Connect with us

Politik

Komisi II Gelar Rapat Bahas Persiapan Pemilu 2019

Published

on

Rapat Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Komisi II DPR mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), KPU dan Bawaslu di ruang rapat komisi, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Rapat yang dimulai pukul 10.30 WIB ini dilaksanakan untuk membahas persiapan Pemilu Serentak 2019 mendatang.

Turut hadir dalam rapat ini yaitu Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua KPU Arief Budiman. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron serta dikuti sejumlah anggota komisi lainnya.

“Rapat membahas persiapan pemilu yang akan datang,” tutur Herman saat membuka rapat, Kamis (6/12/2018).

Herman menuturkan bahwa pembahasan mengerucut pada sejumlah aturan KPU. Salah satunya soal hak penyandang disabilitas dalam pemilu  serta masalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Soal diperbolehkan disabilitas mental untuk mengikuti pemili serta ditetapkan DPT,” katanya.

“Soal DPT juga dipertanyakan sebanyak puluhan juta dan hal-hal lain beserta masukan dari pihak-pihak yang berwenang, ” tambah Herman.

Sampai saat ini, rapat masih berlangsung.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPRD-Pemko Medan Setujui Perda, Jangga Siregar : Perlu Kesamaan Pekerja Tanpa Diskriminasi

Published

on

Medan, Geosiar.com – DPRD Medan bersama Pemko Medan setujui Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Persetujuan menjadi Perda setelah 8 Fraksi di DPRD Medan menyampaikan pendapat menerima dan menyetujui laporan panitia khusus (pansus). Dewan menilai, betapa pentingnya suatu Perda untuk melakukan pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan ketenagakerjaan.

“Perlu pembinaan dan pengawasan perizinan dan peran pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja menjamin hak hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan tanpa diskriminasi,” sebut Jangga Siregar SH selaku juru bicara Fraksi Partai Hanura DPRD Medan saat pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda kota Medan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (10/12/2018).

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, SH MH didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga dan anggota DPRD Medan. Hadir juga Wakil Walikota Medan Ir Ihwan Ritonga, Sekda Ir Wiria Al Rahman dan pimpinan OPD dan camat Pemko Medan.

Ditambahkan Jangga Siregar, masalah ketenagakerjaan akan semakin kompleks maka perlu penanganan khusus. Kepada pelaku usaha yang bergerak dibidang penyelenggaraan ketenagakerjaan harus mampu mengambil langkah dan antisipasi serta mampu menampung segala perkembangan.

Ditambahkan, upaya penertiban harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar peraturan perundang undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pelaku penyelenggara ketenagakerjaan.

Sedangkan penerapan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan kerja guna tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja sehingga kelangsung usaha dan kenyamanan kerja dalam meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

Ditambahkan, untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi diatur dalam undang undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagamerjaan dan UU No 21 Tahun 2003 tentang pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan H.T. Bahrumsyah, memandang positif dibahasnya Ranperda tersebut. Karena persoalan perburuhan menjadi hal yang sangat krusial dan mendasar untuk segera diselesaikan.

Disebutkannya, sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada di provinsi. Pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas koordinasi saja.

Melihat kondisi ini, kata Bahrumsyah, bisa dipastikan akan sulit menangani sengketa ketenagakerjaan. Baik sengketa antara tenaga kerja dengan pengusaha, atau bahkan antara perusahaan penyalur tenaga kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan buruh.

Kata Bahrumsyah, faktanya bahwa sengketa antar pekerja sering berujung pada unjukrasa, yang terkadang menimbulkan dampak kerugian, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Persoalan upah juga menjadi hal yang penting. “Banyak perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum,” katanya.

Selain itu, Menurut Bahrumsyah, pengusaha juga banyak melanggar ketentuan tentang usia pekerjanya. Juga ditemukan banyaknya tenaga kerja dari luar daerah maupun asing yang datang ke Indonesia. Hal ini membuat pekerja lokal kehilangan kesempatan bekerja. “Maka dengan Perda ini diharapkan tercipta hubungan kerja yang baik antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna tersebut akan dilanjutkan paripurna berikutnya khusus untuk agenda pengesahan Perda. Sebab paripurna hari ini, Senin (10/12/2018) hanya sebatas persetujuan fraksi fraksi. Mengingat Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin tidak hadir maka paripurna selanjutnya akan dilakukan penandatanganan pengesahan Perda. (lamru)

Continue Reading

Politik

KPU Kota Pasuruan Tetapkan 147.500 DPTHP II di Pemilu 2019

Published

on

Komisioner KPU Kota Pasuruan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP 2 (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan tetapkan sebanyak 147.500 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan tahap 2 (DPTHP 2). Jumlah tersebut bertambah 1.763, dari 145.737 DPTHP 2, sebelum dilakukan pencermatan ulang.

Komisioner KPU Kota Pasuruan, Sofyan Sauri mengungkapkan, pihaknya selama kurun 30 hari masa penyempurnaan DPTHP 2 kali ini, telah menemukan pemilih baru sebanyak 2.237, pemilih tak memenuhi syarat (TMS) 474, serta perbaikan data pemilih ada 99.

“DPTHP 2 kami tetapkan 147.500, berubah dari sebelumnya yakni 145.737,” tutur Sofyan via WhatsApp, Minggu (9/12/2018).

Ia juga mencatat dari 621 TPS yang tersebar di 34 Kelurahan wilayah Kota Pasuruan, terdapat 324 pemilih disabilitas.

“Banyak langkah dilakukan untuk penyempurnaan DPTHP. Mulai menyelesaikan DPTHP pada aplikasi Sidalih sampai sinkronisasi antara data pemilih,” tambahnya.

Sofyan mengatakan, dengan ditetapkannya DPTHP 2 tersebut, KPU Kota Pasuruan telah menuntaskan perintah perpanjangan penyempurnaan DPTHP 2 selama 30 hari oleh KPU RI, sebagaimana surat yang diterima tertanggal 21 November 2018 lalu.

Keputusan ini telah disampaikan ke KPU RI melalui KPU Jawa Timur, selanjutnya dapat diputuskan bersama-sama menjadi daftar pemilih tetap, hingga dapat digunakan sebagai dasar pencetakan surat suara di Pemilu 2019 nanti.

Perpanjangan untuk pencermatan ulang terhadap DPTHP 2 dilakukan, dilanjut rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang menyebut penundaan penetapan DPTHP 2, saat rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional, pada 15 November 2018.

Continue Reading

Politik

Bantu Jokowi Bantah Isu PKI, Ma’ruf Ajak Para Santri

Published

on

Ma'ruf Amin Ajak Santri Bantu Jokowi Bantah Isu PKI (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Saat ini Presiden Joko Widodo sering diserang dengan isu PKI oleh beberapa pihak.  Jokowi pun tengah merasa geram dan sudah berupaya membantah dalam beberapa kesempatan.

Melihat kondisi itu, Ma’ruf Amin yang merupakan cawapres pasangannya, mengajak agar para santri membantu Jokowi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang isu tersebut.

Menurutnya, isu PKI sengaja dibuat sebagai upaya untuk menjatuhkan Jokowi.

“Saya mengajak para santri menjelaskan bahwa isu (PKI) itu tidak benar. Isu itu dibuat untuk mendiskreditkan. Pak Jokowi sendiri sudah sering membantahnya,” kata Ma’ruf , di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Ma’ruf mengungkapkan, menjelang Pilpres 2019, isu PKI akan terus muncul untuk menyerang Jokowi. Untuk itu, bantahan tegas harus terus dilontarkan agar masyarakat tidak percaya akan hal itu.

“Memang itu tidak pernah berhenti, muncul lagi, muncul lagi. Karena itu saya mengajak kaum santri ini untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu isu yang tidak benar. Dan bantahan itu harus terus didengungkan,” ungkapnya.

“Jangan sampai banyak yang mengatakan itu jadi itu benar. Jadi kita harus mengatakan itu tidak benar. Saya kira santri siap,” tambah Ma’ruf.

Sebelumnya Jokowi mengaku geram dengan isu PKI yang terus membuatnya merasa terganggu. Ia meminta cara berpolitik dengan menyebar isu hoaks harus dihentikan. Sebab, hal ini dapat merusak sistem demokrasi Indonesia.

“Saya 4 tahun ini sabar. Tetapi sekarang saya menjawab PKI dibubarkan tahun ’65-’66, saya lahir tahun ’61. Umur saya baru 4 tahun, apakah ada balita PKI?” ujar Jokowi, Jumat (7/12/2018).

Jokowi minta agar cara berpolitik seperti itu harus dihentikan. Menurutnya akan merusak tata berdemokrasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com