Connect with us

pemilu 2019

Timses Prabowo Siap Beri Keterangan Soal Hoaks Surat Suara Tercoblos

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku akan kooperatif ketika dimintai keterangan terkait kasus kabar bohong (hoaks) tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos. Hal ini merupakan respons BPN Prabowo-Sandiaga atas permintaan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin supaya polisi memeriksa pihak-pihak yang namanya disebut dalam rekaman suara berisi hoaks tersebut.

Diketahui, dalam rekaman suara yang beredar di media sosial, terdengar seseorang meminta informasi mengenai tujuh kontainer surat suara telah dicoblos agar dilaporkan kepada BPN Prabowo-Sandiaga dan Gerindra. Seseorang dalam rekaman suara itu juga meminta masalah itu dilaporkan kepada Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya siap membantu memberi keterangan agar persoalan ini menjadi jelas. Polisi pun bisa mengusut tuntas pelaku perekam hoaks terkait surat suara yang sudah dicoblos itu.

“Kalau perlu kami mendukung proses hukum ini,” kata Andre ketika dihubungi, Jumat (4/1/2019). Hal ini dilakukan supaya tidak ada fitnah yang mengarah kepada pihaknya. Andre menilai hoaks ini turut merugikan pihaknya.

Alasannya adalah, BPN Prabowo-Sandiaga seolah ikut merancang hoaks terkait surat suara yang sudah dicoblos berdasarkan narasi yang dibangun kubu Jokowi-Ma’ruf. Padahal, kata Andre, BPN Prabowo-Sandiaga tak tahu-menahu siapa pelaku perekam hoaks tersebut. “Bisa saja orang itu menyebut nama Gerindra dan Pak Djoko Santoso. Kami juga enggak tahu siapa pelakunya,” kata Andre.

BPN Prabowo-Sandiaga juga akan memberikan perlindungan kepada Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief dalam perkara hoaks tersebut. Cuitan Andi di akun Twitter-nya @AndiArief_ merupakan salah satu yang dilaporkan oleh TKN Jokowi-Ma’ruf ke Kepolisian.

Andre menyampaikan, perlindungan hukum bakal diberikan karena Andi merupakan bagian dari Partai Demokrat yang ikut berkoalisi mendukung Prabowo-Sandiaga. Selain itu, Andre merasa cuitan Andi tidak bermasalah.

Pasalnya, dalam cuitannya, Andi hanya meminta agar pihak terkait memeriksa soal kabar adanya tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos. “Hal-hal normal saja minta dicek, bukan bermaksud menyebarkan hoaks yang disampaikan Andi Arief,” kata dia.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma’ruf melaporkan kasus hoaks adanya tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (3/1/2019). TKN melaporkan pelaku pembuat rekaman suara terkait hoaks mengenai surat suara Pemilu 2019 yang telah dicoblos.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Najwa Shihab Ditolak BPN Prabowo-Sandiaga Jadi Moderator Debat Pilpres

Published

on

Prabowo dan Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Najwa Shihab menjadi salah satu yang dipertimbangkan KPU untuk didapuk sebagai moderator debat capres di putaran kedua. Namun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak Najwa.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Di samping Najwa, nama Tommy Tjokro dipertimbangkan sebagai kandidat moderator debat capres kedua. Nama Najwa dan Tommy, disebut Ketua KPU Arief Budiman, diusulkan oleh pihak televisi.

Andre menilai, KPU sebaiknya mencari nama lain selain Najwa Shihab. Dia menduga Najwa tidak netral.

“Saran kami, lebih baik KPU menunjuk figur lain yang lebih netral agar jangan menjadi polemik nantinya. Masih banyak figur lain yang mampu menjadi moderator tapi berposisi netral. Itu harapan kami kepada KPU,” ujar Andre.

Tentang jumlah moderator, Arief menyampaikan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Continue Reading

pemilu 2019

Evaluasi Debat Pilpres Perdana, KPU: Kami akan Lakukan Perubahan Format

Published

on

Debat perdana Pilpres 2019

Geosiar.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan lebih mengaktifkan peran para panelis, supaya bisa langsung terlibat aktif pada debat Pilpres putaran kedua mendatang.

Tapi, Wahyu mengaku bahwa sebelumnya KPU juga akan mengevaluasi format dan mekanisme debat putaran kedua, demi memastikan apakah para panelis itu akan terjun langsung untuk menanyai kedua paslon capres-cawapres tersebut.

“Dimungkinkan (mengaktifkan peran panelis). Tapi dengan mekanisme dan format debat yang akan diatur lagi nanti, dengan moderator pun sebenarnya masih memungkinkan untuk lebih mendramatisir lalu lintas perdebatan itu,” kata Wahyu di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Mengenaimoderator, Wahyu pun mengatakan hal itu baru akan dipastikan setelah format dan mekanisme untuk Debat Pilpres putaran kedua, sudah disepakati oleh KPU bersama tim dari masing-masing kubu paslon.

“Itu sangat tergantung format debat yang akan kita perbaharui. Tentu saja ke depan kita punya komitmen agar debat itu menjadi lebih baik, substansial, mengedukasi, tapi juga lebih menarik,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang banyaknya kegaduhan di sekitar panggung debat akibat ulah kedua pendukung paslon capres-cawapres tersebut, Wahyu mengaku bahwa pengurangan dan pembatasan penonton di sekitar panggung debat merupakan sebuah keniscayaan.

“Pengurangan jumlah pendukung di arena debat dimungkinkan, tapi lebih kepada pengaturan agar tamu undangan itu lebih tertib dalam menyaksikan debat. Karena kalau rakyat terganggu saat menyimak debat tersebut, maka sebenarnya salah satu tujuan debat itu tidak tercapai,” kata Wahyu.

“Debat ini kan salah satu metode kampanye yang difasilitasi KPU, agar paslon dapat menyampaikan visi, misi dan programnya. Tapi di lain pihak, masyarakat juga akan mengetahui visi misi pasangan calon dan performa masing-masing, sehingga debat ini menjadi referensi penting bagi masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

pemilu 2019

Gerindra Jelaskan Maksud Pernyataan Prabowo ‘Korupsi Nggak Seberapa’

Published

on

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Pernyataan Prabowo Subianto tentang ‘korupsi nggak seberapa’ caleg Gerindra banyak menuai kritikan. Partai Gerindra menjelaskan maksud pernyataan sang ketum itu.

“Maksud Pak Prabowo itu yang tak seberapa itu orang. Orang yang dicalonkan di Gerindra, itu kan nggak seberapa,” ungkap Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).

Pernyataan Prabowo tersebut dikatakan saat menjawab capres petahana Joko Widodo dalam debat perdana Pilpres 2019. Jokowi mempersoalkan komitmen Prabowo soal pemberantasan korupsi di saat Prabowo menyetujui adanya sejumlah eks napi koruptor menjadi caleg dari Gerindra.

Dasco pun menyampaikan alasan Prabowo atau Gerindra mengizinkan eks napi koruptor menjadi caleg. Ketika napi-napi tersebut mengajukan gugatan atas KPU, kemudian Bawaslu mengizinkannya.

“Pertama itu di Bawaslu dalam peraturannya itu memperbolehkan. Kan diajukan sengketa. Kemudian putusan MA juga memperbolehkan mantan napi mencalonkan diri,” ujar Dasco.

“Itu mantan napi korupsi kan melaporkan KPU ke Bawaslu. Dalam putusannya Bawaslu memperbolehkan, dan hasil dari MA itu boleh. Jadi karena menurut peraturannya boleh, kita kan negara hukum, kita mengikuti aturan yang ada,” imbuh anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum itu.

Tentang isu eks napi koruptor nyaleg, Jokowi memang sempat angkat bicara. Dia menilai, majunya seorang eks koruptor jadi caleg adalah hak. Namun ia meminta KPU menelaahnya.

“Statement-statement Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kemudian mengamini. Mengatakan bahwa mantan napi caleg koruptor itu boleh mencaleg. Silakan aja di Google. Nah itu kan imbauan presiden dan kita juga ikutin gitu lho oleh Pak Prabowo sebagai ketua umum partai,” urai Dasco.

Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini pun kembali menegaskan maksud sang eks Danjen Kopassus. Soal ‘korupsi tak seberapa’, kata Dasco, itu bermakna caleg eks koruptor dari Gerindra, bukan jumlah kerugian negara akibat korupsi 6 caleg itu.

“Sesuatu yang sedikit itu bukannya soal jumlah uang, tetapi jumlah orang mantan napi korupsi yang dicalegkan oleh Partai Gerindra,” terang Ketua MKD DPR ini.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com