Geosiar.com, Jakarta – Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menghadiri peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Bawaslu sebagai penyelenggara acara tersebut.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu Abhan hingga Sekjen DPP Hasto Kristiyanto. Pada acara itu, JK meminta Bawaslu agar bekerja dengan baik dalam rangka mengawasi jalannya pemilihan umum.
JK meminta Pemilu Serentak 2019 berjalan baik, dapat dipercaya agar hasil pemilu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.
“Tentu kita inginkan suatu pemilu yang kredibel dan tentu terpercaya. Kalau ingin jadi dipercaya dan kredibel, maka haruslah semua aspek-aspek itu diawasi dengan baik. Itulah tugas saudara semuanya,” ungkap JK di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
JK menyebut, anggaran yang diberikan pemerintah kepada Bawaslu cukup besar, bahkan anggaran lebih besar dua kali lipat dari pos anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan pemilu. JK mengatakan, jika dengan anggaran besar tersebut Bawaslu tak bekerja dengan baik, tentu akan mengecewakan masyarakat.
“Malah diperluas pengawasannya dengan biaya tinggi. Tadi dikatakan biaya APBN-nya Rp 8 triliun. Saya tanya berapa anggaran Kemendagri? Cuma Rp 4,5 triliun. Jadi APBN, tolong dicek ulang, itu Bawaslu 2 kali daripada anggaran Kemendagri,” tambah JK.
JK menyatakan, jika tidak berhasil menjalankan tugas, berarti Bawaslu mengecewakan masyarakat. JK juga menyoroti sistem pemilu Indonesia yang terbuka dan transparan. Keterbukaan informasi hasil pemilihan umum bisa diakses masyarakat secara langsung.
Walau terbuka untuk masyarakat, JK tetap mengingatkan, ancaman pencurian data online masih mengintai. Ia mengingatkan, walaupun sistem telah modern namun tidak menutup kemungkinan ancaman pencurian data pemilu tetap terjadi.
