Connect with us

Hukum

KCBI Karo : Kepsek SMA Negeri 2 Kabanjahe Harus Ditangkap Dan Diproses Secara Hukum

Published

on

Logo LSM KCBI

Geosiar – Karo – Terkait dari adanya Pernyataan Orang tua siswa (6/12), MR Ginting yang mengaku sebagai orang tua Siswa yang memiliki perekonomian rendah dan jauh dari kata Mampu merasa sangat berat untuk membayar beban uang kutipan untuk Dewan Komite Sekolah SMA Negeri 2 Kabanjahe sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empatratus limapuluh ribu) Pertahun dan iuran uang OSIS sebesar Rp. 120.000.00, (seratus duapuluh ribu) Pertahunya.

Pungutan liar atau Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum, dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. yakni pada Pasal 368 KUHP dan 423 KUHP.

Lamhot Situmorang, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesiab(KCBI) Wilayah Sumatra Utara (8/12), menanggapi Pernyataan orang tua siswa dari SMA Negeri 2 Kabanjahe terkait Merasa Dipungli atas kutipan uang Dewan Komite dan uang OSIS Menjekaskan,”Bila pernyataan orang tua siswa itu benar adanya, maka Tidak ada alasan apapun, Kepala sekolah (Kepsek) SMA Negeri 2 Kabanjahe Wajib dan harus ditangkap serta diproses berdasarkan aturan yang berlaku”.

Lanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 tentang Pendidikan, serta didalam Pasal 52 huruf (e) disebutkan pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan atau walinya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 4 huruf (c), ayat 5 huruf (d) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu pada huruf (e) disebutkan tidak dipungut biaya dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara Ekonomi.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP menyatakan “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”
jelasnya.

Aturan dan Peraturan lainya yang mengatur juga dapat kita lihat didalam Pasal 423 KUHP “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Serta Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Lanjutnya lagi, Pungutan uang Komite dan uang OSIS tersebut sudah masuk Kategori Pungutan Liar, dan jangan lagi alaskan berdasarkan adanya kesepakatan. Jelas jelas “MR” selaku orangtua siswa sudah merasa keberatan terkait pembayaran uang Komite dan uang Osis tersebut, sesuai Amanah Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/ atau bentuk lain sesuai ketetentuan,” Maka dari itu KCBI akan mendampingi orangtua siswa “MR” melaporkan Pungli ini kepihak kepolisian Resor Tanah karo”, tutup Lamhot mengakhiri.

Kepala sekolah SMA Negri 2 Kabanjahe, Bastaria Sinulingga Spd. Mpd kembali dikonfirmasi oleh awak media (8/12).
hingga berita ini dinaikan, awak media tetap tidak mendapat jawaban dari pertanyaan konfirmasi.

Sebelumnya, awak media juga sudah mengkonfirmasi Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Tanah Karo yang juga sebagai Ketua Tim dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Kabupaten Karo, Komisaris Polisi (Kompol) Edward N Saragih terkait Pungli tersebut dan akan menindaklanjuti./Eps

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Bupati Karo Diminta Klarifikasi Berita Hoax Yang Ditulis Ajudanya, Serta Kembalikan Fungsi Humas Dan Kominfo

Published

on

Kantor Bupati Karo dijalan jamin ginting kabanjahe (Sumatra Utara)

Geosiar – Tanahkaro – Bermula dari sebuah pernyataan Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH tentang “Kita sudah Babak belur dan digoreng ” yang menuai Kritik dan pandangan miring dari belbagai element dimasyarakat, tokoh Pemuda dan Aktivis dari Organisasi Masyarakat (Ormas).

Dengan adanya pemberitaan terkait pernyataan Bupati Karo tersebut membuat sang Ajudan Bupati Karo (Mansur Sembiring) yang juga berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional indonesia (TNI) langsung merasa gerah serta merasa keberatan hingga mengeluarkan statement bernada ancaman kepada awak media Online yang memberitakan.

Pernyataan Mansur Sembiring saat dikonfirmasi awak media (31/1) saat turut mengawal Bupati Karo menghadiri Kegiatan Musrenbang di Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe, sekira pukul 13.56 Wib, menyatakan ” Seharusnya kalian Pertanyakan dulu baru buat berita tentang Rapat Evaluasi Anggaran 2018, kok kalian buat Menggoreng gitu, ucapnya ketus.

Lanjut Mansur Sembiring ” Seharusnya kalian (Media Geosiar.com) perlu kamu ketahui, Karna itu rapat Evaluasi dan tidak seharusnya diliput, Karna itu Rapat tertutup, kalian sudah melanggar etika jurnalis, kalian bisa saya bawa keranah Hukum, saya juga seorang jurnalis dan saya tau aturan dan Undang undang etika jurnalis, ujarnya.

Selanjutnya awak media mempertanyakan Tugas dan Fungsinya sebagai Ajudan, Mansur berkilah dengan menjawab “saya ada kesatuan jadi saya tidak bisa menjawab katanya sambil berlalu” ucap Ajudan Bupati Karo, (baca : WWW.Geosiar.com Ajudan Bupati Karo Berpotensi Dilapor Kepada Penegak Hukum, Diduga Sebagai Sumber Pembritaan Hoax)

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia kabupaten Karo, Bang Zabrixx (5/2) menjelaskan “Saat ini sudah banyak beredar dan kita temukan penyebaran informasi terkait kegiatan Bupati karo, Terkelin Brahmana SH yang tersebar melalui pemberitaan yang diduga kuat berisi konten “Hoax” (tidak benar adanya ).

Serta informasi yang kita dapatkan dilapangan terkait pemberitaan Hoax tersebut bersumber dari sang Ajudan Bupati Karo, dan terkait release berita tersebut tanpa diketahui oleh Bagian Humas Pemda Karo, seperti pernyataan dari Humas Pemda Karo yang ditulis oleh media geosiar ini beberapa waktu lalu, (tidak mengetahui, dan mengarahkan untuk bertanya langsung kepada Ajudan Bupati Karo, sembari memberikan nomor seluler kedua Oknum Ajudan Bupati Karo untuk dikonfirmasi)

Lanjut Zabrixx, Semestinya Saudara Mansur Sembiring Selaku Ajudan Tidak perlu terlalu berlebihan didalam melaksanakan tugasnya sebagai Ajudan, terlebih didalam menanggapi Hal pemberitaan, toh Pemerintahan Daerah (Pemda Karo) Kabupaten Karo telah memiliki Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), maupun Bagian Hubungan masyarakat (Humas) dan Protokoler.

Dinas dan bagian tersebutlah yang lebih berkompeten untuk Memberikan informasi serta Penjelasan kepada publik, ataupun kepada Rekan rekan dari Media terkait informasi terlaksananya seluruh kegiatan Bupati ataupun Kegiatan dari Pemda Karo, dan sudah sepatutnya pula seorang Ajudan mengerti akan posisinya sebagai Ajudan.

Selama ini, dan menurut amatan kami terhadap Ajudan Bupati Karo, terlihat lebih cenderung Memposisikan diri menjadi seorang penulis, serta merangkap menjadi sumber penyebaran informasi (pemberitaan) terkait kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Karo yang mengatasnamakan kegiatan dari Pemda Karo, dan berbekal informasi dari para penulis yang mengaku lebih sering mendapatkan bentuk Realease pemberitaan melalui sang Ajudan.

Akhirnya nanti Publik menjadi salah tafsir terhadap Kerja dan Kinerja Bupati Karo dan Pemda Karo, serta hal tersebut juga sangatlah berpotensi mengurangi Kepercayaan masyarakat terhadap Pemda Karo, terlebih lebih lagi dengan apa yang dilakukan Ajudan Bupati Karo tersebut sangatlah terkesan seperti hanya untuk menutupi kepentingan kepentingan tertentu semata.

Saya sangat berharap kepada Saudara Bupati Karo, Bapak Terkelin Brahmana SH, agar dapat Segera membuat Konferensi Pers untuk meluruskan dan mengklarifikasi pemberitaan tersebut kepada Publik dan para jurnalis yang ada dikabupaten karo terkait berita yang diduga Hoax “Bupati Karo Tinjau Drinase di Gang 45 Kecamatan Kabanjahe” ujar Zabrixx mengakhiri.

Hal senada juga dikatakan Soni Ginting, Dalam hal pemberitaan “Bupati Karo Tinjau Kegiatan Rehabilitasi Drainase di Gang 45 Kelurahan Gung Leto yang sudah diberitakan oleh Harian Sib dan sekitar 10 Media berbasis online, saya minta agar Bupati Karo dapat bersikap tegas dan profesional mensikapi permasalahan ini, serta segera meralat Pemberitaan tersebut, agar untuk kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa.

Lanjut Soni, Jangan sampai banyak pihak pihak menjadi korban Pembohongan Publik dan turut Mempublikasikan berita berita yang ternyata Hoax dan tidak benar adanya, saya juga sangatlah berharap agar Bupati Karo dapat juga segera memfungsikan kembali tugas dan fungsi Humas Protokoler dan Infokom sebagai mana mestinya dan sesuai dengan Protokoler yang ada, serta didasari oleh perundang – undangan yang berlaku.

Soni kembali menegaskan (5/2) dikota Kabanjahe, bahwa “Bupati Karo tidak pernah berada ataupun meninjau kegiatan dilokasi gang 45 kabanjahe ” dan berita itu dapat dikategorikan Hoax (tidaklah benar), dan itu telah diberitakan Harian Sib dan sekitar 10 link Media Berbasis Online lainya.

Saya konfirmasi ke pihak Humas Protokoler Pemda Karo (joko) via handphone (Seluler) terkait pemberitaan “Bupati Karo Meninjau Kegiatan di Gang 45 Kabanjahe tersebut, dan Humas protokoler mengaku tidak mengerti, dan mungkin Release pemberitaan tersebut dari Ajudan Bupati Karo, serta hingga saat ini berita terkait Bupati Karo tinjau kegiatan di gang 45 tersebut belumlah juga di ralat oleh Pemda Karao ataupun dari Sumber penulisan Berita, jelas Soni.

Sebagai perimbangan berita, awak media geosiar.com kembali melakukan konfirmasi melalui nomor seluler milik Ajudan Bupati Karo (Mansur Sembiring), sekira pukul 17.15 Wib terkait benar atau tidaknya sumber pemberitaan dengan judul “Bupati Karo Meninjau Kegiatan rehabilitasi Drainase di Gang 45 Kabanjahe ” berasal darinya, namun hingga berita ini dinaikan oleh redaksi, awak Media belum mendapatkan hasil jawaban Konfirmasi dari Ajudan Bupati Karo tersebut./Tim-Mawar.

Continue Reading

Daerah

Ajudan Bupati Karo Berpotensi Dilapor Kepada Penegak Hukum, Diduga Sebagai Sumber Pemberitaan Hoax

Published

on

Geosiar – Tanahkaro – Terkait dari Pemberitaan serta pernyataan Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH tentang “Kita sudah babak belur dan digoreng” yang menuai Kritik dan pandangan dari Masyarakat luas serta para tokoh Pemuda dan Aktivis dari Organisasi Masyarakat (Ormas), serta atas pemberitaan tersebut, akhirnya Ajudan Karo merasa terusik dan keberatan dan mengeluarkan statement bernada ancaman.

Selanjutnya awak Media Geosiar langsung mempertanyakan kepada Humas Protokoler Pemkab Karo melalui aplikasi nomor selulernya (30/1) sekira pukul 16.09, dan humas menjawab
” Maaf ya dek silahkan tanya langsung ke Ajudan Bupati Karo ” sembari mengirimkan dua nomor kontak seluler milik Ajudan Bupati Karo.

Awak media berusaha memperjelas kepada Humas Pemkab Karo dengan mempertanyakan kembali terkait bidang Kominfo dan Humas Protokoler yang berkompeten untuk dapat memberikan keterangan sebagai pemberi informasi terkait seluruh kegiatan dan yang berhubungan dengan Bupati Karo.

Joko kembali menjawab, kalo terkait dengan Bupati tanya ke Ajudan saja, Maaf ya dek saya mau wirid jawabnya dengan singkat.

Terpisah, saat pelaksanaan Musrenbang di Kelurahaan Gung Negeri (31/1) awak media bertemu secara langsung dengan kedua Ajudan Bupati Karo dan mempertanyakan terkait jawaban dan arahan dari Humas Protokoler Pemkab Karo sehari sebelumnya, Natafael Milala (Fael) menjawab ” bahwa Fungsi dan Tugas yang diemban nya adalah mengawal, menjaga, serta mengawasi setiap kegiatan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan, serta sesuai dengan Tupoksi sebagai seorang Ajudan, saat disinggung terkait pernyataan Bupati Karo “Kita sudah Babak belur dan digoreng”, Fael sembari tersenyum dengan mengatakan ” Kakak kan sudah tau tugas dan fungsi jabatan saya, ujar Fael.

Selanjutnya awak Media juga menghampiri Mansyur Sembiring yang juga sebagai Ajudan Bupati Karo (31/1) yang turut mengawal Bupati Karo menghadiri Kegiatan Musrenbang di Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe sekira pukul 13.56 Wib, Mansur langsung berkata ” Seharusnya kalian Pertanyakan dulu baru buat berita tentang Rapat Evaluasi Anggaran 2018, kok kalian buat Menggoreng gitu, ucapnya ketus.

Lanjut Mansur Sembiring ” Seharusnya kalian (Media Geosiar.com) perlu kamu ketahui, Karna itu rapat Evaluasi dan gak seharusnya diliput, Karna itu Rapat tertutup, kalian sudah melanggar etika jurnalis, kalian bisa saya bawa keranah hukum, saya juga seorang jurnalis dan saya tau aturan dan UU etika jurnalis ujarnya, lalu ketika awak media mempertanyakan Tugas dan Fungsinya sebagai ajudan, mansur berkilah dengan menjawab “saya ada kesatuan jadi saya tidak bisa menjawab katanya sambil berlalu” ucap Ajudan Bupati Karo.

Selanjutnya Penulis meminta tanggapan dan kejelasan kepada beberapa nara sumber (4/2) dikabanjahe bersama Wakil Redaktur Pelaksana Www.Geosiar.Com (Eddy Surbakty) terkait Nada Ancaman yang dilontarkan oleh Mansyur Sembiring kepada (Penulis) Biro Tanahkaro, dengan mengatakan ” Mungkin saja Ajudan itu lagi bermimpi menjadi Seorang Bupati dan juga sebagai ahli Hukum, sehingga tanpa disadarinya berucap diluar dari logika akal sehat seorang manusia pada umumnya “.

Lanjut Eddy, Pernyataan Ajudan Bupati Karo tersebut sangat berpotensi merusak tatanan sinergitas antara Pemerintahan Pemda Karo dengan masyarakat luas (Publick) dan terkhususnya kepada Media Cetak dan Elektronik yang ada di kabupaten Karo ini, sebab Ajudan telah Merampok tugas tugas Sub bagian Humas, Humas protokoler dan Dinas Kominfo yang seharusnya lebih berkompeten sebagai pemberi informasi publik, baik kedalam (internal) maupun keluar (external).

Natafael (Fael) yang juga sebagai Ajudan Bupati karo dengan jelas mengatakan serta mengakui tugas dan fungsi dari Ajudan, yakni Mengawal, Menjaga serta Mengawasi seluruh kegiatan kepala Daerah, dan itu dapatlah diartikan tugas Ajudan bukanlah menjadi pembuat berita, pembagi berita, dan menjadi sumber Pemberitaan yang mengatasnamakan Pemerintahan Kabupaten Karo.

Dan setahu kami, Protokoler yang ada terkait tugas bagian hubungan masyarakat (Humas) mempunyai tugas melaksanakan Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan dalam bidang hubungan masyarakat, serta memiliki fungsi sebagai :
1. Pelaksanaan Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengelolaan informasi.
2. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan dokumentasi.
3. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan publikasi.
4. Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan daerah.
5. Penyelenggaraan tata usaha bagian hubungan masyarakat

Atas dasar itulah yang dilakukan Ajudan Bupati Karo sudah dianggap menciderai protokoler yang ada dan sangat meresahkan para penggiat dan pencari berita untuk disebar luaskan melalui media cetak ataupun media elektronik terkhususnya dikabupaten karo, Ajudan Bupati tersebut juga terkesan sudah merampok tugas dan fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) Penerintahan Daerah (Pemda) Karo, jelas Eddy.

Soni Husni ginting, Aktivis Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Kabupaten Karo (4/2) juga mengecam ucapan yang dilontarkan Ajudan Bupati Karo, serta menjelaskan ” Sebenarnya yang lebih berpotensi untuk dilaporkan dan dibawa keranah Hukum tersebut adalah Ajudan Bupati Karo (red : Mansyur) itu, sebab ada masyarakat yang kompline terhadap sebuah pemberitaan dimedia cetak yang mencatut pernyataan seorang ibu warga gang 45 kabanjahe beberapa waktu lalu, dan Berita itu tidaklah benar adanya.

Lanjut Soni, ” Bupati Karo tidak pernah berada ataupun meninjau lokasi gang 45 kabanjahe, seperti yang telah diberitakan Harian Sib dan beberapa Media Berbasis Online lainya, ketidak benaran berita itu terlihat saat saya (red : Soni) konfirmasi ke pihak Humas Protokoler Pemda Karo (joko) via handphone terkait pemberitaan “Bupati Karo Meninjau Kegiatan di Gang 45 Kabanjahe, dan Humas protokoler mengaku tidak mengerti, dan mungkin Release pemberitaan tersebut dari Ajudan Bupati Karo, dan hingga saat ini berita terkait Bupati Karo tinjau kegiatan di gang 45 tersebut belumlah juga di ralat oleh Pemda Karao ataupun dari Sumber penulisan Berita, jelas Soni.

Kami berharap kepada Humas Protokoler beserta Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Karo bersama Dinas Kominfo Pemda Karo untuk dapat segera mendesak Bupati Karo untuk segera mengevaluasi jabatan Oknum Ajudan Bupati Karo (Mansur Sembiring) sesegera mungkin, agar tidak terjadi lagi pemberitaan terkait kegiatan Bupati Karo yang kami anggap tidaklah berdasar dan terkesan (Hoax), dan dengan mengatas namakan Pemda karo yang juga disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemda Karo./Mawar

Continue Reading

Hukum

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Penganiaya Petugas Parkir Plaza Medan Mall

Published

on

Medan, Geosiar.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak eksepsi (keberatan atas dakwaan) yang diajukan terdakwa penganiaya petugas parkir di kawasan parkir Plaza Medan Mall. Selanjutnya, Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jacky Antonius Situmorang dan Toga untuk menghadirkan terdakwa.

“Kita minta Jaksa untuk menghadirkan saksi-saksi. Terdakwa tetap dalam tahanan,” ujar hakim Erintuah seraya mengetuk palu saat persidangan dugaan kekerasan dan pengancaman di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang lain di Pengadilan Negeri (PN) Medan di Ruang Cakra VIII, Kamis petang (31/1/2019).

Dalam putusan sela tersebut majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Robert Yakob, 33, melalui penasehat hukumnya.

Persidangan ditunda hingga Senin tanggal 4 Februari 2019 mendatang. Sidang ini digelar tiap Senin dan Kamis. Sebelumnya, JPU telah melakukan eksekusi terhadap terdakwa Robert ke Rutan Klas I A Tanjung Gusta Medan.

“Kita sudah melakukan eksekusi terhadap terdakwa Robert Yakob pada Senin (14/1) malam,” kata JPU Jacky. Jacky melakukan eksekusi karena ada penetapan dari majelis hakim yang diketuai oleh Erintuah Damanik. “Setelah dikeluarkan penetapan, malam itu langsung kita hubungi orang Rutan dan menahan terdakwa. Kalau tidak (ditahan) bisa-bisa lari terdakwa,” tandas JPU dari Kejari Medan itu.

Dalam dakwaan JPU Jacky Antonius Situmorang, bahwa terdakwa Robert Yakob warga Jalan Pusat Pasar Nomor 101 Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota melakukan pengancaman dengan kekerasan di muka umum.

Dijelaskan Jaksa, pada Selasa tanggal 16 Januari 2018, Sandi Prandana selaku korban sedang bertugas jaga parkir di kawasan parkir Plaza Medan Mall Jalan MT Haryono Kecamatan Medan Kota. Kemudian, terdakwa Robert Yakob hendak keluar dari lokasi parkiran dengan mengendarai satu unit mobil Innova BK 99 NI. Ketika itu, supir Robert memberikan karcis parkir kepada korban.

Selanjutnya, karcis parkir tersebut saksi korban scan dan pintu portal pun terbuka. Korban meminta uang parkir sebesar Rp 5.000 kepada supir terdakwa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Namun, supir terdakwa merasa sudah membayar uang parkir.

“Sama siapa,” tanya korban. Tiba-tiba terdakwa yang duduk di belakang membuka kaca mobilnya. “Uang apa lagi, gak ada lagi ini hitungan parkir perjam-jam, ini udah normal,” kata terdakwa. “Setiap bapak keluar dari lokasi parkir, bapak dikenakan biaya parkir Rp 5.000 untuk sekali keluar area parkir,” jawab korban. “Saya gak mau bayar kenapa rupanya, apa kau,” tantang terdakwa.

Kejadian itu dilaporkan korban kepada atasannya bernama Manahan Silaen. Kemudian, Manahan menyuruh korban untuk menutup kembali pintu portal tersebut agar mobil milik terdakwa tidak bisa keluar. Melihat itu, terdakwa turun dari mobilnya dan mendatangi korban. “Awas kalian ya,” ancam terdakwa.

“Awas apa,” jawab korban. “Ich, melawan kali kau, awas kau ya, siapa nama kau, belum tau kau siapa aku, pergi kau dari sini, cabut kau, kau liat nanti ya ?,” ucap terdakwa dengan nada keras.

“Perkataan terdakwa tersebut terdengar oleh Suyono yang berjarak kurang lebih 15 meter dari lokasi. Karena teriakan dengan nada keras tersebut sebahagian warga pusat pasar berdatangan dan berkumpul mengelilingi korban,” ujar Jacky.
Kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan mobil miliknya dan memanggil teman-temannya yang korban ketahui merupakan warga pusat pasar. Alhasil, warga pusat pasar semakin ramai datang dan berkumpul mengelilingi korban.

Karena sudah ramai, korban memanggil pimpinannya bernama Edwinsyah. Karena merasa takut, korban membuka pintu portal hingga terdakwa mengeluarkan mobilnya tanpa membayar uang parkir.
“Korban yang merasa dirinya terancam membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana,” cetus JPU dari Kejari Medan itu. (rel/lm)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com