Connect with us

Korupsi

Keponakan Setnov akan Divonis Pengadilan Tipikor

Published

on

Irvanto Hendra Pambudi.

Geosiar.com, Jakarta – Sidang putusan kasus korupsi e-KTP atas terdakwa Irvanto Hendra Pambudi, akan digelar oleh  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (5/12/2018).

Kuasa hukum keponakan Setya Novanto, Samsul Huda, mengatakan sidang akan digelar siang ini.

“Jadwalnya Jam 11.00 WIB sidangnya,” kata Samsul Huda melalui pesan singkat, Rabu (5/12/2018).

Sementara itu, berdasarkan jadwal sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, pembacaan putusan hari ini juga digelar untuk terdakwa Made Oka Masagung, mantan Bos PT Gunung Agung, untuk kasus yang sama.

Sebelumnya dalam kasus ini, jaksa mendakwa Irvanto sebagai mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera dan Made Oka Masagung karena diduga ikut memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi terkait proyek e-KTP hingga menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun.

Irvan dan Made Oka Masagung divonis masing-masing 12 tahun penjara dalam kasus ini.

Keduanya dinilai bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) e 1 KUH Pidana.

Swbelumnya pada sidang pleidoi yang digelar 21 November lalu, Irvanto mengaku kecewa atas tuntutan 12 tahun penjara dari JPU. Keponakan Setnov itu lantas menyinggung kondisi keluarganya saat membacakan nota pembelaan tersebut.

“Saya satu-satunya tulang punggung keluarga, karena istri saya tidak bekerja, sehingga tidak bisa dibayangkan. Secara praktis usaha kecil-kecilan saya selama ini berhenti total dan tidak punya penghasilan sama sekali,” ujar Irvanto kala itu.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Korupsi

Sidang Vonis Kasus Suap Idrus Marham

Published

on

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bergegas seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Idrus Marham menjalani sidang vonis terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini, Selasa (23/4/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Iya benar sidang vonis (hari ini),” tutur pengacara Idrus Marham, Samsul Huda, Selasa (23/4/2019).

Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebelumnya, Idrus dituduh menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Suap tersebut dilakukan guna membantu Johanes mendapatkan proyek PLN.

Berdasarkan keterangan KPK, mantan Menteri Sosial itu menerima suap lantaran membutuhkan dana untuk pencalonan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Namun, sebelum persidangan digelar, Idrus tetap yakin dirinya tidak bersalah. Dia mengaku menerima uang tersebut, tapi tidak menikmatinya

“Tidak ada fakta di situ (persidangan) ada keterkaitan, memang tuntutan salah satu meringankan menerima tapi tidak menikmati coba bayangin saja, oleh karena itu saya berharap tidak usah pikiran saya,” ujar Idrus sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, orang yang bersama Idrus menerima suap tersebut telah divonis hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan penyuap, Johannes Budisutrisno Kotjo menerima hukuman 4,5 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Dua Pejabat Kemenag Jadi Saksi Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

Romahurmuziy (Rommy) di sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan akan menjalankan pemeriksaan terkait kasus suap Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pemanggilan kedua pejabat tersebut dimaksud sebagai saksi atas Romahurmuziy (Rommy).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy),” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

Febri menyebut, kedua pejabat yang dipanggil, yakni Kepala Bagian Mutasi Setjen Kemenag, Sujoko, serta Kepala Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag, Khoirul Huda Basyir Habibullah.

Selain itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin juga telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Rommy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag dalam OTT yang dilakukan KPK.

Bersama Rommy, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Dalam penyidikan, KPK menyebut Rommy menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan proses seleksi jabatan yang sedang diikuti keduanya. Namun, sebenarnya, Rommy memiliki jabatan di Komisi XI DPR itu tidak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Continue Reading

Korupsi

KPK Minta Sidang Praperadilan Rommy Ditunda

Published

on

Ketum PPP yang juga Anggota DPR Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan sidang praperadilan atas Romahurmuziy alias Rommy kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (22/4/2019).

Komisioner KPK, Febri Diansyah memberitakan penundaan tersebut kepada awak media melalui pesan singkat.

“Biro hukum KPK telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau hakim praperadilan. Tujuannya untuk meminta persidangan praperadilan yang diajukan oleh tersangka RMY (Rommy) ditunda,” tulis Febri Diansyah.

Hakim Agus Widodo menjelaskan alasan penundaan ini dikarenakan pihak KPK, selaku tergugat, meminta waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti.

“Ada surat dari pemohon, minta waktu penundaan,” kata hakim Widodo.

Setelah berdiskusi bersama kuasa hukum Agus Rahardjo, majelis hakim memutuskan akan menunda persidangan selama dua pekan.

“Kami ambil tengah-tengah, dua minggu maksimal. Sidang berikutnya tanggal 6 Mei 2019, kepada pemohon diharap hadir,” tegas Widodo.

Pada persidangan hari ini, Rommy juga tidak dapat hadir dan hanya diwakilkan oleh pengacaranya, Maqdir Ismail. Alasan Rommy tidak hadir lantaran sedang sakit.

“Pak Rommy tidak bisa datang karena sakit,” kata Maqdir pada awak media.

Mantan Ketua Umum PPP itu terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Maret lalu. Rommy diduga melakukan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com