Connect with us

Politik

Dame Duma Minta Pemko Medan Bersihkan Serakan Sampah di Jl Budi Luhur Helvetia

Published

on

Anggota DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung saat menggelar sosialisasi ke IV 2018 Perda Pengelolaan Persampahan di Medan Helvetia, Rabu (26/12/2018)

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung minta Pemko Medan segera mengangkut tumpukan sampah di sepanjang pinggir Jalan Budi Luhur, Kelurahan Dwikora, Kec Medan Helvetia. Kondisi serakan sampah yang dijadika tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di lahan warga sangat meresahkan masyarakat dan berdampak buruk bagi kesehatan.

Penegasan himbauan itu disampaikan Dame Duma Sari Hutagalung (Partai Gerindra) pada acara sosialisasi ke IV 2018 Perda Kota Medan No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan di Jl Budi Luhur, Kelurahan Dwikora, Kec Medan Helvetia, Rabu (26/12/2018). Hadir saat sosialisasi ratusan warga dan konstituen.

“Ini masukan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Jangan membiarkan sampah berserak dan hingga membusuk di pinggir jalan. Kita minta itu segera dibersihkan,” tegas Dame Duma Sari Hutagalung yang saat ini tercatat Caleg DPRD Medan 2019-2024 No Urut 2 dari Partai Gerindra dapil I (Medan Helvetia, Barat, Baru dan Petisah).

Untuk itu, Dame Duma Sari Hutagalung mendorong Pemko Medan mengadakan bak sampah di depan rumah warga. Dengan demikian warga dapat membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian warga dapat mendukung penerapan Perda No 6/2015 tentang persampahan.

Pada kesempatan itu, Dame Duma Sari juga menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan kumuh bahkan berakibat banjir dan menimbulkan penyakit. Bahkan, sanksi Perda juga sudah mengatur akan ada denda dan pidana.

Seperti diketahui, Perda No 6/2015 Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan yang disosialisasikan itu terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)