Connect with us

Nasional

KBRI Belum Terima Nota Diplomatik Pencekalan Rizieq Shihab

Published

on

Habib Rizieq Shihab. (www.inews.id)

Geosiar.com, Jakarta – Duta Besar Indonesia untuk Arab saudi Agus Maftuh, menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) belum menerima nota diplomatik terkait pemeriksaan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

“Pihak KBRI di Riyadh belum menerima nota diplomatik soal pemeriksaan Rizieq Shihab,” kata Agus, Rabu (7/11/2018). Hal tersebut disampaikan Agus menanggapi informasi pemeriksaan Rizieq.

Menurut informasi yang beredar, pemeriksaan dilakukan lantaran Rizieq diduga memasang bendera tauhid di tembok depan rumahnya. Kabar tersebut berada di grup-grup WhatsApp sejak Selasa kemarin (6/11/2018). Sementara, foto-foto Rizieq juga beredar.

Terlihat pada foto, Rizieq nampak tengah berdiri bersama sejumlah orang. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian aparat nampak dari pangkat di lengannya.

Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyatakan bahwa ada pihak yang sengaja memasang bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid mirip miliknya Hizbut Tahrir di kediaman pemimpin FPI Rizieq Shihab di Mekkah, Arab Saudi.

“Bendera di pasang oleh tukang fitnah. Ada operasi false flag terhadap Habib Rizieq Shihab di Mekkah saat ini,” ucap Munarman saat dihubungi.

“Mereka berharap dengan adanya peristiwa tersebut Habib Rizieq Shihab mendapatkan kesulitan dari pihak keamanan Saudi,” ujarnya.

Munarman enggan menceritakan kronologi Rizieq diperiksa aparat setempat. Dia hanya menyayangkan ada pihak yang masih terus berupaya memfitnah sejak Rizieq masih di Indonesia hingga sudah berada di Mekkah.

“Tujuannya hanya satu, yaitu Habib Rizieq Shihab mendapatkan kesulitan dan mereka para tukang fitnah berharap celaka kepada Habib Rizieq Shihab,” tutur Munarman.

Munarman mengatakan, saat ini Rizieq sudah berada di kediamannya. Namun, dia tetap tidak mau merinci kapan dan berapa lama Rizieq diperiksa aparat setempat.

“Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan terhadap Habib Rizieq Shihab. Mereka menyukai dan senang apabila Habib Rizieq Shihab ditimpa kesulitan dan kesusahan. Namun, Allah adalah sebaik baik pelindung dan sebaik baik penolong bagi Habib Rizieq Shihab.,” ucap Munarman

“Alhamdulillah beliau sudah berada di rumah,” tuturnya.

Terpisah, Penasihat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Haikal Hassan membantah kabar bahwa Rizieq Shihab sempat ditangkap dan ditahan.

“Soal kabar ditahan sehari-dua hari ya itu bohong,” ujarnya melalui sambungan telepon.

“Saya sampaikan bahwa beliau enggak pernah ditangkap. Yang ditangkap itu siapa? Saya akan cari, bahkan melalui media, akan tuntut orang (yang menyebarkan berita) itu,” ia menambahkan.

Walau demikian, Haikal mengaku belum bisa memastikan kabar pemeriksan oleh kepolisian Saudi terhadap Rizieq itu. Yang jelas, dia mengaku terus berkomunikasi dengannya.

“Akan saya tanyakan soal ini, tapi kami belum putus komunikasi,” kata dia.

Haikal menilai, Rizieq saat ini tengah berada dalam kondisi baik di rumahnya.

“Demi Allah yang memegang jiwa kita, hari ini beliau dalam kondisi tenang, tenteram, damai, sejuk, senang, lagi ngopi di rumahnya,” ujarnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Korupsi

Ketua DPRD Kalteng Dipanggil KPK Terkait Anak Usaha Sinar Mas

Published

on

KPK

Geosiar.com, Jakarta – Pemeriksaan Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Reinhard Atu Narang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pengawasan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan perusahaan sawit, anak usaha Sinar Mas.

Politikus PDIP itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka CEO PT Binasawit Abadi Pratama Wilayah Kalteng bagian Utara, Willy Agung Adipradhana.

“Reinhard Atu Narang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WAA (Willy Agung Adipradhana),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Rabu (13/11/2018).

Belum diketahui pasti apa yang akan dikorek dari Reinhard dalam kasus dugaan suap ini. Diduga, orang nomor satu di lingkungan DPRD Kalteng itu tahu soal dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Binasawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

Sehari sebelumnya penyidik KPK memeriksa dua anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Anggoro Dwi Purnomo dan Lodewik Critopel Iban.

Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng diduga KPK menerima uang Rp240 juta dari pengurus PT Binasawit, anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk. Uang itu diduga pelicin agar legislator di Komisi B tak melakukan pengusutan dugaan pencemaran lingkungan.

PT Binasawit yang telah beroperasi sejak 2006 diduga belum memiliki kelengkapan izin, di antaranya Guna Usaha (HGU), lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah.

KPK pun menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Borak Milton; Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan; anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah. Keempatnya diduga penerima suap.

Sedangkan, tiga orang lainnya yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur PT Binasawit sekaligus Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk., Edy Saputra Suradja; CEO PT Binasawit Wilayah Kalteng bagian Utara, Willy Agung Adipradhana dan Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Zaldy.

Continue Reading

Korupsi

KPK Panggil 4 Saksi untuk Idrus Marham

Published

on

Idrus Marham

Geosiar.com, Jakarta – Empat saksi dalam penyidikan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Empat saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM)

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan empat orang saksi untuk tersangka IM terkait kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Empat saksi itu antara lain anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2004-2019 Slamet Eko Wantoro, Rochmat Fauzi Trioktiva berprofesi sebagai guru swasta serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Jumadi dan Mahbub.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah mengonfirmasi Idrus soal rekaman antara dia dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (ES) mengenai permintaan uang 2,5 juta dolar AS.

Eni juga merupakan tersangka lainnya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. KPK juga telah melimpahkan Eni dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan untuk Eni.

Namun, Idrus membantah terkait permintaan sebesar 2,5 juta dolar AS tersebut. Untuk diketahui, tersangka Eni dan Idrus diduga menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited senilai Rp4,75 miliar. Kotjo sendiri saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu.

Continue Reading

Daerah

Terkait Proyek Hotmix, Kadis PUPR Samosir Diperiksa Tipidkor Polda Sumut

Published

on

Hasil pengerjaan Hotmix pada pembangunan jalan Lumban Sihombing di Kecamatan Ronggur Nihuta  yang dikerjakan pada tahun 2017 lalu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 19,5

Geosiar – Medan – Pejabat Sementara Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut Kompol Roman Sik, mengakui bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Samosir, Pantas Samosir.

Iya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Pantas Samosir), proses ini masih tahapan klarifikasi,” kata Kompol Roman SIK, ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Sumut pada Senin (12/11/2018) sekira pukul 13:00 Wib.

Lanjut dikatakan Roman bahwa sampai saat ini, selama dirinya menjabat sebagai Pejabat Sementara Kasubdit III Tipidkor Polda Sumut, baru satu kali melakukan pemeriksaan terhadap yang dimaksud, terang Perwira yang juga pernah menjabat Pejabat Sementara Kasubdit Indag Polda Sumut ini sembari membenarkan bahwa kasus ini masih dalam tahapan pemeriksaan saksi dan pengumpulan data-data.

“Sama saya baru satu kali melakukan Pemeriksaan, ini masih pemeriksaan saksi dan pengumpulan data-data,” ujarnya menjelaskan.

Sebagaimana diketahui, Pantas Samosir menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Samosir diduga telah dilaporkan ke Mapolda Sumut atas kasus dugaan korupsi pengerjaan Hotmix pada pembangunan jalan Lumban Sihombing di Kecamatan Ronggur Nihuta  yang dikerjakan pada tahun 2017 lalu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 19,5 miliar./Eps/Tim.

Continue Reading
Advertisement

Trending