Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2019 melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Berdasarkan situs KPU pada Selasa, (23/4/2019) pukul 14.00 WIB, dengan data masuk sebanyak 163.076 TPS (20%) dari 813.350 TPS se-Indonesia. Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:

Jokowi-Ma’ruf 17.011.717 suara (55,12%)
Prabowo-Sandiaga 13.852.220 suara (44,88%)

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dimasukkan ke formulis C1. Setelah itu, data dari formulir C1 akan dimasukkan ke Situng oleh KPU Kabupaten/Kota.

“KPPS-KPPS sudah selesai menghitung, lalu memasukkan formulir C1, kemudian formulir C1 yang dikirim ke KPU kabupaten/kota, lalu di-scan masuk ke dalam server kita dan dipublikasikan, itu Situng,” kata Arief.

KPU akan terus memperbaharui rekapitulasi data hasil penghitungan suara melalui situs kpu.go.id. Penghitungan suara akan dilakukan sampai Rabu (22/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berbelasungkawa atas meninggalnya sejumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 saat menjalankan tugas.

“Kita semua berdukacita atas meninggalnya puluhan petugas Pemilu 2019. Saya sampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Pengorbanan mereka dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tidak akan sia-sia,” kata Bamsoet di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Seperti diketahui, sekitar 54 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta 10 aparat kepolisian meninggal saat menjalankan tugas sejak 17 April 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kedokteran, meninggalnya petugas KPPS dan aparat kepolisian tersebut disinyalir karena kelelahan serta kecelakaan lalu lintas saat mengawal proses Pemilu 2019.

Bambang juga menyarankan agar pemerintah segera memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS dan Polri yang meninggal tersebut.

“Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan, sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang Pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya,” ujar Bambang.

Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri, dan TNI yang sedang sakit saat masih harus menjalankan tugas Pemilu.

“Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri, dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu,” tandasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu menyimpulkan berbagai catatan penting pada penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk tingginya angka kematian para petugas pemilu.

Dia mengatakan akan memasukkan peristiwa tersebut dalam agenda rapat kerja DPR RI bersama KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lain yang turut mengambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membentuk Relawan Saksi Online (RSO) guna mengawal proses rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Tim Cyber BPN, Agus Maksum mengatakan, BPN akan membentuk 813.350 saksi online untuk mengamati validitas data dari C1 di website KPU.

“Kita bentuk 813.350 saksi online. Masing-masing amati web KPU. Amati apa yang terjadi. Apa C1 sama dengan C1 yang kita punya?” kata Agus di Seknas BPN Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

BPN memutuskan untuk membentuk saksi online tersebut lantaran telah menerima sejumlah laporan kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara maupun kesalahan dalam entri data yang dilakukan KPU.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan kerja para saksi online itu nantinya akan mengecek perubahan data yang terjadi dalam website KPU.

“Tiap hari dibuka (website KPU), lalu di-screenshoot hari ini apa yang terjadi. Besok dibuka lagi apa yang terjadi, lalu dilihat apa pola perubahannya,” terang Agus.

Agus berpendapat, segala perubahan yang diindikasikan sebagai kecurangan dapat segera diketahui melalui saksi online tersebut.

Menurutnya, apabila ada kesalahan atau teledor dalam pengawasan itu, maka hasilnya akan sama dengan quick count dari sejumlah lembaga survei yang dinilainya telah melakukan kebohongan publik.

“Jadi menurut kami adalah apabila kita teledor mengawasi ini, maka hasilnya akan sama dengan quick count. Sedangkan, jika kita berhasil awasi dan mencegah perubahan ini, maka hasilnya akan sama dengan klaim BPN, sama dengan hitungan BPN Pak Prabowo menang 60% lebih,” jabarnya.

BPN telah mencatat ada sebanyak 1.261 kasus kecurangan selama pemilu, dimulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman telah mengakui terdapat kesalahan input data C1 pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.