Connect with us

Politik

Boydo Panjaitan Pimpin Komisi C DPRD Medan, Penataan Pasar Skala Prioritas

Published

on

Medan, Geosiar.com – Setelah terpilih secara aklamasi, Boydo HK Panjaitan SH menjadi Ketua Komisi C DPRD Medan, Rabu (7/11/2018). Boydo HK Panjaitan mengaku akan melanjutkan menuntaskan berbagai persoalan masalah pedagang di kota Medan.

Bahkan, kata Boydo Panjaitan (foto) yang juga Bendahara DPC PDI P Kota Medan itu, yang menjadi skala prioritas agenda Komisi C yakni masalah pembinaan dan penataan pedagang oleh PD Pasar. Diakui, masalah revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang selama ini kerap menimbulkan masalah yang tak kunjung selesai.

Disampaikan kepada wartawan usai dipercaya menjabat Ketua Komisi C, Boydo menyampaikan dalam waktu dekat akan meninjau Pasar Kampung Lalang. Dimungkinkan, berhubung revitalisasi pasar hendak selesai maka perlu diantisipasi terjadinya keributan soal penempatan kios baru.

“Situasi demikian sering timbul masalah maka perlu diwaspadai sejak dini. Kita harapkan PD Pasar juga mengantisipasi timbulnya gejolak baru. Segera kita akan turun melihat persiapan pemindahan pedagang di pasar Kampung Lalang,” ujar Boydo HK Panjaitan yang saat ini selaku Caleg DPRD Medan 2019-2024 PDIP No Urut 2 dapil IV Kecamatan Medan (Amplas, Kota, Denai dan Area).

Begitu juga dengan di pasar Marelan, yang selama ini terjadi pro kontra dan keluhan pedagang akan segera ditinjau. “Kita berharap supaya pedagang nyaman untuk berdagang. Untuk itu, kita tetap berharap dukungan semua pihak akan kondisi pasar tradisional menuju pasar modern, ” sebut Boydo.

Persoalan pasar di Medan bukan hanya disitu saja, tapi menurur Boydo masalah pasar Aksara paling memprihatinkan. Dimana nasib pedagang saat ini masih terkatung katung.

Parahnya, Pemko Medan melontarkan statemen bahwa eks pasar aksara hendak dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada hal keluhan pedagang tidak diakomodir.

“Kalau eks pasar Aksara dijadikan RTH, nasib pedagang bagaimana. Kapan mau dilakukan, seperti apa bentuknya,” tegas Boydo.

Boydo menyayangkan pihak Pemko Medan yang lambat menangani masalah. Boydo mengaku prihatin sejak tahun 2015 pasar aksara terbakar namun penanganan pedagang hingga saat ini belum tuntas.

Pada hal kata Boydo, kalau pasar terbakar ada bantuan dari pemerintah pusat namun Pemko harus tanggap dan jemput bola ke pusat. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Tompi dan Rocky Gerung Bersaksi di Sidang Ratna Sarumpaet

Published

on

Persidangan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Penyanyi sekaligus dokter, Tompi dan Dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam persidangan kasus hoaks Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Keduanya terlihat akrab dengan duduk berdampingan dan sempat berswafoto dalam ruang sidang sebelum memberi kesaksian.

Dalam sidang Ratna kali ini, JPU memanggil Tompi dan Rocky sebagai saksi fakta. Sementara, untuk saksi ahli akan dipanggil setelahnya.

“Untuk ahli akan diperiksa setelah saksi fakta selesai,” terang Koordinator Jaksa Penuntut Umum, Daroe Tri Sadono, Selasa (23/4/2019).

Hadirnya Tompi dan Rocky sebagai saksi, dinilai Ratna, tidak ada hubungannya dengan dakwaan.

“Mereka hanya terlibat di awal perkara. Sedangkan dakwaan terkait keonaran.” ujar Ratna Sarumpaet kepada awak media.

Sebelumnya, Tompi dan Rocky sudah dua kali dipanggil oleh kejaksaan untuk bersaksi, namun keduanya tak kunjung memenuhi panggilan kejaksaan. Ini merupakan panggilan ketiga mereka dan terpenuhi.

Continue Reading

Korupsi

Sidang Vonis Kasus Suap Idrus Marham

Published

on

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bergegas seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Idrus Marham menjalani sidang vonis terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini, Selasa (23/4/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Iya benar sidang vonis (hari ini),” tutur pengacara Idrus Marham, Samsul Huda, Selasa (23/4/2019).

Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebelumnya, Idrus dituduh menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Suap tersebut dilakukan guna membantu Johanes mendapatkan proyek PLN.

Berdasarkan keterangan KPK, mantan Menteri Sosial itu menerima suap lantaran membutuhkan dana untuk pencalonan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Namun, sebelum persidangan digelar, Idrus tetap yakin dirinya tidak bersalah. Dia mengaku menerima uang tersebut, tapi tidak menikmatinya

“Tidak ada fakta di situ (persidangan) ada keterkaitan, memang tuntutan salah satu meringankan menerima tapi tidak menikmati coba bayangin saja, oleh karena itu saya berharap tidak usah pikiran saya,” ujar Idrus sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, orang yang bersama Idrus menerima suap tersebut telah divonis hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan penyuap, Johannes Budisutrisno Kotjo menerima hukuman 4,5 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Dua Pejabat Kemenag Jadi Saksi Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

Romahurmuziy (Rommy) di sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan akan menjalankan pemeriksaan terkait kasus suap Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pemanggilan kedua pejabat tersebut dimaksud sebagai saksi atas Romahurmuziy (Rommy).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy),” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

Febri menyebut, kedua pejabat yang dipanggil, yakni Kepala Bagian Mutasi Setjen Kemenag, Sujoko, serta Kepala Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag, Khoirul Huda Basyir Habibullah.

Selain itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin juga telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Rommy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag dalam OTT yang dilakukan KPK.

Bersama Rommy, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Dalam penyidikan, KPK menyebut Rommy menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan proses seleksi jabatan yang sedang diikuti keduanya. Namun, sebenarnya, Rommy memiliki jabatan di Komisi XI DPR itu tidak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com