Connect with us

Dunia

Saudi Disebut Akan Eksekusi Mati 12 Minoritas Syiah

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Istanbul – Sebanyak 12 orang minoritas Syiah dikhawatirkan secepatnya akan dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi, setelah kasus mereka dilimpahkan ke Presidency of State Security, lembaga keamanan berkuasa yang langsung berada di bawah raja.

Kekhawatiran ini disampaikan oleh Amnesty International yang menyampaikan bahwa belasan orang tersebut divonis hukuman mati dalam persidangan massal pada 2016 lalu. Otoritas Saudi menyatakan mereka bersalah karena dituduh sebagai mata-mata Iran, musuh kerajaan di kawasan.

“Keluarga dari belasan orang itu ketakutan dengan perkembangan ini dan minimnya informasi yang mereka terima mengenai status kasus yang dihadapi orang-orang yang mereka cintai,” kata Direktur Timur Tengah dan Afrika Amnesty International, Heba Morayef, Kamis (8/11/2018).

“Mengingat kerahasiaan yang melingkupi proses pengadilan Arab Saudi, kami kahwatir bahwa perkembangan ini menandakan eksekusi mati segera terhadap 12 orang itu.”

Melansir dari AFP, Saudi baru membentuk Presidency of State Security pada tahun lalu. Badan itu gabungan dari lembaga kontra-terorisme dan intelijen domestik Saudi.

Saudi memiliki tingkat pelaksanaan hukuman mati paling tinggi di dunia. Hukuman mati negara kerajaan itu menyasar para terpidana terorisme, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, hingga perdagangan narkoba.

Morayef menganggap vonis mati terhadap 12 minoritas Syiah dijatuhkan setelah “persidangan massal yang tidak adil.”

Sementara itu, Riyadh belum berkomentar mengenai kabar eksekusi mati ini.

Sebagian besar umat Muslim di Saudi beraliran Sunni. Berdasarkan data, hanya 15 persen kaum Syiah dari total 32 jutaan penduduk Muslim di Saudi.

Kabar eksekusi ini muncul ketika Saudi tengah menjadi sorotan atas kisruh pembunuhan jamal Khashoggi, wartawan pengkritik Raja Salman, di Istanbul Turki pada 2 Oktober lalu.

Khashoggi tewas di dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul. Meski sempat membantah segala tudingan, pemerintah Saudi pada akhirnya mengakui Khashoggi tewas di dalam gedung konsulatnya.

Turki menuding pembunuhan Khashoggi diperintahkan “pejabat tertinggi” Saudi. Namun, Riyadh menegaskan tidak terlibat dalam konspirasi pembunuhan tersebut.

Saudi beralasan pembunuhan Khashoggi merupakan sebuah kesalahan sangat besar yang dilakukan pihak-pihak di luar otoritas dan tanggung jawab mereka.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dunia

Iklan McDonald Dituduh Dukung Kemerdekaan Taiwan

Published

on

Geosiar.com, Taiwan – Iklan yang menayangkan sandwich untuk sarapan tersebut hanya ditayangkan di Taiwan, menunjukkan sekilas atau sekitar dua detik kartu identitas perempuan yang mencantumkan kewarganegaraan Taiwan, menurut laporan ABC News, (22/1/2019).

CNBC memberitakan, iklan tersebut, yang disiarkan di YouTube, menunjukkan tiket masuk ujian siswa yang menyatakan kewarganegaraannya sebagai warga Taiwan. Dia menjatuhkan tiket di jalan dan dilindas oleh truk, sebelum dicuci bersih oleh penyemprot air. Iklan tersebut kemudian diputar ulang dan siswa tersebut ditampilkan memakan Egg McMuffin, yang dikenal sebagai Man Fu Bao yang bermakna “penuh keberuntungan”.

Komentar di papan buletin internet pada hari Senin menuduh McDonald melanggar hukum Cina dengan mendukung kemerdekaan Taiwan, yang Beijing klaim sebagai bagian dari wilayahnya.

Beberapa di antaranya mendesak boikot restoran waralaba tersebut. Sedangkan yang lain mengatakan agar McDonald, yang izin waralabanya dimiliki oleh kelompok pihak yang termasuk cabang investasi Kabinet Cina, mendesak agar dikeluarkan dari Cina.

“McDonald, apakah ini yang ingin kalian inginkan? Mendukung kemerdekaan Taiwan?” tulis salah satu unggahan di sina.com dengan akun “Good Knife Still”.

Media pro pemerintah Cina, Global Times, melaporkan McDonald’s di Cina daratan mengatakan bahwa iklan kontroversial telah ditarik setelah memicu protes dari netizen yang mengklaim iklan tersebut telah mendukung “kemerdekaan Taiwan”.

Perusahaan menyampaikan menyesal, bahwa perusahaan periklanan gagal memeriksa iklan, yang memicu kesalahpahaman. Iklan diproduksi oleh sebuah perusahaan periklanan yang berbasis di Taiwan dan diunggah di Youtube pada 6 Januari. Iklan itu ditujukan untuk mendukung siswa yang akan mengikuti ujian mereka.

“Kami dengan tegas mendukung kebijakan satu Cina dan mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Cina. Iklan tersebut telah ditarik dan dihentikan,” tulis pernyataan McDonald di situs jejaring sosial Cina pada Sabtu kemarin.

Continue Reading

Dunia

Palestina Tolak Semua Bantuan dari AS

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Palestina – Semua bantuan dari Amerika Serikat akan ditolak Palestina untuk menghindari tuntutan terkait terorisme yang tercantum dalam undang-undang terbaru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Pemerintah mengirimkan surat resmi ke pemerintah AS untuk meminta mereka menghentikan semua bantuan ke Otoritas Palestina, termasuk bantuan untuk layanan keamanan Palestina,” ujar pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, kepada AFP, Selasa (22/1/2019).

Erekat mengatakan bahwa Palestina mengambil keputusan ini karena khawatir mereka dapat menjadi target tuntutan di bawah Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang akan disahkan pemerintah AS dalam waktu dekat.

Regulasi itu menargetkan organisasi internasional penerima bantuan tertentu AS yang dapat menjadi subjek hukum kontra-terorisme.

Sebelumnya, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

Selama ini, AS menuduh Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.

Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan tulang punggung, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.

Di tengah kisruh ini, hubungan Palestina dengan AS memanas, apalagi setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Ketegangan kian memanas usai AS memutuskan menghentikan serangkaian bantuan untuk Palestina. Meski kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa.

Continue Reading

Dunia

Pembebasan Ba’asyir, PM Australia Minta RI Hormati Korban Bom Bali

Published

on

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison

Geosiar.com, Australia – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, kembali menyampaikan penolakan dan kekecewaan atas rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir, dengan mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati korban bom Bali.

“Penghormatan harus ditunjukkan bagi nyawa mereka yang meninggal,” kata Morrison sebagaimana dikutip Associated Press, Selasa (22/1/2019).

Ba’asyir dijatuhi 2,6 tahun penjara atas konspirasi serangan bom Bli 2002 pada 3 Maret 2005 yang merenggut lebih dari 200 nyawa, termasuk warga Australia.

Ia kembali ditangkap atas tuduhan pembentukan dan pelatihan cabang Al Qaidah di Aceh pada 9 Agustus 2010 dan divonis 15 tahun penjara tanggal 16 Juni 2011 lalu.

Seharusnya Ba’asyir bebas murni pada Desember 2023, namun Jokowi dilaporkan merencanakan pembebasan Ba’asyir dalam waktu dekat.

“Saya tentu akan sangat kecewa, seperti rakyat Australia lainnya, dan akan menyampaikan kekecewaan itu dan sikap keras saya mengenai itu,” tutur Morrison.

Melanjutkan pernyataannya, Morrison berkata, “Kami tak ingin orang itu bebas dan memicu pembunuhan warga Australia dan Indonesia, mengajarkan doktrin kebencian.”

Usai Jokowi mengumumkan rencana pembebasan ini pada Jumat pekan lalu, Morrison sebenarnya sudah menyampaikan keberatan sehari kemudian.

Namun, sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Indonesia tak akan menghiraukan sikap Australia terkait kasus Ba’asyir.

Jokowi menyampaikan bahwa rencana pembebasan Ba’asyir ini dipertimbangkan berdasarkan alasan kemanusiaan karena narapidana itu sudah sepuh. Namun, berbagai pihak mempertanyakan dasar hukum pembebasan Ba’asyir.

Pengamat terorisme, Sidney Jones, bahkan menyebut “Keputusan Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir tidak tepat, patut dipertanyakan, dan tidak layak secara politis.”

Setelah diserang berbagai pertanyaan terkait rencana ini, Wiranto pun mengatakan bahwa pembebasan Ba’asyir ini masih dalam kajian pemerintah.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com