Connect with us

Sumut

Hari Nusantara ke-19 di Langkat, Gubsu: Kekayaan Laut Sumut Belum Dikelola Maksimal

Published

on

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.



Geosiar.com, Sumut – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa kekayaan laut Sumut belum sepenuhnya diberdayakan untuk kemakmuran rakyat. Padahal, potensinya sangat besar jika bisa dikelola dengan baik.

Hal itu dikatakan Edy Rahmayadi ketika menghadiri Peringatan Hari Nusantara ke-19 Tingkat Provinsi Sumut, di Dermaga Pertamina Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Jumat (28/12/2018).

“Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya adalah (luas) daratan itu lebih sedikit dari lautan. Kenapa dilakukan (peringatan) Hari Nusantara ini, supaya masyarakat sadar bahwa kekayaan kita sekarang ini belum dikelola maksimal. Kalau ini dikelola dengan baik, akan sangat potensi mensejahterahkan rakyat Indonesia,” katanya didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Mulyadi Simatupang.

Edy menyampaikan, peringatan Hari Nusantara bagi provinsi ini, sudah tentu sangat besar pesan tersirat dari acara yang dilakukan rutin setiap tahunnya itu. Tinggal bagaimana memberdayakan kekayaan laut yang sudah dimiliki, dimana selanjutnya diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya.

“Sumut inikan punya kepulauan di pantai timur dan ada pantai barat. Kemudian ada selat malaka yang potensinya sangat besar. Ini pun belum dikelola dengan baik. Yang ada akses dari terbukanya laut dan pelabuhan-pelabuhan kecil kita, sehingga lebih cenderung kearah negatif,” ujarnya.

Menanggapi keinginan Gubsu untuk memaksimalkan potensi kekayaan laut di Sumut, Kepala DKP Sumut Mulyadi Simatupang mengungkapkan, bahwa Pemprovsu sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) 2017 sampai 2037.

“Tahapannya sudah di Kemendagri. Mungkin Januari 2019 akan selesai dan setelah itu kita akan susun untuk peraturan gubernurnya. Banyak sekali manfaat dari adanya regulasi ini. Salah satunya, kedepan siapapun oknum yang ingin mematok-matok laut di perairan kita tidak bisa lagi sembarang. Mesti ada izin dari pemprov yakni izin lokasi,” ujarnya.

Dia menilai, manfaat lain dari perda itu nantinya tidak lagi mudah bagi siapa saja yang ingin menggali pasir untuk kepentingan tertentu ataupun bisnis di lautan Sumut.

“Harapan kita pengaturan wilayah laut akan semakin baik . Contohnya untuk luas 0-12 mil nanti mesti ada izin lokasi. Ini tentu membuat kegiatan di perairan laut kita semakin terkendali. Dalam perda sendiri di data kita tercatat ada 206 pulau. Namun setelah dikroscek Kemendagri melalui Dirjen Kewilayahan, kita memiliki 236 pulau. Sebagian pulau itu diklaim sama Aceh dan sudah divalidasi masuk ke kita. Kedepan potensi laut yang kita kelola seluas 1.300 Km garis pantai,” jelasnya.