Connect with us

Daerah

Pengusaha Galian C Sipispis Membangkang, Kangkangi Surat Penegak Perda

Published

on

Pengusaha Galian C Sipispis Membangkang, Kangkangi Surat Penegak Perda. (Geosiar.com)

Geosiar.com, Serdang Bedagai –Pengusaha galian C di Desa Serbananti, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan sifat pembangkangnya yaitu tetap melakukan operasi galian C tanpa menghiraukan surat perintah Pemberintian sementara dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui penegak perda Dinas Sat Pol-PP,kata Darmen Sinaga, selaku Kepala Desa Serbananti, Jumat (21/12/2018).

Darmen Juha mengungkapkan, alat berat, seperti beko dan para pekerja galian C sudah masih kembali di lokasi.

“Informasi dari warga kita, alat berat dan pekerja masih ditangkahan. Tapi truk belum kelihatan,” terang Kades.

Terkait pengusaha Galian C, kadis lingkungan hidup melalui Kasi Gakkum, Mulya Hadi di ruang kerjanya, dengan tegas mengatakan tidak diperbolehkan bekerja sebelum alam yang rusak ditata kembali.

“Kan sudah ada surat pemberhentian dari Satpol PP. Itu kan masih berlaku. Harusnya mereka tidak boleh beroperasi sebelum memperbaiki alam yang rusak. Diperbaiki dululah (diberonjong). Itu sanksi administrasi, kalau tidak dipenuhi, izinnya bisa dicabut, dan masuk ranah pidana,” tegas Kasi Gakkum Mulya Hadi.

“Saya nunggu SPT (Surat Perintah Tugas) dulu bang. Ada SPT baru saya ke sana,” lanjutnya.

Di samping itu, Bupati Lira Serdang Bedagai Benhard Sihotang sebagai pemerhati lingkungan mengatakan  bahwa beberapa waktu lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serdang Bedagai, telah melakukan verifikasi ke lokasi galian C bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

“Verifikasi dilakukan terkait adanya laporan mengenai kerusakan lingkungan, akibat galian C di Desa Serbananti, Kecamatan Sipispis tersebut.

Hasil peninjauan lapangan, lingkungan dinyatakan telah rusak dan harus diperbaiki/ditata. Kemudian perusahaan galian C itu melalui surat resmi diperintahkan untuk menghentikan aktivitasnya,” jelas Benhard Sihotang.

“Sesuai amanah UU No. 32 tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 54 ayat (1), mengharuskan pengusaha memperbaiki dinding sungai dengan pemasangan beronjong (susunan bebatuan dirangkai kawat besi) sepanjang wilayah kerusakan,” sambung Benhard. (art)