Connect with us

Politik

Bangkit Sitepu: Masyarakat Ikut Tanggungjawab Soal Kebersihan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan Bangkit Sitepu mengajak masyarakat Medan ikut menjaga kebersihan serta peduli pengeloaan sampah. Masyarakat diminta bertanggungjawab soal kebersihan agar kota Medan terhindar dari ancaman banjir.

Himbau dan ajakan itu disampaikan Bangkit Sitepu (Partai Hanura) saat mengelar sosialisasi ke IV Tahun 2018 Perda No 6/2015 Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Pembangunan Gg Bangkit Kelurahan Selayang I Kec Medan Selayang, Minggu (23/12/2018). Hadir saat sosialisasi ratusan masyarakat dan konstituen.

“Kita harapkan masyarakat juga ikut peduli menjaga kebersihan kota Medan. Karena terbukti, banjir dikarenakan parit tumpat dipenuhi sampah. Mari sama sama bertanggungjawab menjaga kepersihan. Dalam perda itu juga sudah diatur larangan dan sanksi,” sebut Bangkit.

Menurut Bangkit yang juga Ketua Partai Hanura Kota Medan itu, Perda untuk menggugah masyarakat Medan peduli kebersihan. Untuk itu, alangkah bagusnya disiplin mentaati perda itu dimulai dari pribadi dan rumah sendiri. Karena jika Perda Persampahan diterapkan dengan benar maka yang diuntungkan adalah seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita dukung penerapan Perda itu, masyarakat wajib menjalankan dan pemerintah harus mengawasi serta menyiapkan sarana dan prasarana,” harap Bangkit Sitepu yang saat ini juga Caleg DPRD Medan 2019-2024 Partai Hanura No Urut 1 dalil V Kecamatan Medan (Selayang, Johor, Tuntungan, Maimun, Sungga dan Polonia)

Sebagaimana diketahui, Perda No 6/2015 Kota Medan tentang Pengelolaan Persampahan yang disosialisasikan itu terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (lamru)