Connect with us

pemilu 2019

Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Ma’ruf Rp 44 Miliar, Prabowo-Sandiaga Rp 54 Miliar

Published

on

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Rabu (2/1/2019) adalah batas akhir bagi tim pemenangan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan partai politik peserta Pemilu 2019 menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diwakili Direktur Materi dan Debat Sudirman Said serta Bendahara Thomas Djiwandono, sekitar pukul 11.00 WIB, menyampaikan LPSDK di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Mereka menyatakan LPSDK yang diterima BPN sejumlah Rp 54 miliar di mana sebagian besar berasal dari paslon yaitu Sandiaga Uno sebesar Rp 39,5 miliar (73,1 persen) dan Prabowo Subianto Rp 13.054.967.835 atau 24,2 persen.

“Sedangkan sisanya disumbangkan Partai Gerindra Rp 1.389.942.500 atau 2,6 persen; sumbangan pihak lain perorangan Rp 76.197.500 atau 0,1 persen; sumbangan pihak lain kelompok Rp 28.865.500 atau 0,1 persen; dan pendapatan bunga bank Rp 938.227,” ucap Thomas Djiwandono kepada awak media.

Sementara pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diwakili oleh bendahara Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding baru tiba sekitar pukul 15.00 WIB.

Pihak TKN Joko Widodo-Ma’ruf menyampaikan LPSDK mereka hingga 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp 44.086.176.801.
Trenggono menyatakan sumbangan dana kampanye dari paslon pihaknya justru paling sedikit.

“Dari kedua paslon sebesar Rp 32.049.420; perorangan sebesar Rp 121.213.260; partai politik Rp 2.011.054.983; dan yang paling besar dari sumbangan kelompok yakni Rp 37.921.904.138 serta dari badan usaha non pemerintah Rp 3.999.975.000,” terang Trenggono.

Trenggono menyampaikan sumbangan dari kelompok itu berasal dari berbagai organisasi yang ada di masyarakat.
Seperti salah satunya dari kelompok masyarakat yang bergerak di bidang olahraga,” ujar Trenggono.

Seperti yang diketahui, penyerahan LPSDK itu wajib disampaikan ke KPU RI sesuai Pasal 327 ayat (1) dan (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
KPU RI menyatakan bahwa sumbangan dari badan hukum usaha atau perusahaan itu dibatasi paling banyak Rp 25 miliar dan perorangan dibatasi Rp 2,5 miliar termasuk sumbangan dari paslon.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Najwa Shihab Ditolak BPN Prabowo-Sandiaga Jadi Moderator Debat Pilpres

Published

on

Prabowo dan Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Najwa Shihab menjadi salah satu yang dipertimbangkan KPU untuk didapuk sebagai moderator debat capres di putaran kedua. Namun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak Najwa.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Di samping Najwa, nama Tommy Tjokro dipertimbangkan sebagai kandidat moderator debat capres kedua. Nama Najwa dan Tommy, disebut Ketua KPU Arief Budiman, diusulkan oleh pihak televisi.

Andre menilai, KPU sebaiknya mencari nama lain selain Najwa Shihab. Dia menduga Najwa tidak netral.

“Saran kami, lebih baik KPU menunjuk figur lain yang lebih netral agar jangan menjadi polemik nantinya. Masih banyak figur lain yang mampu menjadi moderator tapi berposisi netral. Itu harapan kami kepada KPU,” ujar Andre.

Tentang jumlah moderator, Arief menyampaikan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief.

Continue Reading

pemilu 2019

Evaluasi Debat Pilpres Perdana, KPU: Kami akan Lakukan Perubahan Format

Published

on

Debat perdana Pilpres 2019

Geosiar.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan lebih mengaktifkan peran para panelis, supaya bisa langsung terlibat aktif pada debat Pilpres putaran kedua mendatang.

Tapi, Wahyu mengaku bahwa sebelumnya KPU juga akan mengevaluasi format dan mekanisme debat putaran kedua, demi memastikan apakah para panelis itu akan terjun langsung untuk menanyai kedua paslon capres-cawapres tersebut.

“Dimungkinkan (mengaktifkan peran panelis). Tapi dengan mekanisme dan format debat yang akan diatur lagi nanti, dengan moderator pun sebenarnya masih memungkinkan untuk lebih mendramatisir lalu lintas perdebatan itu,” kata Wahyu di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Mengenaimoderator, Wahyu pun mengatakan hal itu baru akan dipastikan setelah format dan mekanisme untuk Debat Pilpres putaran kedua, sudah disepakati oleh KPU bersama tim dari masing-masing kubu paslon.

“Itu sangat tergantung format debat yang akan kita perbaharui. Tentu saja ke depan kita punya komitmen agar debat itu menjadi lebih baik, substansial, mengedukasi, tapi juga lebih menarik,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang banyaknya kegaduhan di sekitar panggung debat akibat ulah kedua pendukung paslon capres-cawapres tersebut, Wahyu mengaku bahwa pengurangan dan pembatasan penonton di sekitar panggung debat merupakan sebuah keniscayaan.

“Pengurangan jumlah pendukung di arena debat dimungkinkan, tapi lebih kepada pengaturan agar tamu undangan itu lebih tertib dalam menyaksikan debat. Karena kalau rakyat terganggu saat menyimak debat tersebut, maka sebenarnya salah satu tujuan debat itu tidak tercapai,” kata Wahyu.

“Debat ini kan salah satu metode kampanye yang difasilitasi KPU, agar paslon dapat menyampaikan visi, misi dan programnya. Tapi di lain pihak, masyarakat juga akan mengetahui visi misi pasangan calon dan performa masing-masing, sehingga debat ini menjadi referensi penting bagi masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

pemilu 2019

Gerindra Jelaskan Maksud Pernyataan Prabowo ‘Korupsi Nggak Seberapa’

Published

on

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Pernyataan Prabowo Subianto tentang ‘korupsi nggak seberapa’ caleg Gerindra banyak menuai kritikan. Partai Gerindra menjelaskan maksud pernyataan sang ketum itu.

“Maksud Pak Prabowo itu yang tak seberapa itu orang. Orang yang dicalonkan di Gerindra, itu kan nggak seberapa,” ungkap Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).

Pernyataan Prabowo tersebut dikatakan saat menjawab capres petahana Joko Widodo dalam debat perdana Pilpres 2019. Jokowi mempersoalkan komitmen Prabowo soal pemberantasan korupsi di saat Prabowo menyetujui adanya sejumlah eks napi koruptor menjadi caleg dari Gerindra.

Dasco pun menyampaikan alasan Prabowo atau Gerindra mengizinkan eks napi koruptor menjadi caleg. Ketika napi-napi tersebut mengajukan gugatan atas KPU, kemudian Bawaslu mengizinkannya.

“Pertama itu di Bawaslu dalam peraturannya itu memperbolehkan. Kan diajukan sengketa. Kemudian putusan MA juga memperbolehkan mantan napi mencalonkan diri,” ujar Dasco.

“Itu mantan napi korupsi kan melaporkan KPU ke Bawaslu. Dalam putusannya Bawaslu memperbolehkan, dan hasil dari MA itu boleh. Jadi karena menurut peraturannya boleh, kita kan negara hukum, kita mengikuti aturan yang ada,” imbuh anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum itu.

Tentang isu eks napi koruptor nyaleg, Jokowi memang sempat angkat bicara. Dia menilai, majunya seorang eks koruptor jadi caleg adalah hak. Namun ia meminta KPU menelaahnya.

“Statement-statement Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi kemudian mengamini. Mengatakan bahwa mantan napi caleg koruptor itu boleh mencaleg. Silakan aja di Google. Nah itu kan imbauan presiden dan kita juga ikutin gitu lho oleh Pak Prabowo sebagai ketua umum partai,” urai Dasco.

Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini pun kembali menegaskan maksud sang eks Danjen Kopassus. Soal ‘korupsi tak seberapa’, kata Dasco, itu bermakna caleg eks koruptor dari Gerindra, bukan jumlah kerugian negara akibat korupsi 6 caleg itu.

“Sesuatu yang sedikit itu bukannya soal jumlah uang, tetapi jumlah orang mantan napi korupsi yang dicalegkan oleh Partai Gerindra,” terang Ketua MKD DPR ini.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com