Connect with us

Politik

Dipercaya PAW, Jangga Siregar: Siap Mengemban Amanah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Setelah Jangga Siregar SH ditetapkan DPC Partai Hanura Kota Medan sebagai anggota DPRD Medan Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Landen Marbun SH mengaku akan loyal kepada partai Hanura. Terlebih ucapan terima kasih kepada Ketua Bangkit Sitepu dan sekretaris Hendra DS selaku pimpinan Partai Hanura Medan.

Kepada Geosiar.com, Jumat (9/11/2018) Jangga Siregar (foto) menyebut siap mengemban amanah partai dengan sebaik baiknya. Bahkan, sisa waktu hingga Tahun 2019 mendatang akan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Saya menguncapkan terima kasih kepada pimpinan DPC Partai Hanura Kota Medan (Red- bapak bangkit sitepu dan Drs Hendra DS) yang telah respon dan respek dalam proses PAW saya. Sebagai kader partai, saya akan megemban amanah dengan sebaik-baiknya dalam sisa masa kerja hingga tahun 2019,” sebut Jangga Siregar SH.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Medan Abd Azis kepada wartawan, Jumat (9/11/2018) mengatakan, proses surat PAW Jangga Siregar saat ini sudah di kantor Gubernur Sumatera Utara. “Sejauh ini setahu saya gak ada kendala. Tinggal menunggu proses turun surat dari Gubsu saja. Kalau sudah turun akan cepat diproses di DPRD untuk paripurna PAW,” terang Azis.

Disinggung terkait bagaimana proses agar surat dari Gubernur cepat selesai, menurut Azis, bukan lagi wewenangnya. Tapi kata Azis seharusnya yang bersangkutan lah yang harus getol menyusul. Sedangkan di DPRD Medan hanya memfasilitasi paripurna pelantikan.

Ditambahkannya, jika surat cepat turun sangat dimungkinkan bulan Nopember paripurna PAW Jangga Siregar dapat dilakukan. Sehingga, awal Desember, Janggar Suregar sudah dapat menerima gaji untuk Desember. “Tapi, jika paripurna dilaksanakan bulan Desember, kendatipun awal, maka menerima gaji harus di bulan.Januari.

Sedangkan, anggota dewan lama yakni Landen Marbun yang mengundurkan diri kata Azis, sejak Oktober 2018 tidak lagi menerima gaji dan tunjangan. (lamru).

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Ternyata Perda Terkait BPD Dikaro Belum Disahkan Hingga Kini

Published

on

Ramli Sitepu SH

Geosiar – Kabanjahe – Anggota DPRD Karo Ramli Sitepu SH dan Sekretaris DPRD Kabupaten Karo Petrus Ginting menyebut serta menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum disahkah oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karo. Hal ini disebutkannya dikantornya Kamis(16/11).

Kepala Dinas BPMPD kabupaten karo, Abel Tarawai Tarigan Saat di konfirmasi terkait kebenaran informasi yang beredar dimasyarakat luas mengatakan ” Saya belum baca langsung ke media nya, tapi yg jelas acuan dan pedoman kabupaten/kota dalam penetapan BPD adalah permendagri no 110 /2016 dan berhubung saya masih di luar kota, coba kamu Jumpai saja Kabid Penataan desa, di ruangan kantornya untuk diskusi langsung” Jelas Abel.

Ramli Sitepu SH, salah satu Anggota DPRD Kabupaten Karo dari Partai Nasdem saat dimintai menanggapi terkait informasi kebenaran telah disahkanya Peraturan Daerah (Perda) terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditahun 2017, Ramli Membantah dan menegaskan bahwa informasi itu tidaklah benar adanya dan sampai sekarang Perda tersebut belumlah disahkan dan masih dalam proses, jelas Ramli.

Terkait persoalan informasi yang sudah beredar luas dimasyarakat kabupaten karo ini, maka perlu kami luruskan agar tidak menjadi simpang siur kebenaranya dan agar masyarakat luas mengetahuinya, serta kami juga sangat berharap janganlah asal ngomong dan asal memberitakan, pastikanlah terlebih dahulu kebenaranya dari pihak terkait dan yang berkompeten “ harap Ramli.

Terpisah, Petrus menyebut terkait Perda tentang BPD ini sudah masuk ke Sekretariat Dewan serta sudah dalam proses pembahasan. “Sudah diparipurnakan sekali, selanjutnya akan mendengar pandangan Umum fraksi hingga seterusnya untuk disahkan,” katanya.

Selanjutnya Sekwan meluruskan “bahwa terkait adanya informasi pemberitaan yang beredar luas tentang telah disahkannya Perda tentang BPD ditahun 2017 merupakan info yang tidak benar adanya, ujar Sekwan.

Hal yang disebut Sekwan ini, menindak lanjuti terkait puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah terpilih pada Februari  2015 silam namun belum dilantik dan tidak ada kejelasan statusnya.

Hingga kini, BPD yang terpilih tersebut belum juga  menerima SK dan belum juga menduduki jabatannya. Selain beban moral bagi BPD yang terpilih, hal ini juga menjadi polemik bagi kalangan masyarakat  Desa, terutama dalam mengawasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa./Eps/Dk.

Continue Reading

Politik

Dinas PMPTSP Kota Medan Didesak Tingkatkan Pelayanan dan PAD

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia Khusus (Pansus) R APBD Kota Medan TA 2019 Andi Lumbangaol SH desak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan supaya meningkatkan pelayanan pengurusan izin bagi pelaku usaha. Sama halnya lintas kordinasi sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan harus ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Andi Lumbangaol (foto) kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan R APBD 2019 di ruang banggar gedung dewan, Jumat (16/11/2018). Menurut Andi, Ianya mempertanyakan saat rapat, apa upaya perbaikan kinerja Dinas PMPTSP mengingat masih banyak keluhan masyarakat soal rumitnya urusan perizinan usaha.

“Dinas PMPTSP harus memperbanyak sosialisasi terkait pengurusan izin, apalagi baru perubahan sistim online, tentu masih banyak masyarakat yang kurang paham, ” ujar Andi Lumbangaol.

Sama halnya soal kordinasi sesama SKPD harus ditingkatkan. Apalagi, terkait pengurusan suatu izin harus melibatkan beberapa SKPD. Sebab, masalah birokrasi sering menjadi kendala memperlambat waktu selesainya urusan.

Begitu juga terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah TA 2019 yang diajukan Dinas PMPTSP, menurut Andi masih terlalu minim. Apalagi saat ini Dinas dimaksud sudah banyak menangani retribusi perizinan dan pajak reklame.

Sementara itu, Kadis PMPTSP Ir Purnama Dewi didampingi sekretaris Ir Ahmad Basaruddin, usai mengikuti rapat kepada wartawan menyebutkan, pihaknya saat ini menangani perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pajak reklame.

Disebutkan Basaruddin, target pajak reklame Tahun 2019 sebesar Rp 64, 4 Miliar, reklame kain Rp 10,4 M, reklame melekat Rp 1,8 M, reklame selebaran Rp 1,8 M, reklame berjalan Rp 2,6 M dan reklame lainnya Rp 23 M, maka total pajak daerah Rp 107 2 M. Sedangkan retribusi IMB sebesar Rp 147,7 M dan retribusi perpanjangan IMTA pemberi kerja tenaga kerja asing Rp 4,6 M, maka total retribusi daerah Rp 152,4 M. Total target PAD sebesar Rp 259,6 M.

Ditambahkan Basaruddin, total target PAD Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak jauh beda. Namun, kata Basaruddin, target di tahun 2019 itu diyakini akan terealisasi karena penataan yang sudah matang. (lamru)

Continue Reading

pemilu 2019

Andi Arief: Demokrat Tetap Bela Prabowo-Sandi Hadapi Jokowi-Ma’ruf

Published

on

Andi Arief. (detikcom)

Geosiar.com, Jakarta – Partai Demokrat dikatakan masih akan tetap membela Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menegaskan, partainya tidak melarang para kader untuk tetap bicara atas nama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Andi mencontohkan pembelaan dimaksud misalnya saat menghadiri debat di media massa atau menghadapi tudingan dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Andi mengatakan hal itu akan tetap dilakukan kader Demokrat, meski saat ini Prabowo-Sandi belum berupaya memenuhi janjinya meningkatkan elektabilitas parpol pengusung.

“Enggak ada larangan,” ucap Andi saat dihubungi, Jumat (16/11/2018).

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyampaikan hal serupa. Dia mengaku hingga kemarin pun masih memenuhi undangan televisi untuk bicara atas nama tim Prabowo-Sandi. Jansen mengklaim dirinya hadir untuk membela pasangan nomor urut 2 tersebut.

Jansen menilai, hal itu memang wajib dilakukan. Terutama bagi kader Demokrat yang dikirim secara khusus oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono untuk masuk ke dalam tim BPN Prabowo-Sandi.

“Jadi tugasnya ya memenangkan Prabowo Sandi,” ujar Jansen.

Jansen menjelaskan partainya masih berada dalam poros Prabowo-Sandi terlepas ada riak kecil dalam beberapa hari terakhir. Jansen mengatakan Demokrat akan tetap konsisten mendukung Prabowo-Sandi selama tahapan Pemilu 2019 berjalan hingga pemungutan suara April mendatang.

“Kan sudah jelas, Partai Demokrat akan tetap konsisten kok dukung Prabowo, walau tentu secara bersamaan kami juga harus berkonsentrasi mesukseskan Pileg dan menaikkan suara partai kami di Pemilu 2019,” ujar Jansen.

Diketahui sebelumnya, partai Gerindra dan Demokrat saling menagih janji satu sama lain. Berawal dari ucapan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menagih janji SBY serta Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengkampanyekan Prabowo-Sandi.

Muzani menilai, hingga saat ini SBY dan AHY belum pernah mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2. Dia mengatakan belum ada waktu yang tepat.

“Pak SBY juga berjanji akan melakukan kampanye untuk Prabowo dan Sandi, walaupun sampai sekarang belum terjadi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Pernyataan Muzani lekas ditanggapi Demokrat. Andi Arief menyatakan bahwa Prabowo-Sandi sendiri belum nampak berupaya merealisasikan janji yang pernah terucap kepada parpol pengusung.

Janji yang dimaksud yaitu meningkatkan elektabilitas parpol pengusung dalam menghadapi pileg. Menurut Andi, Prabowo dan Sandi menjanjikan elektabilitas 55-60 persen bagi para parpol pengusung.

SBY pun tak ketinggalan berpendapat terkait pernyataan Muzani. SBY meminta Muzani mawas diri daripada menuding-nuding.

“Daripada menuding & menyalahkan pihak lain, lebih baik mawas diri. Mengeluarkan pernyataan politik yg ‘sembrono’, justru merugikan,” kicau @SBYudhoyono, Kamis (15/11/2018).

SBY menegaskan pernah dua kali menjadi capres. Tapi, ia tak pernah menyalahkan dan memaksa Ketua Umum partai-partai pendukungnya untuk kampanyekan SBY di pilpres.

Continue Reading
Advertisement

Trending