Connect with us

Nasional

Kunjungi Gedung DPR, Ahmad Dhani Temui Fadli Zon

Published

on

Ahmad Dhani mengunjungi Gedung DPR (Okezone.com)

Geosiar.com, Jakarta – Politikus Gerindra Ahmad Dhani mengunjungi Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Tiba sekIra pukul 11.45 WIB, ia berencana akan bertemu dengan rekannya Fadli Zon yang juga sebagai Wakil Ketua DPR.

Tak hanya bertemu Fadli, Dhani juga berharap dapat menggelar audiensi dengan Komisi III DPR mengenai kasus hukum yang tengah dijalaninya sekarang.

“Rencana akan bikin audiensi dengan Komisi III, mau meminta waktu dengan Komisi III dalam rangka melaporkan proses penyelidikan yang dilakukan di Polda,” ungkap Dhani.

Dhani menilai proses hukum yang dijalankannya tak sesuai dengan prosedur. Khususnya saat menghadirkan saksi ahli hukum ITE dari pihak Kominfo. Makanya Dhani menganggap pertemuan dengan komisi III tersebut dianggap penting karena Dhani merasa ada unsur kriminalitas kepada dirinya.

“Kira-kira seperti itulah, kita kan membawa saksi hukum ITE dari Jakarta. Jadi juklak, juknis untuk khususnya pidana, pencemaran nama baik melalui transmisi elektronik, Pasal 27 itu harus menghadirkan saksi ahli dari Kominfo,” tambahnya.

“Jadi bukan saksi ahli dari Kominfo provinsi. Kemarin proses saya menjadi tersangka, karena saksi ahlinya kurang kompeten karena diambil Kominfo provinsi. Harusnya menurut yang disyaratkan UU, mencari saksi ahli dari Kominfo pusat,” jelasnya lagi.

Ketika ditetapkan jadi tersangka dan proses berjalannya hukum, Dhani diberi izin menghadirkan saksi dari Kominfo pusat. Tapi, Dhani lagi-lagi kecewa karena saksi tersebut tidak dimintai keterangan soal perkara.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Tiba di KNIA, Jenazah Korban KKB Disambut Prajurit TNI

Published

on

Tiba di KNIA, jenazah korban KKB disambut prajurit TNI. (Geosiar.com)

Geosiar.com, Serdang Bedagai – Kedatangan salah satu jenazah korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Sabtu pagi (8/12/2018) pukul 07.55 WIB disambut Prajurit TNI dari Koramil 23/Beringin, Kodim 0204/Deliserdang.

Jenazah korban tiba menggunakan pesawat Citylink QG 10 ini atas nama Jepri Simaremare (26)  warga Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Provinsi Sumatera Utara.

“Penjemputan jenazah langsung dipimpin Komandan Koramil (Danramil) 23/Beringin, Mayor Inf Makmur Siahaan bersama sejumlah Babinsa,” jelas Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/Bukit Barisan, Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga di Medan, Sabtu (8/12/2018) pagi.

Jenazah Korban KKB dikawal Prajurit TNI.

Setelah melewati proses administrasi di Bandara KNIA, jenazah Jepri Simaremare langsung diberangkatkan dengan ambulance menunju kampung halamannya di Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Sergai.

“Proses penjemputan dan pengantaran jenazah menuju kampung halamannya dikawal penuh oleh Danramil 23/Beringin bersama para Babinsa,” jelas Kolonel Roy.

Ditambahkan Roy,  jenazah diterbangkan dari Jakarta menuju Bandara KNIA juga turut didampingi oleh Waldispen Sirait, Aipda Selamat Tanjung dari Polres Timika, staf PT Istaka Karya, Idris, dan staf Kementerian BUMN Jakarta Anindita. (art)

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Pemuda Katolik Terus Jaga Persatuan dan Toleransi

Published

on

Kiri ke kanan: Mantan Ketum Pemuda Katolik Agustinus T. Mbapa, Komisaris Utama PT Taspen Franky Sibarani, Ketum Pemuda Katolik Karolin Margret Natasa, Anggota DPR RI Herman Heri, Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang, Wakil Gubernur NTT Josep Nai Soi, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno, Pastor Moderator Pemuda Katolik Johanes Haryanto dan Ketua Panita Theodora Ewalde Taek di Ballroom Hotel Millenium, Kota Kupang, NTT pada Sabtu (8/12). ( Foto: Beritasatu.com)

Geosiar.com, Kupang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemuda Katolik Indonesia untuk terus merawat toleransi di tengah situasi bangsa yang sedang diusik persatuannya.

Menurutnya, Pemuda Katolik Indonesia merupakan generasi emas yang memiliki karakter. Pasalnya, Pemuda Katolik Indonesia terus menghasilkan gagasan dan ide besar untuk kesejahteraan rakyat.

“Marilah para Pemuda Katolik Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote jaga dan rawat terus persatuan, toleransi serta perdamaian di negeri Pancasila ini,” kata Joko Widodo dalam petikan rekaman yang diputar dalam seremoni Pembukaan Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik 2018 di Kupang, Sabtu (8/12/2018).

Dirinya menyampaikan, sebagai generasi muda yang memiliki energi baru, harus bisa menghasilkan ide dan gagasan yang mumpuni untuk membangun bangsa.

Di samping itu, Ketua Umum Pemuda Katolik Republik Indonesia Karolin Margaret Natasa mengatakan, sebagai generasi muda, harus terus menjadi bagian dari penjaga dan pengawal Pancasila.

Saat ini menurut Bupati Landak Provinsi Kalimantan Barat itu, situasi politik saat ini sudah sangat mengganggu dan bahkan meresahkan bangsa ini. Pancasila mulai diganggu hanya demi sebuah kepentingan politik pemilu dan pemilu kepala daerah.

Dirinya melanjutkan, setiap pemberitaan di media massa kasat mata terlihat jelas kalau Pancasila sedang diganggu. Untuk itu, sebagai bagian dari komponen bangsa, Pemuda Katolik Indonesia harus mengambil peran sebagai penjaga dan pengawal NKRI yang berlandas Pancasila.

“Kita tak perlu ragu dan takut untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara. Hanya Pancasila yang bisa memberi jaminan masa depan bangsa ini,” katanya.

Pada waktu yang bersamaan, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Adrianus Nae Soi mengaku, Pemuda Katolik sebagai bagian dari pemuda Indonesia yang punya sejarah ikut memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Di titik itu setiap Pemuda Katolik harus ikut ambil bagian dalam aksi nyata pembangunan bangsa dan daerah

“Pancasila mulai diganggu, azas negara mulai mundur. Pemuda Katolik harus tetap merawat dan menjunjung tinggi toleransi. Peganglah prinsip katolik dan prinsip-prinsi kebangsaan di tengah gejolak yang ada. Tetaplah teguh dalam iman dan kuat dalam pencobaan,” ujar Wakil Gubernur.

Pada seremoni itu hadir juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Herman Heri, Ketua DPRD NTT H Anwar Pua Geno dan sejumlah pimpinan ormas antara lain GP Ansor NTT dan sejumlah undangan lainnya.

Continue Reading

Hukum

KCBI Karo : Kepsek SMA Negeri 2 Kabanjahe Harus Ditangkap Dan Diproses Secara Hukum

Published

on

Logo LSM KCBI

Geosiar – Karo – Terkait dari adanya Pernyataan Orang tua siswa (6/12), MR Ginting yang mengaku sebagai orang tua Siswa yang memiliki perekonomian rendah dan jauh dari kata Mampu merasa sangat berat untuk membayar beban uang kutipan untuk Dewan Komite Sekolah SMA Negeri 2 Kabanjahe sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empatratus limapuluh ribu) Pertahun dan iuran uang OSIS sebesar Rp. 120.000.00, (seratus duapuluh ribu) Pertahunya.

Pungutan liar atau Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum, dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. yakni pada Pasal 368 KUHP dan 423 KUHP.

Lamhot Situmorang, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesiab(KCBI) Wilayah Sumatra Utara (8/12), menanggapi Pernyataan orang tua siswa dari SMA Negeri 2 Kabanjahe terkait Merasa Dipungli atas kutipan uang Dewan Komite dan uang OSIS Menjekaskan,”Bila pernyataan orang tua siswa itu benar adanya, maka Tidak ada alasan apapun, Kepala sekolah (Kepsek) SMA Negeri 2 Kabanjahe Wajib dan harus ditangkap serta diproses berdasarkan aturan yang berlaku”.

Lanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 tentang Pendidikan, serta didalam Pasal 52 huruf (e) disebutkan pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan atau walinya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 4 huruf (c), ayat 5 huruf (d) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu pada huruf (e) disebutkan tidak dipungut biaya dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara Ekonomi.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP menyatakan “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”
jelasnya.

Aturan dan Peraturan lainya yang mengatur juga dapat kita lihat didalam Pasal 423 KUHP “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Serta Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Lanjutnya lagi, Pungutan uang Komite dan uang OSIS tersebut sudah masuk Kategori Pungutan Liar, dan jangan lagi alaskan berdasarkan adanya kesepakatan. Jelas jelas “MR” selaku orangtua siswa sudah merasa keberatan terkait pembayaran uang Komite dan uang Osis tersebut, sesuai Amanah Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/ atau bentuk lain sesuai ketetentuan,” Maka dari itu KCBI akan mendampingi orangtua siswa “MR” melaporkan Pungli ini kepihak kepolisian Resor Tanah karo”, tutup Lamhot mengakhiri.

Kepala sekolah SMA Negri 2 Kabanjahe, Bastaria Sinulingga Spd. Mpd kembali dikonfirmasi oleh awak media (8/12).
hingga berita ini dinaikan, awak media tetap tidak mendapat jawaban dari pertanyaan konfirmasi.

Sebelumnya, awak media juga sudah mengkonfirmasi Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Tanah Karo yang juga sebagai Ketua Tim dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Kabupaten Karo, Komisaris Polisi (Kompol) Edward N Saragih terkait Pungli tersebut dan akan menindaklanjuti./Eps

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com