Connect with us

pemilu 2019

Timses Jokowi Sebut Indonesialeaks Bagian Drama Ratna Sarumpaet

Published

on

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi dan Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, (tribunnews.)

Geosiar.com, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi dan Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyampaikan temuan Indonesialeaks soal dugaan aliran dana korupsi ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukanlah sebuah kebetulan.

“Sebagai bagian dari drama Ratna Sarumpaet itu, apapun yang namanya leaks-leaks itu, harus diuji di mata hukum,” kata Hasto di kediaman Ma’ruf Amin, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Hasto mengatakan, Leaks-leaks yang lain juga bisa dibuat. Hal yang terpenting, kata dia, Presiden Jokowi telah berkomitmen agar seluruh pejabat negara bersih dari korupsi.

Hasto mengingatkan Jokowi pernah mengirimkan daftar calon menteri kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dicek rekam jejaknya.

“Meskipun ada juga yang menyalahgunakan kepercayaan dari Pak Jokowi,” ujarnya.

Hasto mengingatkan Jokowi pernah mengirimkan daftar calon menteri kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dicek rekam jejaknya.

“Meskipun ada juga yang menyalahgunakan kepercayaan dari Pak Jokowi,” sambung Hasto.

Diketahui sebelumnya, Indonesialeaks, platform investigasi yang terdiri dari beberapa media independen di Indonesia mengungkap dugaan perusakan alat bukti penyidikan kasus suap Basuki Hariman dan anak buahnya, Ng Fenny, kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Penyobekan diduga dilakukan dua mantan penyidik KPK asal Polri dengan merobek 15 halaman buku bank yang memuat catatan aliran dana dari perusahaan Hariman.

Halaman-halaman yang dirobek itu memuat catatan aliran duit ke sejumlah pejabat kepolisian. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian yang saat itu masih Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya, diduga paling banyak menerima aliran dana.

Indonesialeaks memuat adanya informasi mengenai keberadaan rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua eks penyidik KPK itu merobek lembaran di buku merah itu dalam laporan investigasinya. Walau demikian, ketua KPK, Agus Rahardjo, berujar pengawas internal KPK telah memeriksa rekaman cctv itu dan tak menemukan adanya perobekan seperti yang diungkap Indonesialeaks.

Pengawas internal KPK, kata Agus, sudah memeriksa kamera yang memang merekam.

“Tapi tidak ada rekaman penyobekan, tidak terlihat di kamera itu,” kata Agus di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis(11/10/2018). (yl)

pemilu 2019

MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara Hari Ini

Published

on

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 44 perkara, pada Kamis (18/7/2019).

“Agenda hari ini pemeriksaan untuk delapan provinsi,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini dibagi dalam tiga ruang sidang panel. Panel I yakni memeriksa lima permohonan partai dari Jambi, tiga permohonan partai dari Kepulauan Bangka Belitung serta empat permohonan partai dari Riau. Sementara untuk Panel II memeriksa 12 perkara yang diajukan partai dari Sumatera Selatan serta tiga perkara partai dan perseorangan dari Bengkulu.

Untuk Panel III memeriksa empat perkara partai dari Kalimantan Timur, enam perkara partai dari Kalimantan Barat serta tujuh perkara partai serta DPD dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Panel I diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Kemudian panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Selanjutnya Panel III diketuai oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

Usai sidang yang beragendakan mendengar permohonan pemohon pekan lalu, mendengar jawaban termohon dan keterangan saksi serta Bawaslu pekan ini, kemudian pada pekan depan sidang MK bakal mendengar keterangan saksi dari pemohon.

Continue Reading

pemilu 2019

Sidang Sengketa Pileg, MK Dengar Jawaban KPU untuk 56 Perkara

Published

on

sidang sengketa hasil Pemilu di MK

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 56 perkara, hari ini, Selasa (16/7/2019), yang beragendakan pemeriksaan persidangan.

“Agenda hari ini untuk 56 perkara PHPU adalah pemeriksaan persidangan, yang terbagi pada tiga ruang sidang panel di Gedung MK,” jelas Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Persidangan dilangsungkan dengan mendengar jawaban KPU selaku termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait dan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Persidangan untuk perkara PHPU Legislatif ini dibagi dalam tiga ruang sidang panel. Masing-masing panel mesti disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR.

Panel pertama diketuai oleh Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar ada;ah hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Selanjutnya pada panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Lalu ketua pada panel ketiga oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

Continue Reading

pemilu 2019

Perludem: Gugatan Terbanyak Adalah PDIP, PSI Paling Sedikit

Published

on

Mahkamah Konstitusi

Geosiar.com, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan, partai politik terbanyak yang melakukan gugatan perselisihan pemilihan hasil legislatif (Pileg) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Total 112 perkara,” ungkap Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil di Jakarta, Senin, (15/7/2019).

Peringkat selanjutnya, lanjut Fadli, adalah Partai Gerindra dengan total 72 perkara dan Partai Nasdem dengan 63 perkara.

“Partai yang paling sedikit ditemukan perkaranya adalah PSI dengan empat perkara,” kata Fadli.

Selain itu, didapati sengketa dari partai lokal di Provinsi Aceh, yaitu Partai Aceh dua perkara, Partai Sira satu perkara dan PNA dua perkara.

Jadi total, Perludem mendapati 613 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2019. Jenis pemilihan yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah 384 perkara.

Hasil temuan itu disampaikan dalam diskusi media bertajuk analisis permohonan perselisihan pemilu legislatif (Pileg) 2019 dan hasil pemantauan sementara perselisihan hasil Pemilu 2019 di MK. Fadli menjelaskan analisis juga dilakukan untuk tiga bentuk kelompok sengketa yang diajukan oleh partai politik, yakni sengketa suara antar partai peserta pemilu sebanyak 243 perkara.

Selanjutnya perkara perselisihan hasil pemilu yang hanya mempersoalkan hasil pemilu kepada KPU ada 260 perkara. Kemudian sengketa suara internal partai politik berjumlah 94 perkara.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan keadilan Pemilu sudah menyeruak ke permukaan di Indonesia sejak Pemilu tahun 2009, dengan penentuan suara terpilih berdasarkan suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka.

“Keadilan pemilu yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan sampai ada ketidakadilan,” tegasnya.

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com