Connect with us

pemilu 2019

Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Ma’ruf Rp 44 Miliar, Prabowo-Sandiaga Rp 54 Miliar

Published

on

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Geosiar.com, Jakarta – Rabu (2/1/2019) adalah batas akhir bagi tim pemenangan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan partai politik peserta Pemilu 2019 menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diwakili Direktur Materi dan Debat Sudirman Said serta Bendahara Thomas Djiwandono, sekitar pukul 11.00 WIB, menyampaikan LPSDK di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Mereka menyatakan LPSDK yang diterima BPN sejumlah Rp 54 miliar di mana sebagian besar berasal dari paslon yaitu Sandiaga Uno sebesar Rp 39,5 miliar (73,1 persen) dan Prabowo Subianto Rp 13.054.967.835 atau 24,2 persen.

“Sedangkan sisanya disumbangkan Partai Gerindra Rp 1.389.942.500 atau 2,6 persen; sumbangan pihak lain perorangan Rp 76.197.500 atau 0,1 persen; sumbangan pihak lain kelompok Rp 28.865.500 atau 0,1 persen; dan pendapatan bunga bank Rp 938.227,” ucap Thomas Djiwandono kepada awak media.

Sementara pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diwakili oleh bendahara Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding baru tiba sekitar pukul 15.00 WIB.

Pihak TKN Joko Widodo-Ma’ruf menyampaikan LPSDK mereka hingga 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp 44.086.176.801.
Trenggono menyatakan sumbangan dana kampanye dari paslon pihaknya justru paling sedikit.

“Dari kedua paslon sebesar Rp 32.049.420; perorangan sebesar Rp 121.213.260; partai politik Rp 2.011.054.983; dan yang paling besar dari sumbangan kelompok yakni Rp 37.921.904.138 serta dari badan usaha non pemerintah Rp 3.999.975.000,” terang Trenggono.

Trenggono menyampaikan sumbangan dari kelompok itu berasal dari berbagai organisasi yang ada di masyarakat.
Seperti salah satunya dari kelompok masyarakat yang bergerak di bidang olahraga,” ujar Trenggono.

Seperti yang diketahui, penyerahan LPSDK itu wajib disampaikan ke KPU RI sesuai Pasal 327 ayat (1) dan (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
KPU RI menyatakan bahwa sumbangan dari badan hukum usaha atau perusahaan itu dibatasi paling banyak Rp 25 miliar dan perorangan dibatasi Rp 2,5 miliar termasuk sumbangan dari paslon.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Moeldoko Soal Rencana Demo PA 212 di MK: Jangan, Masyarakat Ingin Damai

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: OKEZONE)

Geosiar.com, Jakarta – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menjelang sidang putusan PHPU Pilpres 2019 menuai tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Moeldoko menilai, aksi unjuk rasa menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 yang akan dilakukan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar upaya demonstrasi tersebut dapat diurungkan.

“Ya jangan lah, mau apalagi (unjuk rasa di MK)? Masyarakat ingin damailah. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/6/2019).

Lebih lanjut, eks Panglima TNI itu mengharapkan agar aksi unjuk rasa tak perlu diadakan lagi mengingat proses hukum telah berjalan di MK dan masyarakat tinggal menunggu hasil putusan dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

“Toh proses hukum sudah jalan, tinggal menunggu,” lanjutnya.

Majelis Hakim MK, kata Moeldok, tak bisa ditekan oleh pihak manapun dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk bisa menghormati proses hukum yang tengah berjalan di MK.

“Ditekan apapun MK kan enggak bisa. Imbauan saya, jangan lah, hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar kabar terkait Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bakal melaksanakan aksi pada 24-28 Juni 2019 yang bertajuk halal bihalal akbar 212, menjelang sidang putusan PHPU Pilpres 2019.

Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin menyampaikan, sekitar 100 ribu orang akan turut meramaikan aksi massa tersebut. Aksi tersebut tercetus dari ajakan Amien Rais yang ingin mengadakan aksi damai mengawal jalannya sidang MK.

“Penasehat PA 212 Bapak Amin Rais yang juga dari awal sidang MK mengajak aksi super damai,” ungkap Novel.

Continue Reading

pemilu 2019

Sengketa Pilpres 2019, MK Imbau Semua Pihak Hormati Keputusan Hakim

Published

on

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto: kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Sidang kasus sengketa Pilpres 2019 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah berakhir pada Jumat (21/6/2019) kemarin. Kini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengambil keputusan atas gugatan Pilpres.

Untuk itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengharapkan agar seluruh pihak bisa menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan terkait penanganan gugatan hasil Pilpres.

“Mari kita hormati seluruh proses konstitusional ini, persidangan sudah berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan terbuka,” ujar Fajar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Hal ini disampaikan Fajar karena ia menilai proses persidangan yang diselenggarakan MK sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Semua pihak yang berperkara sudah menyampaikan keterangan secara seimbang. Publik juga leluasa menyaksikan jalannya persidangan yang terbuka karena disiarkan secara langsung di televisi nasional.

“Semua pihak yang berperkara pun sudah didengarkan keterangannya secara seimbang, maka kini giliran Majelis Hakim Konstitusi yang akan mengambil keputusan, mari percayakan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan cermat dan adil,” imbau Fajar.

Selain itu, Fajar mengungkapkan harapannya agar seluruh pihak dapat menghormati dan menerima apapun keputusan MK serta menjalankannya.

“Mari kita maknai proses yang sudah dilewati dengan baik sejauh ini, sebagai pembuktian bahwa seluruh bangsa dapat lebih cerdas, lebih dewasa, dan lebih matang dalam berhukum, berdemokrasi, dan berkonstitusi,” tandasnya.

Continue Reading

pemilu 2019

BW Soal Putusan MK: Menang Jangan Sombong, Kalah Jangan Ngotot

Published

on

Ketua Tim kuasa hukum BPN, Bambang Widjojanto (BW) saat mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto: ANTARA FOTO)

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar lima kali sidang sengketa Pilpres 2019 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sepekan yang dimulai pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang kelima pun berakhir kemarin, Jumat, 21 Juni 2019 sekitar pukul 22.15 WIB.

Dengan berakhirnya sidang kelima itu, maka berakhir pula sidang sengketa Pilpres 2019 pada Jumat malam usai mendengarkan semua keterangan saksi fakta dan ahli yang dihadirkan masing-masing tim hukum kandidat capres-cawapres 2019. Sidang pun ditutup oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Anwar mengatakan bahwa pihaknya akan langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

“Kami habis selesai sidang akan langsung RPH. Kami akan berdebat dari apa yang bapak-bapak suguhkan di hadapan kami. Memang sangat berat,” tutur Anwar sebelum menutup sidang.

Di tempat berbeda, Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) mengklaim bahwa pihaknya akan siap menerima apapun keputusan MK terkait sidang tersebut.

“Emang muka gue tidak menunjukkan siap menerima keputusan? Siaplah. Masa sih nggak siap,” ucap BW setelah sidang berakhir di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019) malam.

Lebih lanjut, BW menegaskan bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan setelah putusan MK, termasuk meminimalisasi risiko perpecahan dalam masyarakat Indonesia yang sempat terbelah karena proses pemilihan umum.

“Ini harus mulai dilakukan, misalnya yang menang jangan sombong, yang kalah jangan ngototan. Mari kita perjuangkan semua untuk bangsa yang lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, dia turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya para pendukung dan relawan kubu 02 dari awal penyelenggaraan pemilu hingga sampai sidang MK.

BW pun menyampaikan harapannya agar majelis hakim tak memutuskan untuk memenangkan satu belah pihak saja tapi melalui putusan yang adil untuk kedua belah pihak.

“Kita sih berharap Mahkamah akan sampai kepada satu keputusan yang tidak win-loose tetapi win-win. Win-win ini dalam pengertian satunya menang, tapi perbaikan sistem tetap harus didorong,” tandas BW.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com