Connect with us

Hukum

KCBI Karo : Kepsek SMA Negeri 2 Kabanjahe Harus Ditangkap Dan Diproses Secara Hukum

Published

on

Logo LSM KCBI

Geosiar – Karo – Terkait dari adanya Pernyataan Orang tua siswa (6/12), MR Ginting yang mengaku sebagai orang tua Siswa yang memiliki perekonomian rendah dan jauh dari kata Mampu merasa sangat berat untuk membayar beban uang kutipan untuk Dewan Komite Sekolah SMA Negeri 2 Kabanjahe sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empatratus limapuluh ribu) Pertahun dan iuran uang OSIS sebesar Rp. 120.000.00, (seratus duapuluh ribu) Pertahunya.

Pungutan liar atau Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum, dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. yakni pada Pasal 368 KUHP dan 423 KUHP.

Lamhot Situmorang, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesiab(KCBI) Wilayah Sumatra Utara (8/12), menanggapi Pernyataan orang tua siswa dari SMA Negeri 2 Kabanjahe terkait Merasa Dipungli atas kutipan uang Dewan Komite dan uang OSIS Menjekaskan,”Bila pernyataan orang tua siswa itu benar adanya, maka Tidak ada alasan apapun, Kepala sekolah (Kepsek) SMA Negeri 2 Kabanjahe Wajib dan harus ditangkap serta diproses berdasarkan aturan yang berlaku”.

Lanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 tentang Pendidikan, serta didalam Pasal 52 huruf (e) disebutkan pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan atau walinya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 4 huruf (c), ayat 5 huruf (d) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu pada huruf (e) disebutkan tidak dipungut biaya dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara Ekonomi.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP menyatakan “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”
jelasnya.

Aturan dan Peraturan lainya yang mengatur juga dapat kita lihat didalam Pasal 423 KUHP “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Serta Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Lanjutnya lagi, Pungutan uang Komite dan uang OSIS tersebut sudah masuk Kategori Pungutan Liar, dan jangan lagi alaskan berdasarkan adanya kesepakatan. Jelas jelas “MR” selaku orangtua siswa sudah merasa keberatan terkait pembayaran uang Komite dan uang Osis tersebut, sesuai Amanah Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/ atau bentuk lain sesuai ketetentuan,” Maka dari itu KCBI akan mendampingi orangtua siswa “MR” melaporkan Pungli ini kepihak kepolisian Resor Tanah karo”, tutup Lamhot mengakhiri.

Kepala sekolah SMA Negri 2 Kabanjahe, Bastaria Sinulingga Spd. Mpd kembali dikonfirmasi oleh awak media (8/12).
hingga berita ini dinaikan, awak media tetap tidak mendapat jawaban dari pertanyaan konfirmasi.

Sebelumnya, awak media juga sudah mengkonfirmasi Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Tanah Karo yang juga sebagai Ketua Tim dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Kabupaten Karo, Komisaris Polisi (Kompol) Edward N Saragih terkait Pungli tersebut dan akan menindaklanjuti./Eps

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Penangkapan 5 Pelaku Money Politik Oleh Polres Karo Diduga Salahi Prosedur Dan Etika

Published

on

Kantor Sekertariat Gakkumdu disamping Kantor Bawaslu Kabupaten Karo dikabanjahe

Geosiar – Kabanjahe – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait dugaan adanya tindak pidana politik uang yang terjadi didaerah kecamatan Tigabinanga dan Polres Karo amankan beberapa orang laki laki yang diduga sebagai pelaku dan diamankan bersama barang bukti, senin (15/4) yang lalu, dan kini disinyalir akan berbuntut panjang karena diduga menyalahi prosedur dan etika sebagai pengawas pemilu langsung melakukan penangkapan tanpa melalui proses dan tahapan yang seharusnya dipedomani.

Pasalnya berdasarkan informasi yang selanjutnya dibenarkan oleh Kapolres Karo melalui Kasat Reskrim polres Karo AKP Ras Maju Tarigan diruang kerjanya mengatakan “Benar ketua Bawaslu kabupaten Karo sudah membuat Laporan Polisi di SPKT polres karo dengan no Lp 269 tertanggal 8 Mei 2019, untuk selanjutnya kita akan proses dulu, ucap Tarigan.

Ketua Dewan Pinpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Karo Corry Srywati Sebayang saat dikonfirmasi diruang Kerjanya menjelaskan, kamis (9/5) menyebutkan sebelumnya Polres Karo lebih dahulu melakukan penangkapan secara langsung terhadap 5 orang yang diduga melakukan tindak pidana pemilu (moneypolitik) didaerah kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo – Sumatra utara.

Ketua ranting gerindra Tigabinanga yang sedang membawa uang untuk saksi partai sebesar 11 juta ditangkap hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja, dan pihak Bawaslu serta Panwaslu tidak turut serta didalam kegiatan penangkapan, saya juga berharap agar pihak kepolisian bersama Gakkumdu berani memperjelas dan mempublikasikan dimana Tempat penangkapan serta saat melakukan kegiatan apa sehingga harus dilakukan penangkapan, pinta Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karo.

Lanjutnya, berdasarkan informasi diberbagai media bahwa Tim Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Karo sukses mengungkap dua tindak Pidana Pemilu melalui Oprasi Tangkap Tangan (OTT) dan langsung melakukan Pemaparan dimapolres Karo, ini sudahlah patut kita duga tidak lagi sesuai dengan prosedural cara kerja Gakkumdu sesuai amanah peraturan yang ada.

Pihak kepolisian dengan semangat mengekspose kejadian ini dan disiarkan melalui media televisi dengan mengabaikan prosedur dan tahapan yang ada, sesungguhnya itu tidak boleh terjadi karena belum melalui tahapan tahapan yang diamanahkan undang undang dan peraturan tentang penanganan tindak pidana pemilu, pengeksposan ini dapat menciderai nama baik partai gerindra nantinya, ujar Corry Sebayang.

Lebih aneh lagi, mengapa Polres Karo melakukan Konference Pers dimapolres karo, dan tidak dilakukan di kantor sekertariat Gakkumdu serta tanpa dihadiri oleh unsur unsur yang tergabung didalam Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) seperti pihak kejari karo yang tidak terlihat hadir, serta penangkapan dan pengamanan yang dilakukan polisi dari polres tanahkaro patut diduga “Cacat Hukum” dan melanggar etika.

Tambahnya lagi, saat konference pers dilakukan terkait hasil tangkapan polres karo di kantor polres karo kabanjahe, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani yang hadir dalam pemaparan menjelaskan kepada media ” terkait temuan ini, kami sudah periksa terhadap kelimanya dan kita nyatakan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan register dan direkomendasikan untuk dibuatkan laporan polisi (lp)” agar dapat diproses secara praturan dan perundang undangan hingga sampai tahap putusan dipengadilan, tegas Ketua Bawaslu. ucap ketua DPC Gerindra Karo

Padahal setelah penangkapan oleh petugas dari Polres Karo barulah dilakukan tahapan klarifikasi hingga pelaporan ke SPKT Polres Karo tertanggal 8 mei 2019, seharusnya dalam menerima Laporan/Temuan, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Pihak kepolisian yang tergabung dalam Gakkumdu juga seharusnya untuk melakukan Pendampingan tindakan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan/temuan tersebut dengan melepaskan wewenang dari instansi sebelumya, dan selanjutnya Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi terlebih dahulu.

Kenapa pihak Kepolisian harus langsung melakukan penangkapan, kam tanyalah pihak polres karo, apakah ini Oprasi Tangkap Tangan (OTT) seperti pidana umum lainya dan ataukah ini harus melalui proses penegakan tindak pidana pemilu melalui tahapan dan proses yang sudah ditetapkan oleh aturan dan peraturan, jelas cory.

Pengamat Pelaksanaan Pemilu dikabupaten Karo, Surya Girsang dikabanjahe saat dimintai menanggapi permasalahan ini, kamis (9/5) mengatakan ” Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang ditunjuk seharusnya terlebih dahulu melakukan Penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat perintah Tugas untuk melaksanakan Penyelidikan yang dilanjutkan Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengeluarkan surat Perintah Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas.

Lanjutnya, didalam Pembahasan Pertama Gakkumdu diwajibkan harus melakukan Pembahasan atas laporan tersebut 1 (satu) hari setelah tanggal diterimanya laporan/temuan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan hasil Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.

Pengawas Pemilu harusnya tidak langsung melakukan penangkapan, mereka dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi, dimana keterangan tersebut dilakukan di bawah sumpah dan dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi, dan bila laporan/temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, barulah dapat memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke tahap Penyidikan, jelas Surya.

Sekedar mengingatkan, baca : www.geosiar.com 5 Pelaku Politik Uang Untuk Caleg Dari Partai Gerindra Ditangkap Polres Karo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani yang hadir dalam pemaparan menjelaskan terkait temuan ini, kami sudah periksa terhadap kelimanya dan kita nyatakan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan register dan direkomendasikan untuk dibuatkan laporan polisi (lp) agar dapat diproses secara praturan dan perundang undangan hingga sampai tahap putusan dipengadilan, tegas Ketua Bawaslu./Edy surbakti.

Continue Reading

BMKG

515 KK Pengungsi Desa Berastepu Tuntut Janji Pembayaran Sewa Rumah Tahun 2017

Published

on

foto (edy surbakti) saat warga pengungsi dari desa berastepu melakukan komunikasi dengan pihak pihak terkait yang juga dihadiri oleh pihak BPBD Karo,kecamatan dan unsur pengamanan dari Polres Karo beserta Sat Pol PP kabupaten karo, jumat (3/5/2019) dihalaman taman makam pahlawan kabanjahe

Tanahkaro – Geosiar – Ratusan pengungsi erupsi gunung api sinabung dikabupaten karo turun kejalan, jumat (3/5) sekira pukul 09.00 Wib untuk menuntut janji Pemerintahan Kabupaten (pemkab) Karo terkait sewa rumah yang telah dijanjikan sebesar Rp 4.200,000. per Kepala Keluarga yang seyogianya untuk pembayaran sewa rumah ditahun 2017.

Kordinator dan penanggungjawab Aksi, Norman batunanggar mengatakan ” kami Warga desa beras tepu sebanyak 515 Kepala Keluarga (KK) turun kejalan dan menggelar Aksi ini dikarenakan sudah diterlantarkan dengan janji janji pembayaran dan sangat mengeluhkan rumitnya berkas berkas yang selalu menjadi alasan mereka belum terpenuhi sesuai regulasi praturan yang mengatur.

Lanjutnya lagi, kami berharap dengan adanya aksi ini pemkab karo segera merealisasikan janji pada tanggal 24 september 2018 diaula kantor Bupati Karo untuk tahapan pembayaran yang seharusnya dibayarkan di akhir bulan maret tahun 2019 ini, dan rencana kami ini digelar hingga tuntutan kami dapat diberikan pihak Pemkab karo bersama Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, ujar batunanggar dilokasi aksi tepatnya dihalaman makam pahlawan kabanjahe, jumat (3/5).

Gemuk Sitepu, Kepala desa Berastebu yang hadir turut menjelaskan “kami menuntut agar segera direalisasikan janji yang sudah cukup lama terjadi ini, dan ini untuk pembayaran sewa rumah ditahun 2017, bila tidak direalisasikan hari ini juga, kami dengan jumlah penduduk sebanyak hampir 2000 orang ini tetap bertahan dijalan,tegas kades desa Berastepu.

Ditemui dilokasi Aksi, direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Kinerja Pemerintahan Kabupaten Karo, Ikuten sitepu saat diminta menanggapi terkait aksi warga pengungsi yang menuntut janji pemkab dan BPBD Karo mengatakan “dengan adanya aksi sepertini, diharapkan agar pemerintah segera melakukan tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi hal ini dan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat pengungsi, maka pihak BPBD harus turun langsung kemasyarakat untuk menuntun dan mengarahkan agar dapat terpenuhi persyaratan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Seharusnya sebagai instansi pemerintahan terkait yang sudah mejanjikan dan kini dituntut oleh masyarakat pengungsi asal desa berastepu untuk pembayaran sewa rumah ditahun 2017 ini dapatlah segera menyelesaikanya, kita sangat mengapresiasi bila atasnama Pemerintahan tidak mengingkari janji yang telah dilakukan dikantor bupati karo beberapa waktu yang lalu, dan kita juga siap mendampingi masyarakat untuk mendapatkan hak hak yang memang harus didapatkan, ujar Ikuten sitepu.

Nius dari BPBD Karo yang ditemui dilokasi aksi menjelaskan ” kita sudah coba dan tetap akan berupaya untuk membantu dan memberikan pengarahan serta penuntunan kepada para masyarakat untuk memenuhi persyaratan pencairan yang sangat sensitf dengan regulasi regulasi aturan dan peraturan yang ada, serta sebenarnya kami juga tidaklah tinggal diam dalam hal ini, kita berharap hari ini juga dapat terselesaikan permasalahan pemenuhan administrasi yang dibutuhkan untuk dapat dilakukan pencairan untuk sewa rumah yang dituntut saudara saudara kita, ucap pihak BPBD Karo./edy surbakti.

Continue Reading

Daerah

Terkait Kucuran Dana Pinjaman Kredit Modal Kerja, Yoan Diburon Polres Karo

Published

on

Kantor Cabang Bank BRI Kabanjahe dijalan Veteran Kabanjahe Tanahkaro

Geosiar – Kabanjahe – Tanahkaro – Bermula dari mendapatkan informasi yang beredar diseputaran terminal kabanjahe tentang adanya laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepada kepolisian resor (Polres) Tanahkaro maupun kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra utara tentang dugaan adanya penyimpangan didalam wewenang dan jabatan dikantor cabang Bank BRI Kabanjahe terkait pengucuran dana pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang diduga tidak sesuai dengan peruntukan.

Berbekal dari informasi yang didapat dari berbagai sumber, Geosiar langsung mendatangi Kantor Cabang (Kacab) Bank BRI Kabanjahe, senin (29/4) sekira pukul 12.00 Wib dengan tujuan agar informasi yang didapat awak media terverifikasi kebenaranya, namun Pimpinan Cabang (pinca) sedang tidak berada dikantor, dan seorang wanita yang mengaku sebagai sekertaris Bank BRI Kabanjahe menghubungi pinca melalui nomor seluler memberitahukan kedatangan Media geosiar untuk konfirmasi, pinca mengatakan dapat bertemu esok hari sekira pukul 10.00 Wib.

Selasa, (30/4) sekira pukul 10.00 Wib geosiar kembali mendatangi Kantor Bank BRI cabang kabanjahe untuk melakukan konfirmasi sesuai janji Pinca dihari sebelumnya, setelah menunggu hampir satu jam lamanya sekertaris Bank BRI menghampiri awak media dan mengajak menuju salah satu ruangan dilantai dua kantor tersebut.

Sesampainya didalam ruangan tersebut awak media bertemu dua orang pria yang salah seorangnya mengaku sebagai super visior dan mengaku bernama Robert Tarigan untuk mewakili pinpinan cabang didalam memberikan keterangan untuk informasi yang dibutuhkan awak media guna pemberitaan.

Awak media langsung menyampaikan informasi yang didapat sembari mempertanyakan keberadaan serta jabatan Ahmad jihan dan Yoan Putra dikantor BRI Cabang Kabanjahe sekaligus memastikan kebenaran adanya informasi laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atas nama Ahmad Jihan sebagai pelapor terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi didalam Program pemberian pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang diduga akibatkan adanya kerugian hingga Miliaran rupiah.

Pinpinan Bank BRI kantor cabang Kabanjahe, Bakti Agung melalui Robert Tarigan menjelaskan “kalau laporan kepolisi memang ada, tapi kami tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan pertanyaan lainya, dikarenakan kasus ini sudah dalam proses penanganan Aparat Penegak Hukum, dan untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi pihak lawyer BRI, pak Sastro ujar Tarigan sembari memberikan nomor seluler milk Sastro 081319406xxx agar dapat dihubungi.

Namun sayang, nomor seluler tersebut saat dihubungi berdering tanda masuk tetapi tidak tersambung pembicaraan dikarenakan tidak diangkat pemilik nomor seluler tersebut.

Untuk mencari agar lebih akurat informasi yang didapat, awak media melakukan konfirmasi kepada pihak Polres Tanahkaro, selasa (30/4) melalui kasat reskrim AKP Ras Maju Tarigan menjelaskan ” Perkara laporan pidana umum sudah kita tangani dengan tersangka Yoan Putra, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Untuk kasus korupsi masih tingkat Penyelidikan dan belum ada ditetapkan sebagai Tersangka (Tsk), ujar Kasat Reskrim melalui Aplikasi nomor seluler miliknya.

Selanjutnya awak media mendatangi Kantor Kejaksaan Negri Kabanjahe untuk memastikan telah sampai dimana tahapan penanganan perkara dugaan terjadinya tindak Pidana Korupsi dikantor cabang Bank BRI kabanjahe, staf di kantor seksi pidana khusus (Pidsus) menjelaskan “Benar ada menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres karo tertanggal 27 february 2019 dan masih sebatas pemberitahuan, ujarnya kepada geosiar./edy surbakti

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com