Connect with us

Dunia

Kelompok Hamas Tangkap 45 Agen Intelijen Israel di Gaza

Published

on

Geosiar.cm, Hamas – Puluhan warga Palestina yang diduga telah direkrut oleh Israel sebagai agen intelijen atau mata-mata diangkap oleh kelompok Hamas. Penangkapan itu dilakukan menyusul misi rahasia pasukan keamanan Israel (IDF) yang gagal di teritori Hamas pada November lalu, yang menyebabkan terjadinya pertempuran sengit dan tegang.

“Dinas keamanan telah menangkap 45 agen setelah insiden keamanan di timur Khan Yunis November lalu dan mereka sedang diselidiki,” ujar Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Hamas, Iyad al-Bozum, sebagaimana dilansir dari RT, Rabu (9/1/2019).

Dia tidak mengatakan apakah mereka yang ditahan memiliki peran langsung dalam serangan Israel ke Jalur Gaza Selatan pada 11 November.

Orang-orang yang ditangkap diduga adalah agen-agen Israel yang dilaporkan telah direkrut Israel melalui telepon dan media sosial, seringkali dengan menggunakan pemerasan.

Di saat Hamas berhasil menangkap mata-mata tersebut, selama bertahun-tahun, Israel terus merekrut agen-agen Palestina untuk membantu “mereka melakukan kejahatan terhadap rakyat kami,” ujar juru bicara Hamas.

Misi tersebut memicu baku tembak antara tentara Israel dan Hamas yang kemudian meluas menjadi pertempuran lintas perbatasan paling sengit sejak serangan Israel ke Gaza pada 2014.

Dalam apa yang mereka sebut sebagai ‘pembalasan’, Hamas dan Gerakan Jihad Islam di Palestina meluncurkan lebih dari 400 roket dan proyektil ke Israel selatan, mendorong IDF untuk merespons dengan menyerang lebih dari 150 target di daerah kantong Palestina.

Insiden yang berlangsung selama dua hari menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan, Avigdor Lieberman, yang menolak untuk menerima perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dunia

Palestina Tolak Semua Bantuan dari AS

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Palestina – Semua bantuan dari Amerika Serikat akan ditolak Palestina untuk menghindari tuntutan terkait terorisme yang tercantum dalam undang-undang terbaru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Pemerintah mengirimkan surat resmi ke pemerintah AS untuk meminta mereka menghentikan semua bantuan ke Otoritas Palestina, termasuk bantuan untuk layanan keamanan Palestina,” ujar pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, kepada AFP, Selasa (22/1/2019).

Erekat mengatakan bahwa Palestina mengambil keputusan ini karena khawatir mereka dapat menjadi target tuntutan di bawah Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang akan disahkan pemerintah AS dalam waktu dekat.

Regulasi itu menargetkan organisasi internasional penerima bantuan tertentu AS yang dapat menjadi subjek hukum kontra-terorisme.

Sebelumnya, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

Selama ini, AS menuduh Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.

Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan tulang punggung, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.

Di tengah kisruh ini, hubungan Palestina dengan AS memanas, apalagi setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Ketegangan kian memanas usai AS memutuskan menghentikan serangkaian bantuan untuk Palestina. Meski kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa.

Continue Reading

Dunia

Pembebasan Ba’asyir, PM Australia Minta RI Hormati Korban Bom Bali

Published

on

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison

Geosiar.com, Australia – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, kembali menyampaikan penolakan dan kekecewaan atas rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir, dengan mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati korban bom Bali.

“Penghormatan harus ditunjukkan bagi nyawa mereka yang meninggal,” kata Morrison sebagaimana dikutip Associated Press, Selasa (22/1/2019).

Ba’asyir dijatuhi 2,6 tahun penjara atas konspirasi serangan bom Bli 2002 pada 3 Maret 2005 yang merenggut lebih dari 200 nyawa, termasuk warga Australia.

Ia kembali ditangkap atas tuduhan pembentukan dan pelatihan cabang Al Qaidah di Aceh pada 9 Agustus 2010 dan divonis 15 tahun penjara tanggal 16 Juni 2011 lalu.

Seharusnya Ba’asyir bebas murni pada Desember 2023, namun Jokowi dilaporkan merencanakan pembebasan Ba’asyir dalam waktu dekat.

“Saya tentu akan sangat kecewa, seperti rakyat Australia lainnya, dan akan menyampaikan kekecewaan itu dan sikap keras saya mengenai itu,” tutur Morrison.

Melanjutkan pernyataannya, Morrison berkata, “Kami tak ingin orang itu bebas dan memicu pembunuhan warga Australia dan Indonesia, mengajarkan doktrin kebencian.”

Usai Jokowi mengumumkan rencana pembebasan ini pada Jumat pekan lalu, Morrison sebenarnya sudah menyampaikan keberatan sehari kemudian.

Namun, sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Indonesia tak akan menghiraukan sikap Australia terkait kasus Ba’asyir.

Jokowi menyampaikan bahwa rencana pembebasan Ba’asyir ini dipertimbangkan berdasarkan alasan kemanusiaan karena narapidana itu sudah sepuh. Namun, berbagai pihak mempertanyakan dasar hukum pembebasan Ba’asyir.

Pengamat terorisme, Sidney Jones, bahkan menyebut “Keputusan Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir tidak tepat, patut dipertanyakan, dan tidak layak secara politis.”

Setelah diserang berbagai pertanyaan terkait rencana ini, Wiranto pun mengatakan bahwa pembebasan Ba’asyir ini masih dalam kajian pemerintah.

Continue Reading

Dunia

Mahathir Mohamad Sebut Singapura Pisah dari Malaysia Adalah Tepat

Published

on

Perdana Menteri Mahathir Mohamad

Geosiar.com, Kuala Lumpur – Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyampaikan mengeluarkan Singapura dari federasi pada 1965 merupakan keputusan tepat dan bijak, pasalnya, menurut Mahathir negara pulau itu tidak cocok dengan orang Malaysia.

Saat itu Mahathir ditanya apakah dia yakin Malaysia pantas untuk mengusir Singapura, dengan manfaat dari tinjauan sejarah.

“Itu sudah lama terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita tidak mempertanyakan apakah itu benar atau salah. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Singapura adalah bagian dari Malaysia sebelumnya. Ini negara kita,” katanya dalam sesi dialog setelah menyampaikan pidato di Oxford Union di Inggris pada Sabtu kemarin, seperti dilansir dari Malay Mail, 20 Januari 2019.

“Biasanya, ketika suatu negara memutuskan untuk melakukan dekolonisasi, tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah itu, ke negara yang memiliki tanah itu, yang terjadi di Hong Kong dan Makau dan tempat-tempat lain. Tetapi dalam kasus kita, kita menemukan bahwa orang-orang di Singapura tidak cocok dengan orang-orang di Malaysia. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, ide yang berbeda tentang bagaimana sebuah negara harus diperintah, jadi karena alasan itulah mereka diminta untuk meninggalkan Malaysia, dan saya pikir itu adalah keputusan yang bijaksana pada waktu itu,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, Malaysia berdiri pada 16 September 1963 ketika Federasi Malaya, Kalimantan Utara (sekarang Sabah), Sarawak dan Singapura memutuskan untuk bersatu sebagai negara baru.

Pada 9 Agustus 1965, Malaysia mengeluarkan Singapura dari federasi. Ini kurang dari tiga tahun setelah sebagian besar warga Singapura memberikan suara dalam referendum untuk bergabung dengan Federasi Malaysia dan juga kurang dari dua tahun sejak pembentukannya.

Baik Majelis Rendah dan Tinggi Parlemen Malaysia pada 9 Agustus 1965 dengan suara bulat menyetujui RUU untuk mengamandemen konstitusi Malaysia untuk memungkinkan pemisahan Singapura menjadi negara merdeka.

Kemudian Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pada saat itu berbicara mengenai kesedihannya pada pemisahan Singapura dari Malaysia, berbagi keyakinannya bahwa ada cara lain untuk mengurangi ketegangan komunal di negara itu, tetapi juga mencatat bahwa Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman bersikeras pada pemisahan.

Tunku Abdul Rahman dilaporkan mengkonfirmasikan pada hari yang sama bahwa idenya agar Singapura dipisahkan dari Malaysia karena “tidak ada harapan untuk perdamaian” dan “tidak ada akhir pertengkaran” dengan Singapura.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com