Connect with us

Nasional

Soal ‘Surabaya Membara’, Risma: Tak Ada Izin dan Pemberitahuan

Published

on

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (kompas.com)

Geosiar.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tak mengetahui tentang Drama Kolosal Surabaya Membara yang mengakibatkan insiden sejumlah warga Surabaya tertabrak kereta api di kawasan viaduk Jalan Pahlawan, Surabaya.

Risma menyampaikan, pihak Pemkot tak pernah menerima izin atau surat pemberitahuan pihak penyelenggara.

“Saya jangan ditanya soal (acara) itu, karena kita enggak tahu sama sekali, tidak ada surat pemberitahuan dan tidak ada izin sama sekali” kata dia, ditemui usai Upacara Hari Pahlawan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Sabtu (10/11/2018).

Risma mengatakan ia baru mengetahui adanya acara drama itu setelah mendengar kabar terjadinya kecelakan. Ia pun langsung mengonfirmasi apakah ada pemberitahuan kegiatan yang digelar di depan Kantor Gubernur Jatim dan Tugu Pahlawan itu.

“Saya sudah tanya mulai camat sampai semua asisten sekda semalam tidak ada yang tahu,” kata dia.

Acara yang rutin digelar di malam Hari Pahlawan sejak tahun 2011 itu, kata Risma, juga tak pernah memberitahukan penyelenggaraan kepada pihaknya. Koordinasi iti tak dilakukan bukan hanya pada tahun ini, begitu pula pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kami tidak ada koordinasi, yang jelas tahun ini juga tidak ada koordinasi,” kata dia.

Walaupun demikian, sesaat setelah kejadian, Risma mengatakan Pemkot juga menerjunkan sejumlah personil linmas dan 10 unit ambulans untuk melakukan pertolongan terhadap korban.

“Karena kemarin langsung, kita bawa 10 ambulans untuk kita sebar ke beberapa rumah sakit, untuk percepat penanganannya,” kata Risma.

Diketahui sebelumnya, gelaran rutin Drama Kolosal Surabaya Membara menyambut Hari Pahlawan 10 November menelan 3 orang korban tewas, dan belasan lain luka-luka.

Hal itu berawal ketika warga yang hendak menonton penuh sesak, sejumlah penonton bahkan harus berada di atas viaduk. Ditengah menonton, belasan orang ternyata tertabrak kereta akibat berdesakan.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Ternyata Perda Terkait BPD Dikaro Belum Disahkan Hingga Kini

Published

on

Ramli Sitepu SH

Geosiar – Kabanjahe – Anggota DPRD Karo Ramli Sitepu SH dan Sekretaris DPRD Kabupaten Karo Petrus Ginting menyebut serta menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum disahkah oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karo. Hal ini disebutkannya dikantornya Kamis(16/11).

Kepala Dinas BPMPD kabupaten karo, Abel Tarawai Tarigan Saat di konfirmasi terkait kebenaran informasi yang beredar dimasyarakat luas mengatakan ” Saya belum baca langsung ke media nya, tapi yg jelas acuan dan pedoman kabupaten/kota dalam penetapan BPD adalah permendagri no 110 /2016 dan berhubung saya masih di luar kota, coba kamu Jumpai saja Kabid Penataan desa, di ruangan kantornya untuk diskusi langsung” Jelas Abel.

Ramli Sitepu SH, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Karo dari Partai Nasdem saat dimintai menanggapi terkait informasi kebenaran telah disahkanya Peraturan Daerah (Perda) terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditahun 2017, Ramli Membantah dan menegaskan bahwa informasi itu tidaklah benar adanya dan sampai sekarang Perda tersebut belumlah disahkan dan masih dalam proses, jelas Ramli.

Terkait persoalan informasi yang sudah beredar luas dimasyarakat kabupaten karo ini, maka perlu kami luruskan agar tidak menjadi simpang siur kebenaranya dan agar masyarakat luas mengetahuinya, serta kami juga sangat berharap janganlah asal ngomong dan asal memberitakan, pastikanlah terlebih dahulu kebenaranya dari pihak terkait dan yang berkompeten “ harap Ramli.

Terpisah, Petrus menyebut terkait Perda tentang BPD ini sudah masuk ke Sekretariat Dewan serta sudah dalam proses pembahasan. “Sudah diparipurnakan sekali, selanjutnya akan mendengar pandangan Umum fraksi hingga seterusnya untuk disahkan,” katanya.

Selanjutnya Sekwan meluruskan “bahwa terkait adanya informasi pemberitaan yang beredar luas tentang telah disahkannya Perda tentang BPD ditahun 2017 merupakan info yang tidak benar adanya, ujar Sekwan.

Hal yang disebut Sekwan ini, menindak lanjuti terkait puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah terpilih pada Februari  2015 silam namun belum dilantik dan tidak ada kejelasan statusnya.

Hingga kini, BPD yang terpilih tersebut belum juga  menerima SK dan belum juga menduduki jabatannya. Selain beban moral bagi BPD yang terpilih, hal ini juga menjadi polemik bagi kalangan masyarakat  Desa, terutama dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa./Eps/Dk.

Continue Reading

Korupsi

Idrus Marham Serahkan Nasib Dirut PLN ke KPK

Published

on

Idrus Marham

Geosiar.com, Jakarta –  Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham menyerahkan nasib Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir pada kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Idrus menilai, lembaga antirasuah yang bisa menilai apakah Sofyan terlibat dalam kasus dugaan suap yang juga menjerat dirinya ini.

“Apakah (Sofyan Basir) menerima janji, Pak Kotjo sudah (jelaskan). Artinya biar orang yang punya kewenangan untuk itu, akan lebih bagus,” kata Idrus, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Idrus menyampaikan bahwa penyidik KPK yang nantinya mengumpulkan fakta-fakta baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Menurut dia, fakta-fakta tersebut yang nantinya akan menguatkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

“Apakah ada fakta atau tidak itu penting biar seluruh proses-proses ini berjalan dengan baik. Dan tentu berdasarkan fakta-fakta kebenaran KPK semakin kuat,” kata Idrus yang bakal diperiksa selaku tersangka suap proyek PLTU Riau-1.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan Sofyan dalam kasus tersebut. Saut meminta semua pihak bersabar menunggu penyidik bekerja.

“Nanti kita dalami lagi. Sabar saja,” kata Saut.

Menurut Saut, pihaknya ingin menyelesaikan lebih dahulu perkara terdakwa pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo, yang tinggal menyisakan beberapa kali persidangan. Dia menyatakan ada tahapan yang harus dilalui sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka.

“Selesai dulu satu-satu baru didalami lagi. Semua kerja ada tahapan taktis dan stretaginya,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, dalam persidangan, Johannes B Kotjo, terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 mengatakan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menolak menggunakan sistem tender dalam pengadaan listrik di Riau.

Sofyan, kata Kotjo ingin agar proyek dikerjakan sesuai Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan.

Kotjo pernah merasa keberatan dengan keinginan Sofyan itu. Saat menyatakan keberatan, Kotjo mengaku diancam Sofyan tidak dilibatkan dalam proyek PLTU Riau-1.

“Waktu Saya ke Beijing (temui Chec Huadian) PLN ancam kalau enggak mau, ya sudah kita cari yang lain saja,” kata Kotjo dalam sidang kemarin.

Di samping itu, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menyebut Sofyan dijanjikan mendapat jatah yang paling besar dalam proyek tersebut. Namun, Eni yang juga tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 itu tak mengetahui detail jumlah fee tersebut.

Walaupun demikian, Sofyan membantah bakal mendapat fee dari proyek pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan mengatakan tak pernah diarahkan oleh Eni agar mendapat fee dari proyek milik PT PLN senilai US$900 juta itu.

“Saya selalu bicara, mari utamakan PLN. Jujur saja kami tidak pernah diarahkan Bu Eni soal fee fee itu, tidak ada,” ujar Sofyan saat bersaksi dalam sidang Kotjo beberapa waktu lalu.

Continue Reading

Kriminal

Terungkap Motif HS Bunuh Satu Keluarga di Bekasi

Published

on

Penangkapan tersangka pembunuh satu keluarga di Bekasi (Dok. Istimewa)

Geosiar.com, Bekasi – Pihak kepolisian menyimpulkan bahwa pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatarbelakangi motif balas dendam. Kesimpulan tersebut dikatakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku pembunuhan dan pengerucutan atas berbagai kemungkinan motif di balik kasus tersebut.

HS, tersangka pelaku pembunuhan itu diduga menyimpan dendam kepada korban.

“Motifnya HS sering dimarahi korban,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Diketahui HS adalah adik laki-laki dari Maya Ambarita (37), korban sekaligus istri dari Diperum Nainggolan (38).

Argo mengatakan sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, seperti baju dan ponsel korban. Sementara linggis yang digunakan HS untuk menghabisi nyawa empat korban, masih belum ditemukan.

“Sampai sekarang belum ditemukan karena dibuang ke Kalimalang. Kemarin suasana hujan, deras airnya sehingga kita tunda pencarian,”

Tim Polda Metro Jaya pun meringkus HS saat akan mendaki Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, pada Kamis (15/11/2018) atau dua hari setelah HS melakukan aksinya. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“HS tadi malam sudah kami lakukan penahanan. Jadi yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka dan penahanan sampai sekarang,” Argo menjelaskan.

Pembunuhan terhadap satu keluarga di Bekasi ini terjadi di kawasan Jatirahayu, Pondok Melati, pada Selasa (13/11/2018) dini hari.

Korban yang meninggal dunia yakni Diperum Nainggolan (38), Maya Ambarita (37), Sarah Nainggolan (9), Arya Nainggolan (7), merupakan satu keluarga.

Insiden ini diketahui pertama kali oleh seorang saksi tetangga korban, setelah merasakan kejanggalan di rumah korban.

Pada kasus ini dua mobil milik korban sempat hilang, namun telah berhasil ditemukan.

Continue Reading
Advertisement

Trending