Connect with us

Politik

HT Bahrumsyah Terpilih Ketua Komisi B DPRD Medan

Published

on

Medan, Geosiar.com – HT Bahrumsyah dipercaya pimpin Komisi B DPRD Medan dalam sisa masa jabatan periode 2014-2019. Pergantian komposisi personalia di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi B itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli di ruang Komisi B, Rabu (7/11/2018)

Adapun susunan personalia di Komisi B yakni, Ketua Komisi B HT Bahrumsyah (foto), Wakil Ketua HM Yusuf dan sertekretaris Anton Panggabean.

Kemudian anggota, Edward Hutabarat, Wong Chun Sen Tarigan, Rajudin Sagala, Jumadi,Bangkit Sitepu, Tengku Eswin, Irsal Fikri serta Deni Maulana Lubis.

Usai terpilih, Ketua Komisi terpilih, HT Bahrumsyah (PAN) menuturkan akan melakukan inventarisir seluruh persoalan-persoalan yang telah masuk ke Komisi B sebelumnya.

Dimana, sebutnya berbagai persoalan kesehatan,tenaga kerja serta pendidikan menjadi fokus prioritas kerja Komisi B ke depan.

Bidang kesehatan, kata Bahrumsyah persoalan yang kerap menjadi permasalahan yakni masalah masih banyaknya warga miskin yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS.

Ini terjadi, kata Bahrumsyah, akibat tidak validnya data masyarakat miskin di Medan.

“Sehingga,banyak sekali saat ini masyarakat kota Medam yang tidak mampu tidak terdaftar di JKN- KIS, ” katanya.

Untuk itu, sambungnya,Komisi B akan ‘memperjuangkan’ penambahan anggaran di APBD 2018 untuk masyarakat tidak mampu sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI).

“Kita akan upayakan penambahan untuk menampung anggaran kesehatan khususnya terkait kepesertaan PBI, ” katanya.

Selain itu, lanjutnya, persoalan ketenagakerjaan, pendidikan dan lingkungan hidup juga akan masuk dalam prioritas kerja Komisi B DPRD Medan.

“Khusus untuk pendidikan, diperlukan pemerataan zonasi pendidikan di seluruh kawasan di Medan.Serta, validasi siswa miskin berprestasi juga menjadi perhatian dalam menciptakan pendidikan merata serta tepat sasaran di seluruh kota Medan, ” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi B, Anton Panggabean menyebutkan berbagai program pemerintah akan menjadi perhatian dari Komisi B ke depan.

Hal itu bertujuan agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Tompi dan Rocky Gerung Bersaksi di Sidang Ratna Sarumpaet

Published

on

Persidangan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Penyanyi sekaligus dokter, Tompi dan Dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam persidangan kasus hoaks Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Keduanya terlihat akrab dengan duduk berdampingan dan sempat berswafoto dalam ruang sidang sebelum memberi kesaksian.

Dalam sidang Ratna kali ini, JPU memanggil Tompi dan Rocky sebagai saksi fakta. Sementara, untuk saksi ahli akan dipanggil setelahnya.

“Untuk ahli akan diperiksa setelah saksi fakta selesai,” terang Koordinator Jaksa Penuntut Umum, Daroe Tri Sadono, Selasa (23/4/2019).

Hadirnya Tompi dan Rocky sebagai saksi, dinilai Ratna, tidak ada hubungannya dengan dakwaan.

“Mereka hanya terlibat di awal perkara. Sedangkan dakwaan terkait keonaran.” ujar Ratna Sarumpaet kepada awak media.

Sebelumnya, Tompi dan Rocky sudah dua kali dipanggil oleh kejaksaan untuk bersaksi, namun keduanya tak kunjung memenuhi panggilan kejaksaan. Ini merupakan panggilan ketiga mereka dan terpenuhi.

Continue Reading

Korupsi

Sidang Vonis Kasus Suap Idrus Marham

Published

on

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bergegas seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: ANTARA)

Geosiar.com, Jakarta – Idrus Marham menjalani sidang vonis terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 hari ini, Selasa (23/4/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Iya benar sidang vonis (hari ini),” tutur pengacara Idrus Marham, Samsul Huda, Selasa (23/4/2019).

Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sebelumnya, Idrus dituduh menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Suap tersebut dilakukan guna membantu Johanes mendapatkan proyek PLN.

Berdasarkan keterangan KPK, mantan Menteri Sosial itu menerima suap lantaran membutuhkan dana untuk pencalonan diri sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Namun, sebelum persidangan digelar, Idrus tetap yakin dirinya tidak bersalah. Dia mengaku menerima uang tersebut, tapi tidak menikmatinya

“Tidak ada fakta di situ (persidangan) ada keterkaitan, memang tuntutan salah satu meringankan menerima tapi tidak menikmati coba bayangin saja, oleh karena itu saya berharap tidak usah pikiran saya,” ujar Idrus sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, orang yang bersama Idrus menerima suap tersebut telah divonis hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan penyuap, Johannes Budisutrisno Kotjo menerima hukuman 4,5 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Dua Pejabat Kemenag Jadi Saksi Kasus Suap Romahurmuziy

Published

on

Romahurmuziy (Rommy) di sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan akan menjalankan pemeriksaan terkait kasus suap Romahurmuziy (Rommy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pemanggilan kedua pejabat tersebut dimaksud sebagai saksi atas Romahurmuziy (Rommy).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy),” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

Febri menyebut, kedua pejabat yang dipanggil, yakni Kepala Bagian Mutasi Setjen Kemenag, Sujoko, serta Kepala Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag, Khoirul Huda Basyir Habibullah.

Selain itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin juga telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Rommy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan di Kemenag dalam OTT yang dilakukan KPK.

Bersama Rommy, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

Dalam penyidikan, KPK menyebut Rommy menerima suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris untuk memuluskan proses seleksi jabatan yang sedang diikuti keduanya. Namun, sebenarnya, Rommy memiliki jabatan di Komisi XI DPR itu tidak punya kewenangan terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com