Connect with us

Nasional

7 Komisioner LPSK Ucapkan Sumpah Jabatan Dihadapan Jokowi

Published

on

Tujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023 mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugasnya melindungi saksi dan korban (liputan6.com)

Geosiar.com, Jakarta – Tujuh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023 mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugasnya melindungi saksi dan korban dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelantikan ini digelar di Istana Negara, Senin (7/1/2019). Ketujuh anggota tersebut berasal dari berbagai latar belakang yaitu akademisi, psikolog, polisi, dan lain-lain.

Adapun tujuh komisoner LPSK itu antara lain, Hasto Atmojo Suroyo, Brigjen Pol (Purn) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, dan Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Maneger Nasution, serta Susilaningtias.

Di depan Presiden Jokowi, mereka pun mengucapkan sumpah dan janji jabatan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 232/P tahun 2018 tentang pengangkatan keanggotan LPSK.

“Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk diangkat menjadi anggota LPSK akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap mereka secara bersama-sama.

Selanjutnya ketujuh komisioner tersebut menandatangani berita acara. Lalu menerima ucapan selamat dari Jokowi dan wakilnya Jusuf kalla.

Sebelumnya mereka disahkan oleh komisi III DPR RI dalam sidang paripurna.Hal itu ditentukan setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, sebenarnya tujuh orang anggota baru ini tidak memenuhi dua dari tujuh unsur kriteria anggota atau komisioner LPSK yang tercantum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dua unsur itu adalah kejaksaan dan Kemeterian Hukum dan HAM.

“Kepolisian Kemenkum HAM kejaksaan akademisi advokat dan LSM. Tapi termyata unsur eks Kejaksaan dan Kumham yang dikirim pansel ke sini enggak ada,” ungkapnya.

Namun akhirnya Komisi III tetap mengesahkan tujuh anggota itu sebagai komisioner LPSK. Arsul berharap meski kurang memenuhi unsur yang tertera dalam Undang-Undang tidak akan menganggu kinerja LPSK di masa yang akan datang.