Connect with us

Hukum

KCBI Karo : Kepsek SMA Negeri 2 Kabanjahe Harus Ditangkap Dan Diproses Secara Hukum

Published

on

Logo LSM KCBI

Geosiar – Karo – Terkait dari adanya Pernyataan Orang tua siswa (6/12), MR Ginting yang mengaku sebagai orang tua Siswa yang memiliki perekonomian rendah dan jauh dari kata Mampu merasa sangat berat untuk membayar beban uang kutipan untuk Dewan Komite Sekolah SMA Negeri 2 Kabanjahe sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empatratus limapuluh ribu) Pertahun dan iuran uang OSIS sebesar Rp. 120.000.00, (seratus duapuluh ribu) Pertahunya.

Pungutan liar atau Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum, dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. yakni pada Pasal 368 KUHP dan 423 KUHP.

Lamhot Situmorang, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesiab(KCBI) Wilayah Sumatra Utara (8/12), menanggapi Pernyataan orang tua siswa dari SMA Negeri 2 Kabanjahe terkait Merasa Dipungli atas kutipan uang Dewan Komite dan uang OSIS Menjekaskan,”Bila pernyataan orang tua siswa itu benar adanya, maka Tidak ada alasan apapun, Kepala sekolah (Kepsek) SMA Negeri 2 Kabanjahe Wajib dan harus ditangkap serta diproses berdasarkan aturan yang berlaku”.

Lanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 tentang Pendidikan, serta didalam Pasal 52 huruf (e) disebutkan pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan atau walinya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 4 huruf (c), ayat 5 huruf (d) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu pada huruf (e) disebutkan tidak dipungut biaya dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara Ekonomi.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP menyatakan “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”
jelasnya.

Aturan dan Peraturan lainya yang mengatur juga dapat kita lihat didalam Pasal 423 KUHP “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Serta Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Lanjutnya lagi, Pungutan uang Komite dan uang OSIS tersebut sudah masuk Kategori Pungutan Liar, dan jangan lagi alaskan berdasarkan adanya kesepakatan. Jelas jelas “MR” selaku orangtua siswa sudah merasa keberatan terkait pembayaran uang Komite dan uang Osis tersebut, sesuai Amanah Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/ atau bentuk lain sesuai ketetentuan,” Maka dari itu KCBI akan mendampingi orangtua siswa “MR” melaporkan Pungli ini kepihak kepolisian Resor Tanah karo”, tutup Lamhot mengakhiri.

Kepala sekolah SMA Negri 2 Kabanjahe, Bastaria Sinulingga Spd. Mpd kembali dikonfirmasi oleh awak media (8/12).
hingga berita ini dinaikan, awak media tetap tidak mendapat jawaban dari pertanyaan konfirmasi.

Sebelumnya, awak media juga sudah mengkonfirmasi Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Tanah Karo yang juga sebagai Ketua Tim dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Kabupaten Karo, Komisaris Polisi (Kompol) Edward N Saragih terkait Pungli tersebut dan akan menindaklanjuti./Eps

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

SMA N 2 Kabanjahe Diduga Lakukan Pungli, Kutip Uang Komite Rp.1.450.000 Dan OSIS Rp. 120.000

Published

on

SMA N 2 Kabanjahe

Geosiar – Karo – Modus dan Ragam Pungutan Liar berpotensi terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi, terlebih bila tidak miliki dasar hukum yang jelas untuk memungut biaya pendidikan langsung kepada wali murid dan hanya berlandaskan ” kesepakatan dengan komite sekolah”.

Sepertinya catatan permasalahan penyelenggaraan Pendidikan dikabupaten Karo yang dirasa semakin kurang baik kembali menuai protes oleh berbagai kalangan, Pemerhati, masyarakat dan orang tua siswa. bentuk protes tersebut diakibatkan patokan besaran kutipan uang pembayaran untuk Dewan komite dan uang OSIS disekolah SMU Negri 2 Kabanjahe, hal ini membuat orang tua siswa merasa terpaksa.

Seperti Penuturan orang tua siswa, MR Ginting menjelaskan kepada Geosiar dikabanjahe (6/12) mengatakan “Saya sebagai orang tua Siswa yang memiliki perekonomian rendah dan jauh dari kata Mampu merasa sangat terpaksa dan berat untuk membayar beban uang kutipan untuk Dewan Komite Sekolah sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empatratus limapuluh ribu) Pertahun dan iuran uang OSIS sebesar Rp. 120.000.00, (seratus duapuluh ribu) Pertahunya, jelas MR.

Lanjutnya, saya juga ada membaca Peraturan Presiden (Pepres) nomor 87 tahun 2016 tentang Sapu bersih pungutan liar (Saberpungli). dan pungutan uang komite dan uang OSIS tersebut masuk kategori pungutan liar ujarnya.

Parahnya pihak sekolah dan Dewan Komite Sekolah SMU Negri 2 kabanjahe mematok jumlah uang yang harus saya bayarkan dengan menuliskan diatas kertas jumlah  yang wajib dan harus saya bayarkan. dan hanya di indonesia kalo disaat ujian bukan ditekan untuk belajar, tapi ditekan untuk bayar uang Dewan Komite, ujar MR mengakhiri.

Pemerhati Pendidikan dikaro, Jhonsah Ginting (7/12) mengatakan ” Pihak dari satuan tugas Saber Pungli dikabupaten karo ini harus mensosialisasikan terkait apa apa saja yang masuk kategori pungutan liar di lingkungan Sekolah. dan hal ini agar masyarakat dan orang tua siswa, ataupun Wali murid dapat mengetahui dan memahami apakah benar benar terjadi pungutan liar disekolah sesuai dengan permintaan hukum yang berlaku dan yang mengatur, ujarnya.

Dalam rumusan korupsi juga dapat dilihat pada pasal 12 huruf e UU nomor 20 tahun 2001, berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 tahun 1971, dan pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU Nomor 20 tahun 2001.

Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Didalam UU Nomor 20 Tahun 2003 juga sudah jelas diatur tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah menjamin  pendidikan dasar tanpa pungutan. dan didalam aturan itu juga memuat sanksi disiplin pegawai negri sipil dan hukum pidana, maka dari itu bila benar telah terjadi pungutan liar disekolah SMU Negri 2 Kabanjahe tersebut, pihak kejaksaan dan kepolisian dapat segera mengusutnya, ujar jhonsah.

Kepala sekolah SMU Negri 2 Kabanjahe, Bastaria Sinulingga Spd. Mpd hingga saat ini tidak menjawab konfirmasi dari awak Media melalui Aplikasi Whatsap nomor selulernya.

Selanjutnya Geosiar mengkonfirmasi Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Tanah Karo yang juga sebagai Ketua Tim dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Kabupaten Karo(7/12), Komisaris Polisi (Kompol) Edward N Saragih Mengatakan “Trimakasih infonya, kami akan tindaklanjuti ujarnya singkat./Eps

Continue Reading

Daerah

Daftar Korban Longsor Pemandian Rajaberneh

Published

on

korban saat berada dirumahsakit di berastagi

Geosiar – Karo – inilah daftar nama nama korban meninggal dunia beserta daftar nama nama korban luka luka pada kejadian ambrolnya tembok penahan di pemamdian air panas Daun Paris Rajaberneh (2/12) kecamatan merdeka kabupaten karo – sumatra utara.

Nama korban yang alami korban jiwa :
1. Santika Theresia, Perempuan

2. Emiya Br Tarigan, Perempuan, Alamat Sukamakmur.

3. Mones, Perempuan,

4. Enjelita Br Ginting, 22 Thn, Alamat Jln Penerbangan Pd. Bulan.

5. Sindy br Simamora.

Sementara, terdapat dua orang korban jiwa belum dapat terdata, dan saat ini sedang berada di Rumah Sakit Amanda Berastagi.

Sedangkan korban luka-luka ada sebanyak 9 orang. Sebanyak 6 orang sedang dirawat di RS Amanda Berastagi, sebagian dirawat di RS Efarina Etaham Berastagi. Adapun nama-nama korban luka yakni :

1. Andika Bangun (23), mahasiswa Unpri, warga Desa Rumah Beraatagi, dengan Luka lecet kaki kiri (RS Amanda).

2. Novita Sari (19), warga Simpang Ujung Aji Karo, Berastagi, dengan luka robek telinga kanan atas, kelopak mata kanan memar, dan bengkak, bengkak pada kepala bagian kanan.

3. Afinda (22), warga Desa Bukit, Kecamatan Dolat Rayat, dengan luka di kedua persendian tangan tidak bisa digerakkan.

4. Desi br Sinambela (21), mahasiswi Unpri, warga Binjai, dengan luka di kedua pergelangan tangan sakit (RS Amanda).

5. Putri Yolanda br Surbakti (19), mahasiswi, warga Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, dengan luka di persendian tangan kanan sakit dan tidak bisa digerakkan (RS Amanda).

6. Janeta (18), warga Jalan Samura, Gang Cendrawasih, dengan luka di pinggang.

7. Indra Tampubolon (21), warga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Simalungun, dengan luka di lutut kaki kiri Lecet ( RS Amanda).

8. Heni Girsang (20), mahasiswi ( RS Efarina)

9. Gris (20), dirawat di RS Efarina.

Saat ini seluruh korban Meninggal Dunia dan Luka – luka Berada di rumah sakit Amanda dan Rumah sakit Efarina Etaham Berastagi.

Para korban Sebagian besar menurut informasi diketahui berstatus Mahasiswa dari Universitas Prima Medan yang sedang melaksanakan Makra (Malam keakraban) antara mahasiswa Senior dan Mahasiswa Baru./Eps.

Continue Reading

Daerah

KCBI Minta Bupati Karo Copot Kadisdik Dan Bubarkan Komite Sekolah

Published

on

Tim LSM KCBI Karo saat berbincang dengan Bupati Karo

Geosiar – Karo – Terkait Penyelenggaran Pendidikan di Kabupaten Karo semakin gencar diperbincangkan khalayak ramai, khususnya masyarakat dan Social control dikabupaten karo, baik yang tergabung didalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun secara individual.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa indonesia (KCBI) Karo angkat bicara mempertegas fakta fakta yang didapat Tim investigasi KCBI dilapangan dan disatukan dengan data data berdasar dari lampiran Dokumen Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Provinsi sumatra Utara.

Lamhot Situmorang menjelaskan “Kami Tim KCBI Karo mendapatkan informasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo TA 2017 yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumut yang tertuang dengan Nomor 46.A/LHP/X III.MDN/05/2018 tertanggal 21 Mei 2018 yang terlihat memaparkan berbagai permasalahan yang ada dilingkup Pendidikan Kabupaten Karo, seperti terkait Komite Sekolah dan dana Bos.

Lanjut Lamhot, melihat Kepada Keputusan Bupati Karo nomor 420/91/Disdik/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pembentukan Tim Bos Kabupaten Karo TA 2017 yang terkesan tidak memberi ruang dan peran kepada komite sekolah untuk berperan aktif menjaga dan ikut memverifikasi serta bertanggung jawab secara langsung dan dapat sekaligus untuk menekan resiko tidak tepatnya sasaran dari realisasi anggaran dana Bos tersebut, kami minta juga agar Bupati karo Membubarkan Organisasi Komite Sekolah.

Menurut BPK Keputusan Bupati karo tersebut sebatas Menyatakan bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :
– Huruf i : memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bos yang disampaikan oleh Sekolah jenjang pendidikan dasar secara offline maupun online.
– Huruf J : Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan yang belum membuat laporan .
– Huruf K : mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi Penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala disdik provinsi sumatra utara dan kepada pemkab karo, jelas lamhot.

Sesuai Keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern dalam LHP nomor 51.B/LHP/XVIII.MDN/5/2017 tanggal 19 Mei 2017 juga dijelaskan dengan uraian singkat terkait pernyataan Ketua Tim Manajemen Bos TA 2017, tidak Pernah melakukan monitoring dan Evaluasi atas SPJ dan pelaporan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS SD dan SMP, sebagaimana yang diperintahkan oleh Keputusan Bupati Karo Nomor 420/91/Disdik/ tanggal 4 April 2017 tentang pembentukan Tim BOS Kabupaten Karo, jadi apa sebenarnya tujuan Bupati Karo membentuk komite sekolah tersebut, ujar lamhot dengan nada bertanya.

Lamhot menilai dalam hal ini, agar Bupati karo mensikapi dan memberi perhatian khusus terhadap temuan BPK tersebut. karena hal itu juga menjadi salah satu faktor sumber permasalahan yang mengakibatkan belanja pegawai sebesar Rp 6.955.750.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp 29.709.440.73800,00, dan belanja modal sebesar Rp. 9.151.967.760,00 tidak dapat diyakini kewajarannya, hal tersebut disebabkan Ketua Manajemen BOS tidak cermat melakukan monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan BOS (huruf d lembaran ke 33).

Selanjutnya BPK merekomendasikan kepada Bupati karo agar memerintahkan Kepala Disdik selaku pengguna Anggaran Lebih cermat mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dana BOS, Mengintruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat melakukan Verifikasi laporan pertanggungjawaban dana BOS, Memerintahkan Ketua manajemen Bos lebih cermat melakukan monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan dana BOS.

Maka dari itulah, bila informasi terkait permasalahan dan menjadi temuan BPK terkait adanya ketidak patuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan didinas Pendidikan kabupaten karo tercinta ini, maka sudah sepantasnya kami dan masyarakat lainya meminta agar Bupati Karo menjalankan tugasnya dengan tegas, dengan mencopot kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Karo Edi Suranta dan menindaklanjuti problem tersebut ke ranah hukum, pinta lamhot.

Menurutnya lagi, masih banyak terlihat penyimpangan, secara fakta yang dilakoni sejumlah sekolah dasar (SMPN) di Karo, yang melakukan berbagai dugaan penyimpangan oleh sejumlah Kepala Sekolah namun luput dari monitoring Pihak Bupati khususnya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), karena diduga keras adanya konspirasi yang mengambil keuntungan kelompok tertentu.

kami LSM KCBI Karo akan Berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat LSM KCBI untuk segera melayangkan surat terkait hal ini kepada Bupati Karo, DPRD Karo dan Disdik Karo, yang mana seluruh jawaban dari mereka selanjutnya akan kita tembuskan kepada Disdik Provinsi dan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI, dengan tujuan agar kedepanya penyelenggaraan pendidikan dikabupaten karo dapat menjadi lebih baik dari saat ini, ujar ketua Tim Investigasi LSM KCBI Karo mengakhiri.

Kepala Dinas Pendidikan saat dikonfirmasi Geosiar terkait Temuan BPK didinas Pendidikan Kabupaten karo, tetap tidak memberi jawaban./Eps.

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com