Connect with us

Politik

Bantu Jokowi Bantah Isu PKI, Ma’ruf Ajak Para Santri

Published

on

Ma'ruf Amin Ajak Santri Bantu Jokowi Bantah Isu PKI (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Saat ini Presiden Joko Widodo sering diserang dengan isu PKI oleh beberapa pihak.  Jokowi pun tengah merasa geram dan sudah berupaya membantah dalam beberapa kesempatan.

Melihat kondisi itu, Ma’ruf Amin yang merupakan cawapres pasangannya, mengajak agar para santri membantu Jokowi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang isu tersebut.

Menurutnya, isu PKI sengaja dibuat sebagai upaya untuk menjatuhkan Jokowi.

“Saya mengajak para santri menjelaskan bahwa isu (PKI) itu tidak benar. Isu itu dibuat untuk mendiskreditkan. Pak Jokowi sendiri sudah sering membantahnya,” kata Ma’ruf , di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Ma’ruf mengungkapkan, menjelang Pilpres 2019, isu PKI akan terus muncul untuk menyerang Jokowi. Untuk itu, bantahan tegas harus terus dilontarkan agar masyarakat tidak percaya akan hal itu.

“Memang itu tidak pernah berhenti, muncul lagi, muncul lagi. Karena itu saya mengajak kaum santri ini untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu isu yang tidak benar. Dan bantahan itu harus terus didengungkan,” ungkapnya.

“Jangan sampai banyak yang mengatakan itu jadi itu benar. Jadi kita harus mengatakan itu tidak benar. Saya kira santri siap,” tambah Ma’ruf.

Sebelumnya Jokowi mengaku geram dengan isu PKI yang terus membuatnya merasa terganggu. Ia meminta cara berpolitik dengan menyebar isu hoaks harus dihentikan. Sebab, hal ini dapat merusak sistem demokrasi Indonesia.

“Saya 4 tahun ini sabar. Tetapi sekarang saya menjawab PKI dibubarkan tahun ’65-’66, saya lahir tahun ’61. Umur saya baru 4 tahun, apakah ada balita PKI?” ujar Jokowi, Jumat (7/12/2018).

Jokowi minta agar cara berpolitik seperti itu harus dihentikan. Menurutnya akan merusak tata berdemokrasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPRD-Pemko Medan Setujui Perda, Jangga Siregar : Perlu Kesamaan Pekerja Tanpa Diskriminasi

Published

on

Medan, Geosiar.com – DPRD Medan bersama Pemko Medan setujui Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Persetujuan menjadi Perda setelah 8 Fraksi di DPRD Medan menyampaikan pendapat menerima dan menyetujui laporan panitia khusus (pansus). Dewan menilai, betapa pentingnya suatu Perda untuk melakukan pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan ketenagakerjaan.

“Perlu pembinaan dan pengawasan perizinan dan peran pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan tanpa diskriminasi,” sebut Jangga Siregar SH selaku juru bicara Fraksi Partai Hanura DPRD Medan saat pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda kota Medan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (10/12/2018).

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, SH MH didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga dan anggota DPRD Medan. Hadir juga Wakil Walikota Medan Ir Ihwan Ritonga, Sekda Ir Wiria Al Rahman dan pimpinan OPD dan camat Pemko Medan.

Ditambahkan Jangga Siregar, masalah ketenagakerjaan akan semakin kompleks maka perlu penanganan khusus. Kepada pelaku usaha yang bergerak dibidang penyelenggaraan ketenagakerjaan harus mampu mengambil langkah dan antisipasi serta mampu menampung segala perkembangan.

Ditambahkan, upaya penertiban harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar peraturan perundang undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pelaku penyelenggara ketenagakerjaan.

Sedangkan penerapan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan kerja guna tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja sehingga kelangsung usaha dan kenyamanan kerja dalam meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

Ditambahkan, untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi diatur dalam undang undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagamerjaan dan UU No 21 Tahun 2003 tentang pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan H.T. Bahrumsyah, memandang positif dibahasnya Ranperda tersebut. Karena persoalan perburuhan menjadi hal yang sangat krusial dan mendasar untuk segera diselesaikan.

Disebutkannya, sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada di provinsi. Pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas koordinasi saja.

Melihat kondisi ini, kata Bahrumsyah, bisa dipastikan akan sulit menangani sengketa ketenagakerjaan. Baik sengketa antara tenaga kerja dengan pengusaha, atau bahkan antara perusahaan penyalur tenaga kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan buruh.

Kata Bahrumsyah, faktanya bahwa sengketa antar pekerja sering berujung pada unjukrasa, yang terkadang menimbulkan dampak kerugian, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Persoalan upah juga menjadi hal yang penting. “Banyak perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum,” katanya.

Selain itu, Menurut Bahrumsyah, pengusaha juga banyak melanggar ketentuan tentang usia pekerjanya. Juga ditemukan banyaknya tenaga kerja dari luar daerah maupun asing yang datang ke Indonesia. Hal ini membuat pekerja lokal kehilangan kesempatan bekerja. “Maka dengan Perda ini diharapkan tercipta hubungan kerja yang baik antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna tersebut akan dilanjutkan paripurna berikutnya khusus untuk agenda pengesahan Perda. Sebab paripurna hari ini, Senin (10/12/2018) hanya sebatas persetujuan fraksi fraksi. Mengingat Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin tidak hadir maka paripurna selanjutnya akan dilakukan penandatanganan pengesahan Perda. (lamru)

Continue Reading

Politik

KPU Kota Pasuruan Tetapkan 147.500 DPTHP II di Pemilu 2019

Published

on

Komisioner KPU Kota Pasuruan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP 2 (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan tetapkan sebanyak 147.500 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan tahap 2 (DPTHP 2). Jumlah tersebut bertambah 1.763, dari 145.737 DPTHP 2, sebelum dilakukan pencermatan ulang.

Komisioner KPU Kota Pasuruan, Sofyan Sauri mengungkapkan, pihaknya selama kurun 30 hari masa penyempurnaan DPTHP 2 kali ini, telah menemukan pemilih baru sebanyak 2.237, pemilih tak memenuhi syarat (TMS) 474, serta perbaikan data pemilih ada 99.

“DPTHP 2 kami tetapkan 147.500, berubah dari sebelumnya yakni 145.737,” tutur Sofyan via WhatsApp, Minggu (9/12/2018).

Ia juga mencatat dari 621 TPS yang tersebar di 34 Kelurahan wilayah Kota Pasuruan, terdapat 324 pemilih disabilitas.

“Banyak langkah dilakukan untuk penyempurnaan DPTHP. Mulai menyelesaikan DPTHP pada aplikasi Sidalih sampai sinkronisasi antara data pemilih,” tambahnya.

Sofyan mengatakan, dengan ditetapkannya DPTHP 2 tersebut, KPU Kota Pasuruan telah menuntaskan perintah perpanjangan penyempurnaan DPTHP 2 selama 30 hari oleh KPU RI, sebagaimana surat yang diterima tertanggal 21 November 2018 lalu.

Keputusan ini telah disampaikan ke KPU RI melalui KPU Jawa Timur, selanjutnya dapat diputuskan bersama-sama menjadi daftar pemilih tetap, hingga dapat digunakan sebagai dasar pencetakan surat suara di Pemilu 2019 nanti.

Perpanjangan untuk pencermatan ulang terhadap DPTHP 2 dilakukan, dilanjut rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang menyebut penundaan penetapan DPTHP 2, saat rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional, pada 15 November 2018.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Diminta Tegas Terapkan Perda Penanggulangan Kemiskinan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Untuk mengurangi angka kemiskinan warga Kota Medan, Pemerintah Kota Medan (Pemko) Medan diminta tegas menerapkan Peraturan Daerah ( Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dengan diterapkannya Perda itu, diharapkan warga miskin bisa terbantu.

“Banyak yang bisa dibantu dengan Perda tersebut dan diharapkan segera diterapkan secara maksimal, “kata anggota DPRD Medan, Deni Maulana Lubis SE saat menggelar sosialisasi ke III Tahun 2018 Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Denai Kelurahan Tegal Sari MandalaII, Kecamatan Medan Denai, Kamis (6/12/2018). Sosialisasi Perda itu dihadiri ratusan masyarakat dan konstituen.

Politisi Nasional Demokrat (NasDem) itu menyebutkan Perda itu perlu disosialisasikan karena banyak masyarakat mengadu persoalan kemiskinan. Untuk itu, pihaknya berupaya menyosialisasikan hak-hak masyarakat dan kewajiban di tengah pemerintahan.

“Pemko Medan harus bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin sesuai yang tertuang dalam Perda, ” tegasnya.

Dalam Perda No 5 tahun 2015, intinya warga Kota Medan yang termasuk dalam kategori miskin memiliki hak atas kebutuhan pangan (Raskin), pelayanan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan pendidikan (gratis 12 tahun), pekerjaan dan berusaha (lapangan kerja), perumahan (bedah rumah), air bersih dan sanitasi yang baik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Selain itu, dengan adanya Perda ini diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Kota Medan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkro­ni­sa­si dan sinergi dalam penanggulangan ke­miskinan.

“Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakterstiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena me­nyangkut harkat dan martabat manusia,” ujar Deni Maulana Lubis SE yang saat ini menjadi Caleg DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024, No Urut 8 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup ke­rentanan dan kerawanan orang untuk men­jadi miskin.

Oleh sebab itu, pemecahan permasalahan kemiskinan ini tidak lagi dapat dilakukan pemerintah sendiri.

“Penanggulangan kemiskinan ini memer­lukan pendekatan terpadu yang pelaksa­naannya dilakukan bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, ekonomi, budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin,” tegasnya.

Dalam Perda yang berisi 12 bab dan 29 pasal itu, juga diatur hak warga miskin yang termaktub pada Bab IV Pasal 9 ber­bunyi, bahwa setiap warga miskin mempunyai hak, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pen­didikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik

Penyebab kemiskinan dapat dikategorikan 3 di antaranya, kemiskinan alami (natural) yang disebabkan keterbatasan kualitas SDM dan SDA. Kemudian kemiskinan struktural merupakan kemiskinan langsung atau tidak langsung akibat kebijakan, peraturan dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan kultural akibat sikap individu yang mencerminkan gaya hidup, prilaku atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.(lamru)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com