Connect with us

Nasional

Pembuatan e-KTP Tak Perlu Surat Bawa Pengantar RT/RW

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Jakarta – Kini pemerintah mempermudah pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK. Untuk kasus tertentu, pengurusan kartu identitas tak lagi membutuhkan surat keterangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

“Urusan yang datanya sudah ada dalam database kependudukan tidak perlu lagi surat rekomendasi RT dan RW,” kata Sekretaris Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Gede Suratha, saat dihubung, Kamis, (8/11/2018).

Suratha mencontohkan perubahan status e-KTP dari Belum Kawin menjadi Kawin.

“Kan tinggal menunjukkan akte perkawinan,” ujarnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Beleid yang diteken 18 Oktober 2018 itu merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

Pada aturan baru itu disebutkan, pembuatan e-KTP baru sekarang hanya perlu Kartu Keluarga (KK). Sedangkan untuk penerbitan e-KTP karena pindah datang, yang dibutuhkan hanya surat keterangan pindah serta KK.

Untuk kasus ini, Dukcapil nantinya akan melakukan pemberitahuan rutin minimal dua kali sebulan kepada Kecamatan dan Kelurahan dan diteruskan kepada RT dan RW masing-masing mengenai warga yang pindah dan datang.

Pengurusan kartu identitas lain yang juga tidak membutuhkan surat keterangan RT dan RW adalah pembuatan KK baru dan perubahan KK. Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian juga tak lagi butuh surat keterangan RT dan RW.

Suratha menyampaikan kebijakan tersebut tak bermaksud menghilangkan fungsi RT dan RW. Dia menuturkan, masih banyak pengurusan kartu identitas seperti e-KTP dan KK yang harus menyertakan surat keterangan dari RT dan RW.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Ternyata Perda Terkait BPD Dikaro Belum Disahkan Hingga Kini

Published

on

Ramli Sitepu SH

Geosiar – Kabanjahe – Anggota DPRD Karo Ramli Sitepu SH dan Sekretaris DPRD Kabupaten Karo Petrus Ginting menyebut serta menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum disahkah oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karo. Hal ini disebutkannya dikantornya Kamis(16/11).

Kepala Dinas BPMPD kabupaten karo, Abel Tarawai Tarigan Saat di konfirmasi terkait kebenaran informasi yang beredar dimasyarakat luas mengatakan ” Saya belum baca langsung ke media nya, tapi yg jelas acuan dan pedoman kabupaten/kota dalam penetapan BPD adalah permendagri no 110 /2016 dan berhubung saya masih di luar kota, coba kamu Jumpai saja Kabid Penataan desa, di ruangan kantornya untuk diskusi langsung” Jelas Abel.

Ramli Sitepu SH, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Karo dari Partai Nasdem saat dimintai menanggapi terkait informasi kebenaran telah disahkanya Peraturan Daerah (Perda) terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditahun 2017, Ramli Membantah dan menegaskan bahwa informasi itu tidaklah benar adanya dan sampai sekarang Perda tersebut belumlah disahkan dan masih dalam proses, jelas Ramli.

Terkait persoalan informasi yang sudah beredar luas dimasyarakat kabupaten karo ini, maka perlu kami luruskan agar tidak menjadi simpang siur kebenaranya dan agar masyarakat luas mengetahuinya, serta kami juga sangat berharap janganlah asal ngomong dan asal memberitakan, pastikanlah terlebih dahulu kebenaranya dari pihak terkait dan yang berkompeten “ harap Ramli.

Terpisah, Petrus menyebut terkait Perda tentang BPD ini sudah masuk ke Sekretariat Dewan serta sudah dalam proses pembahasan. “Sudah diparipurnakan sekali, selanjutnya akan mendengar pandangan Umum fraksi hingga seterusnya untuk disahkan,” katanya.

Selanjutnya Sekwan meluruskan “bahwa terkait adanya informasi pemberitaan yang beredar luas tentang telah disahkannya Perda tentang BPD ditahun 2017 merupakan info yang tidak benar adanya, ujar Sekwan.

Hal yang disebut Sekwan ini, menindak lanjuti terkait puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah terpilih pada Februari  2015 silam namun belum dilantik dan tidak ada kejelasan statusnya.

Hingga kini, BPD yang terpilih tersebut belum juga  menerima SK dan belum juga menduduki jabatannya. Selain beban moral bagi BPD yang terpilih, hal ini juga menjadi polemik bagi kalangan masyarakat  Desa, terutama dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa./Eps/Dk.

Continue Reading

Korupsi

Idrus Marham Serahkan Nasib Dirut PLN ke KPK

Published

on

Idrus Marham

Geosiar.com, Jakarta –  Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham menyerahkan nasib Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir pada kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Idrus menilai, lembaga antirasuah yang bisa menilai apakah Sofyan terlibat dalam kasus dugaan suap yang juga menjerat dirinya ini.

“Apakah (Sofyan Basir) menerima janji, Pak Kotjo sudah (jelaskan). Artinya biar orang yang punya kewenangan untuk itu, akan lebih bagus,” kata Idrus, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Idrus menyampaikan bahwa penyidik KPK yang nantinya mengumpulkan fakta-fakta baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Menurut dia, fakta-fakta tersebut yang nantinya akan menguatkan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

“Apakah ada fakta atau tidak itu penting biar seluruh proses-proses ini berjalan dengan baik. Dan tentu berdasarkan fakta-fakta kebenaran KPK semakin kuat,” kata Idrus yang bakal diperiksa selaku tersangka suap proyek PLTU Riau-1.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan Sofyan dalam kasus tersebut. Saut meminta semua pihak bersabar menunggu penyidik bekerja.

“Nanti kita dalami lagi. Sabar saja,” kata Saut.

Menurut Saut, pihaknya ingin menyelesaikan lebih dahulu perkara terdakwa pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo, yang tinggal menyisakan beberapa kali persidangan. Dia menyatakan ada tahapan yang harus dilalui sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka.

“Selesai dulu satu-satu baru didalami lagi. Semua kerja ada tahapan taktis dan stretaginya,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, dalam persidangan, Johannes B Kotjo, terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 mengatakan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menolak menggunakan sistem tender dalam pengadaan listrik di Riau.

Sofyan, kata Kotjo ingin agar proyek dikerjakan sesuai Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan.

Kotjo pernah merasa keberatan dengan keinginan Sofyan itu. Saat menyatakan keberatan, Kotjo mengaku diancam Sofyan tidak dilibatkan dalam proyek PLTU Riau-1.

“Waktu Saya ke Beijing (temui Chec Huadian) PLN ancam kalau enggak mau, ya sudah kita cari yang lain saja,” kata Kotjo dalam sidang kemarin.

Di samping itu, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menyebut Sofyan dijanjikan mendapat jatah yang paling besar dalam proyek tersebut. Namun, Eni yang juga tersangka dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 itu tak mengetahui detail jumlah fee tersebut.

Walaupun demikian, Sofyan membantah bakal mendapat fee dari proyek pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan mengatakan tak pernah diarahkan oleh Eni agar mendapat fee dari proyek milik PT PLN senilai US$900 juta itu.

“Saya selalu bicara, mari utamakan PLN. Jujur saja kami tidak pernah diarahkan Bu Eni soal fee fee itu, tidak ada,” ujar Sofyan saat bersaksi dalam sidang Kotjo beberapa waktu lalu.

Continue Reading

Kriminal

Terungkap Motif HS Bunuh Satu Keluarga di Bekasi

Published

on

Penangkapan tersangka pembunuh satu keluarga di Bekasi (Dok. Istimewa)

Geosiar.com, Bekasi – Pihak kepolisian menyimpulkan bahwa pembunuhan satu keluarga di Bekasi dilatarbelakangi motif balas dendam. Kesimpulan tersebut dikatakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku pembunuhan dan pengerucutan atas berbagai kemungkinan motif di balik kasus tersebut.

HS, tersangka pelaku pembunuhan itu diduga menyimpan dendam kepada korban.

“Motifnya HS sering dimarahi korban,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Diketahui HS adalah adik laki-laki dari Maya Ambarita (37), korban sekaligus istri dari Diperum Nainggolan (38).

Argo mengatakan sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, seperti baju dan ponsel korban. Sementara linggis yang digunakan HS untuk menghabisi nyawa empat korban, masih belum ditemukan.

“Sampai sekarang belum ditemukan karena dibuang ke Kalimalang. Kemarin suasana hujan, deras airnya sehingga kita tunda pencarian,”

Tim Polda Metro Jaya pun meringkus HS saat akan mendaki Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, pada Kamis (15/11/2018) atau dua hari setelah HS melakukan aksinya. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“HS tadi malam sudah kami lakukan penahanan. Jadi yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka dan penahanan sampai sekarang,” Argo menjelaskan.

Pembunuhan terhadap satu keluarga di Bekasi ini terjadi di kawasan Jatirahayu, Pondok Melati, pada Selasa (13/11/2018) dini hari.

Korban yang meninggal dunia yakni Diperum Nainggolan (38), Maya Ambarita (37), Sarah Nainggolan (9), Arya Nainggolan (7), merupakan satu keluarga.

Insiden ini diketahui pertama kali oleh seorang saksi tetangga korban, setelah merasakan kejanggalan di rumah korban.

Pada kasus ini dua mobil milik korban sempat hilang, namun telah berhasil ditemukan.

Continue Reading
Advertisement

Trending