Connect with us

Nasional

40 Caleg Eks Napi Korupsi akan Diumumkan KPU

Published

on

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Geosiar.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya mendapat saran dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan calon anggota legislatif (caleg) baik di tingkat DPR, DPRD, serta DPD yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

“Hasil diskusi (pimpinan KPK) memberikan saran kepada KPU untuk mengumumkan kepada publik 40 orang mantan narapidana korupsi yang sekarang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD,” ujar Wahyu di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Wahyu menyatakan akan membawa saran pimpinan KPK itu dalam rapat pleno KPU. Dia menilai kemungkinan besar pihaknya akan mengumumkan 40 orang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD yang menyandang status mantan koruptor serta lama hukumannya.

Keputusan mengumumkan caleg mantan napi kasus korupsi merupakan salah satu upaya pihaknya melindungi hak politik masyarakat dalam memilih wakilnya. KPU, kata Wahyu wajib memberikan informasi yang utuh tentang para caleg yang ikut kompetisi pada Pemilu 2019.

“Jadi itu bagian dari pelayanan KPU untuk menjaga hak politik pemilih dalam Pemilu 2019,” ujarnya.

Di samping itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya berharap hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang tak menambah deretan pelaku korupsi. Sampai saat ini, kata Febri, KPK telah menjerat 69 anggota DPR dan 150 anggota DPRD.

“Tentu kami berharap hasil pemilu legislatif nanti tidak menambah deretan pelaku korupsi itu,” kata Febri.

Febri mengatakan pihaknya juga mendorong meminimalisir politik uang dalam pesta demokrasi lima tahunan. Menurut Febri, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tengah masa kampanye Pemilu 2019 ini.

“Bagaimana masyarakat memahami bahwa politik uang itu tidak hanya beresiko dalam jangka pendek, bahkan juga beresiko melahirkan pelaku korupsi yang baru nanti setelah mereka menjabat,” ujarnya.

“Kami memanfaatkan waktu kampanye ini untuk melalukan sosialisasi melalui berbagai media kepada masyarakat luas terkait dengan gerakan anti politik uang,” sambung dia.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Korupsi

Ketua DPRD Kalteng Dipanggil KPK Terkait Anak Usaha Sinar Mas

Published

on

KPK

Geosiar.com, Jakarta – Pemeriksaan Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Reinhard Atu Narang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pengawasan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan perusahaan sawit, anak usaha Sinar Mas.

Politikus PDIP itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka CEO PT Binasawit Abadi Pratama Wilayah Kalteng bagian Utara, Willy Agung Adipradhana.

“Reinhard Atu Narang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WAA (Willy Agung Adipradhana),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Rabu (13/11/2018).

Belum diketahui pasti apa yang akan dikorek dari Reinhard dalam kasus dugaan suap ini. Diduga, orang nomor satu di lingkungan DPRD Kalteng itu tahu soal dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Binasawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

Sehari sebelumnya penyidik KPK memeriksa dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Anggoro Dwi Purnomo dan Lodewik Critopel Iban.

Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng diduga KPK menerima uang Rp240 juta dari pengurus PT Binasawit, anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk. Uang itu diduga pelicin agar legislator di Komisi B tak melakukan pengusutan dugaan pencemaran lingkungan.

PT Binasawit yang telah beroperasi sejak 2006 diduga belum memiliki kelengkapan izin, di antaranya Guna Usaha (HGU), lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah.

KPK pun menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Borak Milton; Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan; anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah. Keempatnya diduga penerima suap.

Sedangkan, tiga orang lainnya yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur PT Binasawit sekaligus Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk., Edy Saputra Suradja; CEO PT Binasawit Wilayah Kalteng bagian Utara, Willy Agung Adipradhana dan Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Zaldy.

Continue Reading

Korupsi

KPK Panggil 4 Saksi untuk Idrus Marham

Published

on

Idrus Marham

Geosiar.com, Jakarta – Empat saksi dalam penyidikan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Empat saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM)

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan empat orang saksi untuk tersangka IM terkait kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Empat saksi itu antara lain anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2004-2019 Slamet Eko Wantoro, Rochmat Fauzi Trioktiva berprofesi sebagai guru swasta serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Jumadi dan Mahbub.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah mengonfirmasi Idrus soal rekaman antara dia dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (ES) mengenai permintaan uang 2,5 juta dolar AS.

Eni juga merupakan tersangka lainnya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. KPK juga telah melimpahkan Eni dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan untuk Eni.

Namun, Idrus membantah terkait permintaan sebesar 2,5 juta dolar AS tersebut. Untuk diketahui, tersangka Eni dan Idrus diduga menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited senilai Rp4,75 miliar. Kotjo sendiri saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu.

Continue Reading

Daerah

Terkait Proyek Hotmix, Kadis PUPR Samosir Diperiksa Tipidkor Polda Sumut

Published

on

Hasil pengerjaan Hotmix pada pembangunan jalan Lumban Sihombing di Kecamatan Ronggur Nihuta  yang dikerjakan pada tahun 2017 lalu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 19,5

Geosiar – Medan – Pejabat Sementara Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut Kompol Roman Sik, mengakui bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Samosir, Pantas Samosir.

Iya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Pantas Samosir), proses ini masih tahapan klarifikasi,” kata Kompol Roman SIK, ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Sumut pada Senin (12/11/2018) sekira pukul 13:00 Wib.

Lanjut dikatakan Roman bahwa sampai saat ini, selama dirinya menjabat sebagai Pejabat Sementara Kasubdit III Tipidkor Polda Sumut, baru satu kali melakukan pemeriksaan terhadap yang dimaksud, terang Perwira yang juga pernah menjabat Pejabat Sementara Kasubdit Indag Polda Sumut ini sembari membenarkan bahwa kasus ini masih dalam tahapan pemeriksaan saksi dan pengumpulan data-data.

“Sama saya baru satu kali melakukan Pemeriksaan, ini masih pemeriksaan saksi dan pengumpulan data-data,” ujarnya menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, Pantas Samosir menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Samosir diduga telah dilaporkan ke Mapolda Sumut atas kasus dugaan korupsi pengerjaan Hotmix pada pembangunan jalan Lumban Sihombing di Kecamatan Ronggur Nihuta  yang dikerjakan pada tahun 2017 lalu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 19,5 miliar./Eps/Tim.

Continue Reading
Advertisement

Trending