Connect with us

Ekonomi

Pemda Karo Terima Dana Hibah Pasca Bencana TA. 2018 Rp 161,7 M dari BNPB

Published

on

Bupati karo Terkelin Brahmana SH saat menghadiri dan menerima Dana Bantuan Hibah Pasca Bencana dari BNPB dijakarta

Geosiar.com – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, bersama Kepala Pelaksana BPBD karo Ir Martin Sitepu, kabid Pencegahan BPBD Karo Surya, kasi RR BPBD Karo irvan asurbakti memenuhi undangan BNPB dalam rangka penyerahan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH ) dan Penandatangan Perjanjian Hibah Daerah (PHD), Rabu (7/11/2018) pukul 08.00 wib di Auditorium lantai 15 Jalan Pramuka Kav 38 Jakarta Timur.

Kegiatan ini sesuai dengan undangan yang diterima oleh Pemkab Karo, nomor : und-116 /PK/2018 tanggal 5 Nopember 2018, yang ditandatangani atas nama Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ubaidi Socheh Hamidi, “Sebut Bupati Karo saat berada di BNPB.

Berdasarkan itu saya bersama Kalak BPBD Karo, saat ini berada di BNPB, untuk menerima Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) Rehabilitasi Rekonstruksi pasca bencana tahun 2018 dan penandatanganan perjanjian hibah daerah bencana(PHD),” Katanya

Peserta Hibah yang diundang sesuai surat undangan yaitu Gubernur di Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Klaten, Bupati Kulon Progo, Bupati Pacitan, Bupati Sleman, Bupati Wonogiri, Walikota Yogyakarta, Gubernur Sumut.

Bupati Karo menyebutkan Kita patut bersyukur dan berterima kasih, dimana Pemerintah Pusat masih berkenan menggelontorkan Dana begitu besar, seingat saya sebesar 161, 7 M lebih, itu yang saya teken tadi, dana itu diperuntukkan kepada Pemda Karo, untuk pembiayaan Penanggulangan Bencana, antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pemda Karo akan menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan analisis ini dengan tata kelola yang baik, semoga apa saja yang bisa dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat Karo khususnya yang tertimpa musibah Bencana alam.” Ucap Terkelin Brahmana.

Sementara Kalak BPBD Karo Ir. Martin Sitepu mengatakan sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta BNPB terkait penyerahan dana hibah tersebut, karena sejak ditandatangani Bupati Karo surat hibah tersebut, maka waktu penyaluran 30 hari sudah harus sudah selesai, oleh sebab itu BPBD Karo siap menerima dan mengelola dana tersebut dengan tepat sasaran, “imbuhnya.

Disamping itu, BPBD Karo akan berperan aktif atau Pejabat yang mewakili untuk menindaklanjuti penerimaan SPPH dan PHD ini dalam pelaksanaan kegiatan secara intensif dengan maksimal, agar tidak ada penyimpanan sekecil apapun nantinya “Tegasnya

Menurut Martin, adanya dana hibah tersebut karena Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perubahan yang dilakukan APBD Pemerintah Kab Karo tidak mencukupi, maka sesuai mekanisme kita dapat mengajukan meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Provinsi juga tidak mampu, sehingga dapat disampaikan kepada Pemerintah melalui BNPB, untuk meminta dana tersebut, hal ini dapat kita lihat sekarang akhirnya terealisasi, pihak BNPB memasukkan Kab. Karo salah satu penerima dana hibah dari 13 Provinsi /Kabupaten/Kota se Indonesia.”Pungkasnya.

Ditandai dalam penyerahan dan penandatanganan dana hibah Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana TA. 2018 kepada Bupati Karo dilakukan oleh kementerian keuangan Direktur pembiayaan dan transfer Non dana perimbangan Ubaidi Socheh Hamidi./Eps/DK

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Quick Count Pemilu 2019 Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Published

on

Ilustrasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD

Geosiar.com, Jakarta – Pasca Pemilu 2019 yang digelar, Rabu (17/4/2019) kemarin, nampaknya mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Saat ini, kurs rupiah berada di level Rp 14.002,5 per dollar AS. Penguatan ini sebesar 82,5 poin atau 0,59 persen bila dibanding dengan penutupan pasar sebelumnya sebesar Rp 14.085 per dollar AS.

Dilansir dari Reuters, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah mengalami pelemahan. Dolar AS sempat berada di bawah level Rp 14.000, tepatnya Rp 13.995. Namun, mengalami sedikit kenaikan lagi ke level Rp 14.005 pada pukul 09.20 WIB hari ini, Kamis (18/4/2019).

Josua Pardede, selaku ekonom dari PT Bank Permata Tbk menyebut, pemilu memiliki efek pada pasar dunia. Quick count Pemilu yang dimenangkan petahana (incumbent) bisanya menjadi kesukaan para pelaku pasar terutama investor asing dalam berinvestasi. Hal ini dikarenakan, hasil quick count beberapa lembaga survei menyatakan, paslon capres dan cawapres petahana, Jokowi-Ma’ruf, meraih keunggulan suara dibanding lawannya, Prabowo-Sandiaga.

“Hasil quick count tersebut memberikan konfirmasi bahwa hasil quick count yang merupakan penerapan ilmu statistik dari populasi real count yang memberikan konfirmasi bahwa incumbent berpotensi menang dalam Pilpres 2019 ini. Investor berharap keberlangsungan bisnis dan investasi dari berlanjutnya incumbent sebagai presiden untuk 5 tahun mendatang,” kata Josua dilansir Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Continue Reading

Ekonomi

Bappenas: Perekonomian RI Stagnan di Angka 5%

Published

on

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro

Geosiar.com, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut pertumbuhan perekonomian Indonesia stagnan di kisaran 5 persen.

Banyak pihak yang menanyakan kenapa pertumbuhan ekonomi tidak meningkat padahal saat ini Indonesia tengah mengalami fase bonus demografi, yang mana pada fase tersebut, penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun dalam suatu negara berada pada jumlah yang besar.

“Banyak yang mempertanyakan kenapa pertumbuhan ekonomi kita bergerak di seputaran 5% sampai 5,1%, karena ternyata hitungan kami pertumbuhan potensial belum bisa melewati 5,3% untuk periode 2017-2019,” jelas Bambang Brodjonegoro dalam acara Musrenbang Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Bambang berpendapat pertumbuhan potensial tersebut belum dapat tumbuh seperti yang diharapkan lantaran Indonesia masih terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai pendorong pertumbuhan. Sementara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diperlukan pengoptimalan investasi.

“Karena secara nasional pertumbuhan ekonomi kita masih bergantung pada sumber daya alam terutama hasil tambang dan perkebunan. Kalau ingin cepat rumusnya tadi pertama adalah tekankan pada investasi,” lanjutnya.

Berdasarkan data Bappenas, pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya di DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, hal ini dikarenakan banyak ditopang oleh investasi.

“Karenanya kenapa DKI bisa tumbuh di atas 6%, beda sama nasional karena DKI tak bergantung sumber daya alam, tapi pada investasi, tak terlalu bergantung pada konsumsi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah mengapresiasi capaian pemerintah lantaran dapat mempertahankan pertumbuhan di level 5 persen. Namun, dia mengingatkan pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi agar tidak masuk jebakan negara dengan pendapatan menengah.

Continue Reading

Ekonomi

Perangi Diskriminasi Sawit Uni Eropa, Indonesia Gaet Kolombia

Published

on

Ilustrasi Kelapa Sawit Indonesia

Geosiar.com, Jakarta – Diskriminasi kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) yang dilakukan Uni Eropa akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Deklarasi yang dilayangkan Uni Eropa mengenai penghentian penggunaan sawit untuk biodiesel pada 2030 sebagaimana tercantum dalam dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II), Rabu (13/3), menuai protes dari negara pengekspor sawit, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data tahun lalu, Indonesia mengekspor sawit ke Uni Eropa mendekati angka lima juta ton, dimana setengahnya digunakan untuk biofuel mencapai empat belas persen dari total ekspor sawit.

Menanggapi isu ini, Indonesia sedang menyusun rancangan untuk membawa sikap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO.

Ratu Silvy Gayatri, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, ikut angkat bicara mengenai isu tersebut.

Saat ditemui di Kementrian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3), Dia menegaskan selain rancangan itu, kini pemerintah berusaha menggaet Kolombia dalam upaya melawan deklarasi Uni Eropa. Menurutnya, Kolombia juga merupakan produsen terbesar kelapa sawit di dunia.

“Salah satu negara Latin bisa kami ajak kerja sama itu Kolombia, mereka produsen sawit, makanya harus kerja bareng dengan pemerintah Kolombia, baik pemerintah mau pebisnisnya,” kata Ratu.

Ratu mengatakan kerjasama dengan Kolombia tidak hanya untuk melawan Uni Eropa, namun juga untuk menambah pasar pasar ekspor sawit.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Pandjaitan merespon isu diskriminasi itu.

Luhut mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan pemboikotan produk Eropa yang masuk ke Indonesia.

“Kita serius (mempertimbangkan pemboikotan) ini kalau sekarang 20 juta rakyat kita menjadi sengsara gara-gara itu. Presiden tidak mau rakyatnya sengsara gara-gara itu dan presiden bilang lawan,” ujar Luhut saat ditemui di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/3).

Kabarnya diskriminasi itu dilakukan demi meredam defisit perdagangan dengan Indonesia. (YRS)

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com