Connect with us

Politik

Soal Raibnya Buku Speksi, Abd Rani: Kadishub Medan Harus Tanggungjawab

Published

on

Medan, Panji Demokrasi
Kasus hilangnya ribuan buku speksi di Dinas Perhubungan (Dishub) beberapa waktu lalu menjadi perbincangan serias di kalangan DPRD Kota Medan. Dewan menekankan agar agar Kadishub Medan, Renward Parapat harus mempertanggungjawabkan hilangnya buku speksi tersebut.

Harus tuntas dan jelas penyebab hilangnya ribuan buku speksi itu, ujar Ketua Komisi D DPRD Medqn Abdul Rani SH kepada wartawan Kamis (10/1/2019) menanggapi pemberitaan media massa terkait hilangnya ribuan buku speksi itu. Sangat aneh kalau hingga ribuan buku speksi bisa hilang di Dishub Kota Medan.

Pihaknya akan mencari tahu dan menanyakan ke Dishub Medan penyebab dan bagaimana sebenarnya kejadian sehingga bisa hilang buku tersebut, ujar Politisi PPP itu lagi. Namun untuk upaya memanggil Dishub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rani menyatakan akan berkoordinasi dengan anggota Komisi D lainnya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi D lainnya, Paul Mei Anton Simanjuntak SH yang dihubungi secara terpisah via selularnya. Disebutkannya, kehilangan buku speksi itu harus dipertanggungjawabkan karena ada kemungkinan terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor itu.

Dengan hilangnya ribuan buku speksi tersebut, Pemko Medan kehilangan PAD yang cukup besar. Kasus itu harusnya diusut tuntas dan para pelaku harus ditangkap. “Jangan hanya disebut-sebut hilang, namun tidak ada tindaklanjut dalam kasus hilangnya dokumen tersebut,” sebut Politisi PDI Perjuangan ini lagi.

Polisi harus menyelidiki kasus hilangnya ribuan buku speksi di Dishub Medan, karena menurut Kadishub Renward Parapat kasus itu sudah diadukan ke Polsek Sunggal pada tahun 2018 lalu. Polisi diminta bergerak cepat untuk mengungkap siapa sebenarnya pelakunya, ujarnya lagi. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kunjungi Pabrik Pengolahan Metal, Sandi Janjikan Insentif Padat Karya Industri Kecil dan Menengah

Published

on

Sandi Janjikan Insentif Padat Karya Bagi Industri Kecil dan Menengah (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno berkunjung ke pabrik pengolahan metal PT. Rachmat Perdana Adimetal di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK), Cakung, Jakarta Timur. Sandi menganggap industri seperti ini sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional.

Bagi Sandi, pabrik pengolahan metal yang ia kunjungi ini dapat meningkatkan dan mengumpil perekonomian Indonesia, seperti UMKM pada umumnya.

“Prabowo-Sandi harus pastikan kita bersinergi dengan dunia usaha untuk menjadikan pilar. Supaya industri pengolahan ini bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Seperti UMKM, industri seperti ini akan jadi lokomotif lapangan kerja di bawah Prabowo-Sandi,” kata Sandi di pabrik PT Rachmat Perdana Adimetal, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (20/3/2019).

Tak hanya itu, melihat produksi dari pabrik yang ia kunjungi, Sandi mengatakan industri seperti itu juga harus mendapatkan insentif padat karya. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk memastikan industri seperti pabrik metal ini dapat terus berjalan.

PT. Rachmat Perdana Adimetal ini memiliki karyawan sebanyak 245 orang, menghasilkan barang berupa bagian-bagian sparepart kendaraan bermotor, dan produksinya dapat mencapai 6 juta piece per bulannya.

Continue Reading

Politik

Kepsek Diwarning Pahami Kelola Keuangan Sekolah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH menyayangkan masih banyak kepala sekolah (Kasek) tidak paham melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Padahal , Dinas Pendidikan telah melakukan pembekalan ilmu keuangan melalui manajer BOS (Biaya Operasional Sekolah) disetiap pengucuran alokasi anggaran.

“Kita tahu hari ini bagaimana manajemen kelola keuangan Kasek sangat minim sekali instrument-instrumen yang hanya memiliki latar belakang dunia pendidikan, tapi tiba-tiba  disuruh kelola sebuah keuangan,” kata Bahrum usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Kasek se Kecamatan Medan Labuhan , Selasa (19/3/2019) diruang Banggar lantai II DPRD Kota Medan.

Menurutnya, untuk itulah Komisi B DPRD Kota Medan selanjutnya mengumpulkan para Kasek untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan BOS di tahun 2018 telah sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 1 tahun 2018.

Dalam Permendikbud diuraikan secara tegas membatasi pemanfaatan dana BOS untuk disimpan dengan maksud dibungakan, membiayai yang tidak menjadi prioritas, studi banding, tur wisata, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan UPTD.

Disebutkan Bahrumsyah, ada mekanisme yang diabaikan kasek seperti tidak pernah melakukan rapat kerja, melakukan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) yang seharusnya melibatkan elemen sekolah seperti ketua komite dan para guru.

“Maka dari itu kami melakukan pengawasan untuk anggaran 2019 ini, kita panggil dulu nanti baru akan kita bentuk tim , nanti akan minta data untuk anggaran khususnya di 2018 lalu,” tegasnya didampingi anggota komisi M Yusuf.

Saat rapat, Bahrumsyah banyak menyerap sejumlah keluhan Kasek yang ternyata banyak dimintai dana pos-pos siluman oleh orang tertentu mengatasnamakan jajaran instansi untuk pengamanan.”Tiba-tiba nanti ada spanduk, tiba-tiba ada anggaran untuk kegiatan KUPT,” ungkapnya.

Diketahui, para kasek selain berwenang dalam pengelolaan dana BOS juga memiliki alokasi dana APBD untuk  mobiler sekolah dan DAK. (lamru)

Continue Reading

Politik

Komisi C DPRD Medan Sahuti Keluhan Pedagang Lt 3 Pusat Pasar, Relokasi Ditunda

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pedagang Pusat Pasar bermohon untuk tetap bertahan berjualan seperti biasa di lantai 3. Keberadaan mereka sudah nyaman selama ini dan menjalankan kewajiban membayar pajak dan iuran.

“Kenapa saat ini tiba tiba mau dipindahkan. Kami sudah nyaman dan mentaati segala ketentuan. Kami mohon kepada, PD Pasar dan anggota dewan dapat memperhatikan nasib kami,” pinta Agusmar Pily salah seorang pedagang saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di komisi C DPRD Medan, Selasa (19/3/2019).

Agusmar Pily yang juga Ketua Assosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Sumut, menyampaikan, seluruh pedagang di pusat pasar lt 3 keberatan untuk direlokasi. Karena mereka sudah nyaman dan melakukan kewajiban. Bahkan, ketentuan aturan baru pun mereka akan mengikutinya sepanjang hal yang wajar.

“Kami tidak setuju jika kios kami dibongkar dari lantai 3. Kami memiliki izin dan membayar kewaiiban. Kenapa tiba tiba disuruh pindah, ada apa,” ulang Agusmarpily lagi.

Menyahuti keluhan pedagang, Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan selaku pimpinan rapat menyimpulkan dan merekomendasikan pemindahan pedagang dari lantai 3 supaya dibatalkan.

“Kita memang mendukung penataan pasar di lantai 3 dan lantai 4. Tapi hendaknya penataan dan relokasi dibatalkan. Setelah siap Hari Raya Idul Ftri mendatang proses penataan baru kita pertimbangkan lagi. Kita harus mendukung keyamanan kondusif menjelang Pemilu ini,” tegas Boydo.

Sebagaimana diketahui, RDP dihadiri Ketua Komisi C Boydo DPRD Medan HK Panjaitan dan didampingi anggota DPRD lainnya Mulia Asri Rambe (Bayek), Jangga Siregar dan Modesta Marpaung. Juga hadir Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya, M Nasib mewakili Perekonomian Pemko Medan, badan Pengawas PD Pasar serta perwakilan pedagang lainnya. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com