Connect with us

Dunia

Pertama dalam Sejarah, AS Punya Gubernur Gay

Published

on

Jared Polis

Geosiar.com, Washington DC – Anggota Kongres Partai Demokrat, Jared Polis, telah terpilih sebagai Gubernur Colorado pada pemilihan sela Amerika Serikat, Selasa (6/11/2018).

Media lokal AS seperti ABC News dan NBC memberitakan Polis menjadi gay pertama yang berhasil memenangkan pemilihan gubernur tersebut.

Dilansir dari AFP, anggota Kongres selama lima periode itu berhasil mengalahkan politikus dari Partai Republik Walker Stapleton dengan perbandingan suara 51,2 persen dan 45,4 persen.

Terlepas dari latar belakangnya, Polis menjadi sorotan karena membawa pesan inklusivitas di pemilihan paling beragam dalam sejarah modern Negeri Paman Sam ini.

“Saya benar-benar berpikir bahwa kita saat ini berada dalam kondisi terbaik sebagai bangsa, sebagai masyarakat, ketika para pejabat terpilih sepenuhnya mewakili orang-orang yang mereka ingin layani,” ucap Polis kepada ABC News.

“Ini berarti kita harus memiliki komunitas kaum kulit berwarna, komunitas yang mewakili kaum wanita, dan juga komunitas LGBTQ sehingga terwakili. Semakin beragam para pemimpin yang terpilih, saya pikir hasil yang lebih baik akan kita dapat.”

Polis, sebelum menjadi politikus, juga merupakan pengusaha. Pria 43 tahun itu pernah mendirikan perusahaan kartu ucapan online pada 1996 lalu dan ia jual tiga tahun kemudian seharga US$780 juta.

Polis juga pendiri ProFlowers, sebuah perusahaan bunga online, dan TechStars, akselerator teknologi yang telah meraup keuntungan US$3,3 miliar.

Sukses di sektor swasta, Polis mulai terjun ke dunia politik sejak 2009 lalu. Saat itu dia melayani di distrik kedua Colorado.

Denver Post melaporkan, kekayaan Polis mencapai US$387 juta yang menjadikan dia sebagai politikus Demokrat terkaya di Kongres.

Selama ini, kekayaannya itu menjadi subjek skeptisme dari rekan-rekannya yang lain di Kongres.

Namun, selama menjadi pejabat negara bagian itu, dia memperjuangkan legalisasi ganja serta mengadvokasi pelayanan kesehatan satu sistem yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga.

Polis juga merupakan anggota Problem Solvers, kelompok bipartisan yang fokus mengawal layanan kesehatan, imigrasi, dan transportasi meski tidak ada satu pun RUU mereka mendapat dukungan Kongres.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Dunia

Iklan McDonald Dituduh Dukung Kemerdekaan Taiwan

Published

on

Geosiar.com, Taiwan – Iklan yang menayangkan sandwich untuk sarapan tersebut hanya ditayangkan di Taiwan, menunjukkan sekilas atau sekitar dua detik kartu identitas perempuan yang mencantumkan kewarganegaraan Taiwan, menurut laporan ABC News, (22/1/2019).

CNBC memberitakan, iklan tersebut, yang disiarkan di YouTube, menunjukkan tiket masuk ujian siswa yang menyatakan kewarganegaraannya sebagai warga Taiwan. Dia menjatuhkan tiket di jalan dan dilindas oleh truk, sebelum dicuci bersih oleh penyemprot air. Iklan tersebut kemudian diputar ulang dan siswa tersebut ditampilkan memakan Egg McMuffin, yang dikenal sebagai Man Fu Bao yang bermakna “penuh keberuntungan”.

Komentar di papan buletin internet pada hari Senin menuduh McDonald melanggar hukum Cina dengan mendukung kemerdekaan Taiwan, yang Beijing klaim sebagai bagian dari wilayahnya.

Beberapa di antaranya mendesak boikot restoran waralaba tersebut. Sedangkan yang lain mengatakan agar McDonald, yang izin waralabanya dimiliki oleh kelompok pihak yang termasuk cabang investasi Kabinet Cina, mendesak agar dikeluarkan dari Cina.

“McDonald, apakah ini yang ingin kalian inginkan? Mendukung kemerdekaan Taiwan?” tulis salah satu unggahan di sina.com dengan akun “Good Knife Still”.

Media pro pemerintah Cina, Global Times, melaporkan McDonald’s di Cina daratan mengatakan bahwa iklan kontroversial telah ditarik setelah memicu protes dari netizen yang mengklaim iklan tersebut telah mendukung “kemerdekaan Taiwan”.

Perusahaan menyampaikan menyesal, bahwa perusahaan periklanan gagal memeriksa iklan, yang memicu kesalahpahaman. Iklan diproduksi oleh sebuah perusahaan periklanan yang berbasis di Taiwan dan diunggah di Youtube pada 6 Januari. Iklan itu ditujukan untuk mendukung siswa yang akan mengikuti ujian mereka.

“Kami dengan tegas mendukung kebijakan satu Cina dan mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Cina. Iklan tersebut telah ditarik dan dihentikan,” tulis pernyataan McDonald di situs jejaring sosial Cina pada Sabtu kemarin.

Continue Reading

Dunia

Palestina Tolak Semua Bantuan dari AS

Published

on

Ilustrasi

Geosiar.com, Palestina – Semua bantuan dari Amerika Serikat akan ditolak Palestina untuk menghindari tuntutan terkait terorisme yang tercantum dalam undang-undang terbaru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

“Pemerintah mengirimkan surat resmi ke pemerintah AS untuk meminta mereka menghentikan semua bantuan ke Otoritas Palestina, termasuk bantuan untuk layanan keamanan Palestina,” ujar pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, kepada AFP, Selasa (22/1/2019).

Erekat mengatakan bahwa Palestina mengambil keputusan ini karena khawatir mereka dapat menjadi target tuntutan di bawah Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang akan disahkan pemerintah AS dalam waktu dekat.

Regulasi itu menargetkan organisasi internasional penerima bantuan tertentu AS yang dapat menjadi subjek hukum kontra-terorisme.

Sebelumnya, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

Selama ini, AS menuduh Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.

Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan tulang punggung, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.

Di tengah kisruh ini, hubungan Palestina dengan AS memanas, apalagi setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Ketegangan kian memanas usai AS memutuskan menghentikan serangkaian bantuan untuk Palestina. Meski kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa.

Continue Reading

Dunia

Pembebasan Ba’asyir, PM Australia Minta RI Hormati Korban Bom Bali

Published

on

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison

Geosiar.com, Australia – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, kembali menyampaikan penolakan dan kekecewaan atas rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir, dengan mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati korban bom Bali.

“Penghormatan harus ditunjukkan bagi nyawa mereka yang meninggal,” kata Morrison sebagaimana dikutip Associated Press, Selasa (22/1/2019).

Ba’asyir dijatuhi 2,6 tahun penjara atas konspirasi serangan bom Bli 2002 pada 3 Maret 2005 yang merenggut lebih dari 200 nyawa, termasuk warga Australia.

Ia kembali ditangkap atas tuduhan pembentukan dan pelatihan cabang Al Qaidah di Aceh pada 9 Agustus 2010 dan divonis 15 tahun penjara tanggal 16 Juni 2011 lalu.

Seharusnya Ba’asyir bebas murni pada Desember 2023, namun Jokowi dilaporkan merencanakan pembebasan Ba’asyir dalam waktu dekat.

“Saya tentu akan sangat kecewa, seperti rakyat Australia lainnya, dan akan menyampaikan kekecewaan itu dan sikap keras saya mengenai itu,” tutur Morrison.

Melanjutkan pernyataannya, Morrison berkata, “Kami tak ingin orang itu bebas dan memicu pembunuhan warga Australia dan Indonesia, mengajarkan doktrin kebencian.”

Usai Jokowi mengumumkan rencana pembebasan ini pada Jumat pekan lalu, Morrison sebenarnya sudah menyampaikan keberatan sehari kemudian.

Namun, sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Indonesia tak akan menghiraukan sikap Australia terkait kasus Ba’asyir.

Jokowi menyampaikan bahwa rencana pembebasan Ba’asyir ini dipertimbangkan berdasarkan alasan kemanusiaan karena narapidana itu sudah sepuh. Namun, berbagai pihak mempertanyakan dasar hukum pembebasan Ba’asyir.

Pengamat terorisme, Sidney Jones, bahkan menyebut “Keputusan Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir tidak tepat, patut dipertanyakan, dan tidak layak secara politis.”

Setelah diserang berbagai pertanyaan terkait rencana ini, Wiranto pun mengatakan bahwa pembebasan Ba’asyir ini masih dalam kajian pemerintah.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com