Geosiar.com, Bandung – Imbauan pemerintah Kabupaten Cianjur agar seluruh masjid jami menyajikan ceramah bahaya LGBT dan HIV/AIDS dalam khotbah salat Jumat (19/10/2018), pekan ini, dikecam organisasi pembela hak kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Arus Pelangi.
Aktivis Arus Pelangi Yuli Rustinawati mengatakan imbauan itu hanya semakin meningkatkan ancaman terhadap kelompk LGBT di Indonesia.
“Tanpa ada imbauan saja keberadaan LGBT sudah terancam, apalagi dengan imbauan ini. LGBT semakin terancam persekusi,” kata Yuli, Kamis (18/10/2018).
Yuli juga mengaku khawatir dari imbauan itu akan keluar ceramah atau narasi negatif yang selanjutnya memicu persekusi terhadap kelompok LGBT. Padahal, kata Yuli, LGBT juga warga negara yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi negara.
“Dan yang terpenting, LGBT tetap manusia yang punya hak yang sama,” kata Yuli.
Diketahui, imbauan khotbah Jumat terkait LGBT dan HIV/AIDS tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 400/5368/Kesra Tentang Penyampaian Khutbah Jum’at Terkait LGBT.
Surat imbauan dikeluarkan karena jumlah LGBT di Kabupaten Cianjur disebut signifikan berdasarkan laporan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Cianjur.
Arus Pelangi sendiri tak memiliki data jumlah LGBT di Cianjur. Namun Yuli menegaskan imbauan itu sebagai bentuk homofobia atau prasangka negatif terhadap LGBT yang terstruktur.
Pemkab Cianjur, kata Yuli, bukan satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas imbauan diskriminatif tersebut. Sebab kebijakan diskriminatif terhadap LGBT, menurut Yuli juga didukung oleh pemerintah pusat.
Yuli menilai kebijakan diskriminatif oleh pemerintah pusat itu terwujud dalam sejumlah pasal Undang Undang Anti-Pornografi.
“UU Pornografi melihat LGBT sebagai ancaman. Ada juga narasi-narasi moralitas yang selalu menyudutkan LGBT dan narasi bahwa LGBT adalah ancaman negara,” ujar Yuli.
Yuli juga berkata sampai saat ini Arus Pelangi belum memberikan sikap resmi atas imbauan Pemkab Cianjur soal khotbah Jumat anti-LGBT. Pihaknya, menurut Yuli, akan membicarakan persoalan ini lebih serius sebelum mengambil sikap atau tindakan advokasi.
“Kami masih terus bicarakan ini dengan yang lain. Bagaimana baiknya kami melihatnya. Karena ini bukan sekali saja terjadi. Ini terjadi di sejumlah tempat lain,” ujar Yuli.
