Connect with us

Politik

MA Keluarkan Tiga Kebijakan Soal Pemilu 2019

Published

on

(Kompas.com)

Geosiar.com, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan, lembaganya sudah mengeluarkan tiga kebijakan yang dipersiapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2019 mendatang.

“Untuk mengawal proses demokrasi tersebut, MA telah mengeluarkan tiga kebijakan,” ungkap Hatta di Gedung MA Jakarta.

Kebijakan pertama ialah Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2018 tentang ‘Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum’. Kebijakan itu dikeluarkan MA sebagai upaya melengkapi dan mengisi kekosongan hukum acara dalam penanganan perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu.

Kebijakan Kedua, MA mengeluarkan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2018 tentang ‘Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum’ sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketiga, MA mengeluarkan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan.

“Salah satu pemicu korupsi di bidang politik adalah tingginya biaya politik saat seorang warga negara hendak mencalonan diri menjadi pejabat publik, sehingga MA mengeluarkan SEMA 2/2018,” ungkap Hatta.

MA mengatakan bahwa penerbitan surat-surat keterangan dari pengadilan mengenai persyaratan pencalonan pejabat publik dilakukan tanpa dipungut biaya dan permohonan tersebut harus sudah terselesaikan dalam waktu paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan.

Hatta juga mengimbau seluruh aparat pengadilan untuk menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun, termasuk dalam penggunaan sosial media.

Melalui terbitnya tiga kebijakan terkait pemilu tersebut serta dengan terjaganya independensi kekuasaan kehakiman. Semoga tahun politik 2019 hukum dapat berdiri tegak sebagai panglimanya.