Jangga Siregar Minta Berdayakan TKPKD Atasi Kemiskinan di Medan

by

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Jangga Siregar, SH mengajak Pemko Medan untuk lebih sigap dan berbenah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kota Medan. Untuk itu, Pemko supaya memberdayakan Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Medan.

Ajakan dan permintaan itu disampaikan Jangga Siregara, SH (Partai Hanura) saat melaksanakan sosialisasi ke IV 2018 Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan, Selasa (25/12/2018). Hadir saat sosialisasi Perda ratusan masyarakat dan konstituen.

Sebagaimana diketahui, Perda tersebut mengamanahkan kepada Pemko Medan untuk dapat memberikan jaminan dalam bentuk program bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan ketrampilan, bantuan modal usaha dan bantuan perlindungan rasa aman. “Jika Pemko Medan menjalankan program tepat guna maka masyarakat miskin cepat tertanggulangi sebelum lahir orang miskin baru,” tegas Jangga Siregar.

Pada kesempatan itu, Jangga Siregar yang juga anggota Komisi C itu sangat menyayangkan Pemko Medan yang kurang peduli dengan kondisi masyarakat warga Sicanang. Seperti layanan kesehatan berupa BPJS belum semuanya masyarakat miskin yang menjadi peserta.

Bahkan, ratusan masyarakat eks penderita penyakit kusta terlantar akibat tidak ada alokasi anggaran perobatan dari Dinas Kesehatan sumut sejak 3 Tahun silam. Sementara, Pemko Medan hanya diam melihat warganya menuntut haknya ke Dinas Kesehatan Sumut.

Diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)