Connect with us

Dunia

Taiwan Duga Agen Sebar Info Hoaks Kerja Paksa Mahasiswa Indonesia

Published

on

Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) John C. Chen (Tengah) saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/1/2019). (tribun)

Geosiar.com, Taiwan – Perwakilan pemerintah Taiwan di Indonesia menduga bahwa agen-agen perekrutan yang menyebarkan kabar tidak benar mengenai kerja paksa mahasiswa Indonesia yang mengikuti program kuliah-magang kerja.

Di duga agen-agen perekrutan ini diduga tidak terima atas peraturan pemerintah Taiwan yang tidak lagi memperbolehkan mereka merekrut mahasiswa Indonesia untuk mengikuti program kuliah-magang kerja.

John C. Chen menilai sebagai perwakilan pemerintah Taiwan di Indonesia, peraturan agen dilarang merekrut mahasiswa Indonesia untuk program kuliah-magang kerja atau Industry-University Internship diberlakukan sejak tahun kedua program ini berjalan.

Peraturan ini dibuat berdasarkan hasil evaluasi tahun pertama program pada 2017 yang menemukan agen-agen perekrutan memanfaatkan program tersebut. Namun Chen tidak merinci tentang agen memanfaatkan program kuliah-magang kerja.

“Program ini baru berjalan 2 tahun. Pada tahun pertama diakui pemerintah, universitas, dan perusahaan tidak berpengalaman, sehingga agen memanfaatkannya. Namun dengan perjalanan waktu, pemerintah Taiwan sudah mendengar premasalahan ini lalu membuat peraturan bahwa sekarang tidak boleh melalui agen, harus langsung. Ini mengakibatkan agen-agen tidak suka dan membuat berita-berita yang tidak benar,” kata Chen dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan oleh seorang alumni warga Indonesia dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Jumat, (4/1/2019).

Chen kemudian menjelaskan sifatnya subjektif jika ada yang menilai program kuliah-magang kerja semata-mata untuk bekerja dan bukan untuk kuliah. Namun dia membenarkan bahwa program ini dikhususkan untuk mahasiswa yang kurang mampu secara finansial.

“Sambil bekerja sambil kuliah, sehingga bisa mendapatkan gelar S1. Jadi tidak sekadar jadi TKI, contohnya,” ujarnya.

Mahasiswa yang mengikuti program ini, tegas Chen, diwajibkan untuk mengikuti internship selama 20 jam seminggu. Sementara magang kerja sifatnya pilihan, bukan kewajiban dengan ketentuan maksimal 20 jam per minggu. Hanya saja, mahasiswa yang tidak mengambil magang kerja berarti tidak punya penghasilan.

Apabila ada mahasiswa Indonesia yang tidak berkenan dengan program kuliah-magang kerja, maka pemerintah Taiwan mempersilahkan mahasiswa memilih program reguler namun kerja magang akan dibatasi.

Diketahui, mahasiswa yang mengikuti program kuliah-magang kerja di Taiwan tidak memilih sendiri perusahaan tempatnya bekerja, melainkan universitas yang mempersiapkan perusahaan untuk mahasiswa.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dunia

Besok, Jenazah Korban Penembakan di Masjid Selandia Baru Diserahkan Kepada Keluarga

Published

on

Keluarga korban penembakan di Masjid Selandia baru.


Geosiar.com, Christchurch – Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menyampaikan semua jenazah korban tewas dalam aksi penembakan yang dilakukan Brenton Tarrant yang berjumlah 50 orang, akan segera diserahkan kepada keluarga masing-masing pada Rabu (20/3/2019).

Jacinda Ardern menilai, hingga kini proses identifikasi para korban yang tewas dalam aksi penembakan di dua masjid di Kota Christchurch pada 15 Maret 2019, terus dilakukan. Enam ahli identifikasi korban bencana telah diterbangkan dari Australia untuk membantu dalam proses identifikasi.

“Kami berharap jenazah para korban seluruhnya dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga pada Rabu (20/3/2019), supaya dapat dimakamkan sesuai dengan tradisi Muslim,” ujar Jacinda Ardern, di Wellington, Selandia Baru, Selasa (18/3/2019).

Jacinda Ardern pun berjanji akan kembali ke Kota Christchurch pada Rabu (20/3/2019), untuk menghadiri acara penyerahan dan pemakaman jenazah para korban yang terbunuh pada insiden penembakan massal tersebut.

Sebelumnya diketahui, pada Sabtu (16/3/2019), Jacinda Ardern mendatangi anggota komunitas Muslim di Kota Christchurch dengan memakai penutup kepala (jilbab) dalam apa yang oleh para pengamat dipuji sebagai isyarat penuh kasih dan rasa hormat.

“Saya akan bertemu dengan responden pertama dan keluarga korban pada hari Rabu (20/3/2019), ketika mereka bersiap untuk penguburan,” kata Jacinda Ardern.

“Ada banyak pertanyaan tentang bagaimana ini bisa terjadi di sini. Ada kesedihan dan kemarahan yang memuncak di sini. Ada pertanyaan yang perlu dijawab dan saya jamin itu akan terjadi,” ujar Jacinda Ardern.

Continue Reading

Dunia

Karena Kasus Pelecehan Seksual, Yoochun JYJ Dikabarkan Dituntut Rp 1,2 M

Published

on

Yoochon JYJ

Geosiar.com, Seleb – Kini tengah ramai dibincangkan mengenai kasus Burning Sun, Seungri Big Bang, dan Jung Joon Young. Netizen kembali dihebohkan dengan kabar dari kelanjutan kasus Yoochun JYJ ini.

Diketahui, 2 tahun lalu ia sempat terseret dalam kasus pelecehan seksual.

Namun pengadilan memutuskan jika Yoochun JYJ tidak bersalah. Wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual itu juga terbukti memberikan pernyataan palsu alias berbohong di depan meja hijau.

Kini muncul lagi sebuah rumor yang menyebutkan jika Yoochun JYJ kembali dituntut oleh salah seorang korban. Wanita yang sudah tak asing lagi itu pun mengaku korban yang dulu, pada tahun 2016 sempat melaporkan Yoochun.

Seperti dikutip dari Soompi, kini wanita berinisial ‘S’ itu telah menuntut uang kompensasi atas kerugian yang diterimanya. YTN Star yang pertama kali melaporkan hal ini mengatakan jika wanita itu mengajukan berkas tuntutan pada Yoochun JYJ pada 13 Desember 2018 lalu.

Berdasarkan laporan mereka, ‘S’ menuntut uang sebesar KRW? 100 juta atau setara dengan Rp 1,2 miliar. Tidak berhenti sampai di situ saja, wanita tersebut juga memohon agar petugas yang bekerja untuk Yoochun di kawasan Samseong segera ditangkap.

Continue Reading

Dunia

Senjata Api Pelaku Teror di Masjid New Zealand Legal

Published

on

Brenton Tarrant Sudah Merencanakan Penembakan di Beberapa Masjid di New Zealand (Tribunnews.com)

Geosiar.com, New Zealand – Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Jacinda Ardern, berjanji akan mengubah aturan kepemilikan senjata api akibat serangan teroris yang menewaskan 49 orang di dua masjid di kota Christchurch. PM Adern mengatakan bahwa tersangka penembakan brutal itu mendapatkan senjatanya secara legal atau resmi.

Seorang tersangka yang berhasil diidentifikasi bernama Brenton Tarrant (28) yang merupakan warga Australia sudah ditangkap otoritas setempat. Tarrant diyakini bertanggung jawab atas dua penembakan brutal di Masjid Al Noor di Deans Ave dan di sebuah masjid di Linwood Ave, pada Jumat (15/3) waktu setempat. Pada Sabtu (16/3) ini, Tarrant dihadirkan dalam persidangan untuk didakwa atas pidana pembunuhan.

Berdasarkan informasi media lokal di Selandia Baru, The New Zealand Herald, Sabtu (16/3/2019), Tarrant disebut menggunakan lima senjata api untuk melakukan aksi kejinya itu, termasuk dua senapan semi-otomatis dan dua shotgun. Satu pucuk senapan patah (lever action) juga disita dari Tarrant.

PM Adern menuturkan tersangka utama itu memiliki izin kepemilikan senjata api. Atau dengan kata lain, seluruh senjata api itu didapat Tarrant secara legal. Izin kepemilikan senjata api didapatkan Tarrant sejak November 2017. Ditegaskan PM Adern bahwa dengan hal ini, perubahan terhadap aturan senjata api harus dilakukan.

Tarrant yang seorang warga Australia ini diketahui tinggal di Dunedin, Selandia Baru. Dia tidak memiliki catatan kriminal dan tidak masuk daftar pengawasan otoritas keamanan Selandia Baru.

PM Ardern meminta komisi level tinggi ODESC atau Komisi Resmi untuk Koordinasi Keamanan Domestik dan Eksternal untuk melaporkan kepada dirinya soal detail bagaimana tersangka masuk ke Selandia Baru dan mendapatkan senjata-senjata api tersebut. ODESC merupakan badan pemerintah yang bertugas mengawasi keamanan dan ketahanan nasional.

PM Ardern bahwa mengaku dirinya tengah menunggu jawaban dari badan-badan intelijen mengenai postingannya di media sosial yang mencurigakan dan seharusnya diselidiki sebelum penembakan brutal terjadi.

“Hari ini saat negara ini berduka, kita mencari jawaban. Tugas kita adalah menjaga setiap orang tetap aman. Kita telah gagal dan pertanyaan-pertanyaan akan dijawab,” ucapnya. Tidak disebut lebih lanjut oleh PM Ardern soal perubahan seperti apa yang akan dilakukan terhadap Undang-undang Kepemilikan Senjata Api.

“Fakta bahwa orang-orang mendengar individu ini mendapatkan izin senjata api dan mendapatkan senjata dengan kemampuan itu, kemudian orang-orang jelas akan meminta perubahan. Pemahaman saya, dia memegang izin kategori-A. Saran saya saat ini adalah di bawah izin itu, dia mampu mendapatkan senjata api yang dia pegang. Itu akan memberikan indikasi soal mengapa kita perlu mengubah aturan senjata api kita,” terangnya.

Seperti dikutip dari AFP, aturan hukum yang berlaku di Selandia Baru menyatakan siapa saja di atas usia 16 tahun bisa mengajukan izin kepemilikan senjata api. Izin itu akan berlaku selama 10 tahun setelah pemilik senjata api menyelesaikan uji keamanan dan pemeriksaan latar belakang oleh pihak kepolisian.

Akhirnya Selandia Baru memperketat aturan penggunaan senjata api, khususnya untuk senapan semi-otomatis, sejak tahun 1992 usai terjadi penembakan brutal di Aramoana yang menewaskan 13 orang. Diperlukan ‘persetujuan’ terpisah untuk mereka yang ingin mendapatkan senapan semi-otomatis. Namun para pengamat dan pihak kepolisian sendiri menyebut ada beberapa celah yang membuat para pemilik senjata api menghindari pendaftaran senapan semi-otomatis.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com