjadi pada tahun 2017. Di samping itu juga terjadinya penurunan transaksi pertanahan/properti sepanjang tahun 2018.

Sedangkan untuk PBB bilang Zulkarnain, penyebab tidak tercapainya target  disebabkan realtif masih banyaknya wajib pajak PBB yang belum membayarkan PBB-nya sepanjang tahun 2018. Kemudian akibat masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat  untuk membayar PBB tepat waktu.

Ditambahkan, program kerja yang telah dilaksanakan tahun 2018 dan akan dilanjutkan kembali tahun 2019, salah satunya  pemasangan tapping box untuk beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hibiran dan parkir yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk Tahun 2018, pihaknya telah memasang 100 unit tapping box sebagai alat elektronik untuk memantau dan mengawasi pelaporan SPT Bulanan pajak daerah oleh wajib pajak.  Di tahun 2019 imbuhnyam pemasangan tapping box akan terus dilakukan yang pengadaannya bekerjasama dengan Bank Sumut.

“Kita sadar pajak daerah merupakan sumber utama pembentukan PAD. Oleh karenanya guna memberhasilkan pengelolaan pajak daerah tahun 2019, kita akan terus mengkampanyekan gerakan sadar dan patuh pajak daerah sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan kota tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan,” ungkapnya. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kunjungi Pabrik Pengolahan Metal, Sandi Janjikan Insentif Padat Karya Industri Kecil dan Menengah

Published

on

Sandi Janjikan Insentif Padat Karya Bagi Industri Kecil dan Menengah (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno berkunjung ke pabrik pengolahan metal PT. Rachmat Perdana Adimetal di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK), Cakung, Jakarta Timur. Sandi menganggap industri seperti ini sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional.

Bagi Sandi, pabrik pengolahan metal yang ia kunjungi ini dapat meningkatkan dan mengumpil perekonomian Indonesia, seperti UMKM pada umumnya.

“Prabowo-Sandi harus pastikan kita bersinergi dengan dunia usaha untuk menjadikan pilar. Supaya industri pengolahan ini bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Seperti UMKM, industri seperti ini akan jadi lokomotif lapangan kerja di bawah Prabowo-Sandi,” kata Sandi di pabrik PT Rachmat Perdana Adimetal, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2019).

Tak hanya itu, melihat produksi dari pabrik yang ia kunjungi, Sandi mengatakan industri seperti itu juga harus mendapatkan insentif padat karya. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk memastikan industri seperti pabrik metal ini dapat terus berjalan.

PT. Rachmat Perdana Adimetal ini memiliki karyawan sebanyak 245 orang, menghasilkan barang berupa bagian-bagian sparepart kendaraan bermotor, dan produksinya dapat mencapai 6 juta piece per bulannya.

Continue Reading

Politik

Kepsek Diwarning Pahami Kelola Keuangan Sekolah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH menyayangkan masih banyak kepala sekolah (Kasek) tidak paham melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Padahal , Dinas Pendidikan telah melakukan pembekalan ilmu keuangan melalui manajer BOS (Biaya Operasional Sekolah) disetiap pengucuran alokasi anggaran.

“Kita tahu hari ini bagaimana manajemen kelola keuangan Kasek sangat minim sekali instrument-instrumen yang hanya memiliki latar belakang dunia pendidikan, tapi tiba-tiba  disuruh kelola sebuah keuangan,” kata Bahrum usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Kasek se Kecamatan Medan Labuhan , Selasa (19/3/2019) diruang Banggar lantai II DPRD Kota Medan.

Menurutnya, untuk itulah Komisi B DPRD Kota Medan selanjutnya mengumpulkan para Kasek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan BOS di tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2018.

Dalam Permendikbud diuraikan secara tegas membatasi pemanfaatan dana BOS untuk disimpan dengan maksud dibungakan, membiayai yang tidak menjadi prioritas, studi banding, tur wisata, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan UPTD.

Disebutkan Bahrumsyah, ada mekanisme yang diabaikan kasek seperti tidak pernah melakukan rapat kerja, melakukan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya melibatkan elemen sekolah seperti ketua komite dan para guru.

“Maka dari itu kami melakukan pengawasan untuk anggaran 2019 ini, kita panggil dulu nanti baru akan kita bentuk tim , nanti akan minta data untuk anggaran khususnya di 2018 lalu,” tegasnya didampingi anggota komisi M Yusuf.

Saat rapat, Bahrumsyah banyak menyerap sejumlah keluhan Kasek yang ternyata banyak dimintai dana pos-pos siluman oleh orang tertentu mengatasnamakan jajaran instansi untuk pengamanan.”Tiba-tiba nanti ada spanduk, tiba-tiba ada anggaran untuk kegiatan KUPT,” ungkapnya.

Diketahui, para kasek selain berwenang dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki alokasi dana APBD untuk  mobiler sekolah dan DAK. (lamru)

Continue Reading

Politik

Komisi C DPRD Medan Sahuti Keluhan Pedagang Lt 3 Pusat Pasar, Relokasi Ditunda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pedagang Pusat Pasar bermohon untuk tetap bertahan berjualan seperti biasa di lantai 3. Keberadaan mereka sudah nyaman selama ini dan menjalankan kewajiban membayar pajak dan iuran.

“Kenapa saat ini tiba tiba mau dipindahkan. Kami sudah nyaman dan mentaati segala ketentuan. Kami mohon kepada, PD Pasar dan anggota dewan dapat memperhatikan nasib kami,” pinta Agusmar Pily salah seorang pedagang saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di komisi C DPRD Medan, Selasa (19/3/2019).

Agusmar Pily yang juga Ketua Assosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Sumut, menyampaikan, seluruh pedagang di pusat pasar lt 3 keberatan untuk direlokasi. Karena mereka sudah nyaman dan melakukan kewajiban. Bahkan, ketentuan aturan baru pun mereka akan mengikutinya sepanjang hal yang wajar.

“Kami tidak setuju jika kios kami dibongkar dari lantai 3. Kami memiliki izin dan membayar kewaiiban. Kenapa tiba tiba disuruh pindah, ada apa,” ulang Agusmarpily lagi.

Menyahuti keluhan pedagang, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan selaku pimpinan rapat menyimpulkan dan merekomendasikan pemindahan pedagang dari lantai 3 supaya dibatalkan.

“Kita memang mendukung penataan pasar di lantai 3 dan lantai 4. Tapi hendaknya penataan dan relokasi dibatalkan. Setelah siap Hari Raya Idul Ftri mendatang proses penataan baru kita pertimbangkan lagi. Kita harus mendukung keyamanan kondusif menjelang Pemilu ini,” tegas Boydo.

Sebagaimana diketahui, RDP dihadiri Ketua Komisi C Boydo DPRD Medan HK Panjaitan dan didampingi anggota DPRD lainnya Mulia Asri Rambe (Bayek), Jangga Siregar dan Modesta Marpaung. Juga hadir Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya, M Nasib mewakili Perekonomian Pemko Medan, badan Pengawas PD Pasar serta perwakilan pedagang lainnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com