Connect with us

Politik

Jangga Siregar SH dan Lily MBA Dilantik DPRD Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Melalui rapat paripurna istimewa DPRD Medan, Jangga Siregar SH dan DR Dra Lily MBA MH resmi dilantik dan pengambilan janji sumpah menjadi anggota DPRD Medan Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019. Pelantikan dilakukan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH diruang rapat paripurna DPRD Medan, Rabu (5/12/2018).

Selain Henry Jhon Hutagalung, rapat paripurna juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Ramli, H Ihwan Ritonga, Burhanuddin Sitepu dan sejumlah anggota DPRD Medan. Hadir juga Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, sejumlah pimpinan OPD dan forum pimpinan daerah kota Medan.

Pada saat pelantikan, Henry Jhon Hutagalung, mengatakan, pelantikan dilakukan berdasarkan SK Gubsu yang ditanda tangani Edy Rahmayadi terhadap penetapan Jangga Siregar SH menggantikan Landen Marbun dan DR Lily MBA menggantikan Godfried Lubis sebagai anggota DPRD Medan.

Kepada ke dua anggota yang dantik, Henry Jhon Hutagalung mengucapkan selamat datang dan dapat mengabdi kepada rakyat. Diharapkan ke depan ke dua anggota dewan dapat menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan konstituen.

Sebagaimana diketahui, PAW Landen Marbun SH karena mengundurkan diri dari Hanura pindah ke Nasdem. Sedangkan Godfried Lubis pindah partai dari Gerindra ke Perindo. Otomatis hak ke dua anggota DPRD Medan itu gugur saat Ianya resmi Caleg DPRD Medan 2019-2024.

Sementara itu Walikota Medan yang diwakili Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution mengatakan, jabatan merupakan suatu amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Diharapkan, setelah mengemban amanah itu dapat memberikan kinerja yang maksimal menyerap aspirasi masyarakat. Tidak lupa, Akyar berharap agar anggota dewan yang baru saja dilantik dapat mendukung Pemko Medan.

Menjelang Pemilu 2019 mendatang, Ahkyar menyampaikan perlu adanya persiapan yang matang. Untuk itu, Ahkyar mengajak semua pihak khususnya anggota dewan dapat mensukseskan Pemilu mendatang.

Sebagaimana diketahui, saat ini Jangga Siregar tercatat Caleg DPRD Medan 2019-2024 dapil II meliputi (Medan Marelan, Labuhan, Deli dan Belawan) No urut 8. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

KPU Kota Pasuruan Tetapkan 147.500 DPTHP II di Pemilu 2019

Published

on

Komisioner KPU Kota Pasuruan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP 2 (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan tetapkan sebanyak 147.500 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan tahap 2 (DPTHP 2). Jumlah tersebut bertambah 1.763, dari 145.737 DPTHP 2, sebelum dilakukan pencermatan ulang.

Komisioner KPU Kota Pasuruan, Sofyan Sauri mengungkapkan, pihaknya selama kurun 30 hari masa penyempurnaan DPTHP 2 kali ini, telah menemukan pemilih baru sebanyak 2.237, pemilih tak memenuhi syarat (TMS) 474, serta perbaikan data pemilih ada 99.

“DPTHP 2 kami tetapkan 147.500, berubah dari sebelumnya yakni 145.737,” tutur Sofyan via WhatsApp, Minggu (9/12/2018).

Ia juga mencatat dari 621 TPS yang tersebar di 34 Kelurahan wilayah Kota Pasuruan, terdapat 324 pemilih disabilitas.

“Banyak langkah dilakukan untuk penyempurnaan DPTHP. Mulai menyelesaikan DPTHP pada aplikasi Sidalih sampai sinkronisasi antara data pemilih,” tambahnya.

Sofyan mengatakan, dengan ditetapkannya DPTHP 2 tersebut, KPU Kota Pasuruan telah menuntaskan perintah perpanjangan penyempurnaan DPTHP 2 selama 30 hari oleh KPU RI, sebagaimana surat yang diterima tertanggal 21 November 2018 lalu.

Keputusan ini telah disampaikan ke KPU RI melalui KPU Jawa Timur, selanjutnya dapat diputuskan bersama-sama menjadi daftar pemilih tetap, hingga dapat digunakan sebagai dasar pencetakan surat suara di Pemilu 2019 nanti.

Perpanjangan untuk pencermatan ulang terhadap DPTHP 2 dilakukan, dilanjut rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang menyebut penundaan penetapan DPTHP 2, saat rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional, pada 15 November 2018.

Continue Reading

Politik

Bantu Jokowi Bantah Isu PKI, Ma’ruf Ajak Para Santri

Published

on

Ma'ruf Amin Ajak Santri Bantu Jokowi Bantah Isu PKI (Kumparan.com)

Geosiar.com, Jakarta – Saat ini Presiden Joko Widodo sering diserang dengan isu PKI oleh beberapa pihak.  Jokowi pun tengah merasa geram dan sudah berupaya membantah dalam beberapa kesempatan.

Melihat kondisi itu, Ma’ruf Amin yang merupakan cawapres pasangannya, mengajak agar para santri membantu Jokowi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang isu tersebut.

Menurutnya, isu PKI sengaja dibuat sebagai upaya untuk menjatuhkan Jokowi.

“Saya mengajak para santri menjelaskan bahwa isu (PKI) itu tidak benar. Isu itu dibuat untuk mendiskreditkan. Pak Jokowi sendiri sudah sering membantahnya,” kata Ma’ruf , di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Ma’ruf mengungkapkan, menjelang Pilpres 2019, isu PKI akan terus muncul untuk menyerang Jokowi. Untuk itu, bantahan tegas harus terus dilontarkan agar masyarakat tidak percaya akan hal itu.

“Memang itu tidak pernah berhenti, muncul lagi, muncul lagi. Karena itu saya mengajak kaum santri ini untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu isu yang tidak benar. Dan bantahan itu harus terus didengungkan,” ungkapnya.

“Jangan sampai banyak yang mengatakan itu jadi itu benar. Jadi kita harus mengatakan itu tidak benar. Saya kira santri siap,” tambah Ma’ruf.

Sebelumnya Jokowi mengaku geram dengan isu PKI yang terus membuatnya merasa terganggu. Ia meminta cara berpolitik dengan menyebar isu hoaks harus dihentikan. Sebab, hal ini dapat merusak sistem demokrasi Indonesia.

“Saya 4 tahun ini sabar. Tetapi sekarang saya menjawab PKI dibubarkan tahun ’65-’66, saya lahir tahun ’61. Umur saya baru 4 tahun, apakah ada balita PKI?” ujar Jokowi, Jumat (7/12/2018).

Jokowi minta agar cara berpolitik seperti itu harus dihentikan. Menurutnya akan merusak tata berdemokrasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Diminta Tegas Terapkan Perda Penanggulangan Kemiskinan

Published

on

Medan, Geosiar.com – Untuk mengurangi angka kemiskinan warga Kota Medan, Pemerintah Kota Medan (Pemko) Medan diminta tegas menerapkan Peraturan Daerah ( Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dengan diterapkannya Perda itu, diharapkan warga miskin bisa terbantu.

“Banyak yang bisa dibantu dengan Perda tersebut dan diharapkan segera diterapkan secara maksimal, “kata anggota DPRD Medan, Deni Maulana Lubis SE saat menggelar sosialisasi ke III Tahun 2018 Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Denai Kelurahan Tegal Sari MandalaII, Kecamatan Medan Denai, Kamis (6/12/2018). Sosialisasi Perda itu dihadiri ratusan masyarakat dan konstituen.

Politisi Nasional Demokrat (NasDem) itu menyebutkan Perda itu perlu disosialisasikan karena banyak masyarakat mengadu persoalan kemiskinan. Untuk itu, pihaknya berupaya menyosialisasikan hak-hak masyarakat dan kewajiban di tengah pemerintahan.

“Pemko Medan harus bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin sesuai yang tertuang dalam Perda, ” tegasnya.

Dalam Perda No 5 tahun 2015, intinya warga Kota Medan yang termasuk dalam kategori miskin memiliki hak atas kebutuhan pangan (Raskin), pelayanan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan pendidikan (gratis 12 tahun), pekerjaan dan berusaha (lapangan kerja), perumahan (bedah rumah), air bersih dan sanitasi yang baik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Selain itu, dengan adanya Perda ini diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Kota Medan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkro­ni­sa­si dan sinergi dalam penanggulangan ke­miskinan.

“Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakterstiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena me­nyangkut harkat dan martabat manusia,” ujar Deni Maulana Lubis SE yang saat ini menjadi Caleg DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024, No Urut 8 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup ke­rentanan dan kerawanan orang untuk men­jadi miskin.

Oleh sebab itu, pemecahan permasalahan kemiskinan ini tidak lagi dapat dilakukan pemerintah sendiri.

“Penanggulangan kemiskinan ini memer­lukan pendekatan terpadu yang pelaksa­naannya dilakukan bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, ekonomi, budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin,” tegasnya.

Dalam Perda yang berisi 12 bab dan 29 pasal itu, juga diatur hak warga miskin yang termaktub pada Bab IV Pasal 9 ber­bunyi, bahwa setiap warga miskin mempunyai hak, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pen­didikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik

Penyebab kemiskinan dapat dikategorikan 3 di antaranya, kemiskinan alami (natural) yang disebabkan keterbatasan kualitas SDM dan SDA. Kemudian kemiskinan struktural merupakan kemiskinan langsung atau tidak langsung akibat kebijakan, peraturan dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan kultural akibat sikap individu yang mencerminkan gaya hidup, prilaku atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.(lamru)

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com