Connect with us

Politik

Sistem Drainase Buruk, Parlaungan Simangunsong Prihatin Banjir di Medan Denai

Published

on

Caleg Partai Demokrat Tinjau rumah warga banjir di Kec Medan Denai

Medan, Geosiar.com – Ketua Komisi D DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong tinjau korban banjir di Jalan Pelajar Timur Kelurahan Binjai Kec Medan Denai, Kamis (11/10/2018). Parlaungan mengaku prihatin melihat rumah warga tergenang air akibat tidak berfungsinya saluran drainase.

Menurut salah satu korban banjir, Juara Simanjuntak SH menyampaikan keluhannya kepada Ir Parlaungan Simangunsong Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Sumut dan Dodi Robert Simangunsong SH Caleg DPRD Medan saat tiba di Gang Mestika Kelurahan Binjai Medan Denai. Warga mengaku kerap kebanjiran setiap turun hujan.

Selanjutnya, untuk mencari solusi atas permasalahan banjir di wilayah itu, Parlaungan Simangunsong menghubungi Kepala UPT IV Medan Kota Abidan, begitu juga Lurah Dartaswin dan Kepling Rahman agar hadir di lokasi.

Menurut warga, banjir selalu terjadi asal hujan turun. Namun yang terkahir pada Rabu selain hujan, banjir di Gang Mestika lebih banyak diakibatkan air dari daerah lain seperti Sulangsaling juga tumpah ke wilayah itu. Sementara saluran drainase di Gang Mestika tumpat tidak jelas alirannya kemana sehingga saat air masuk, maka warga kebanjiran.

Juara mengaku, sudah beberapa orang dihubunginya saat banjir melanda, hanya Parlaungan yang merespon keluhannya. Maka dirinya mengucapkan terima kasih kepada Simangunsong.

Lurah Binjai yang turun ke lokasi saat hujan itu kepada warga mengatakan, wilayah ini bentuknya seperti kuali makanya kalau hujan air menggenang di sini. Persoalan lainnya adalah drainase yang ada tidak bisa mengalirkan air ke parit besar dan ke sungai. Hal itu dikarenakan lokasi wilayah Gang Mestika ini lebih rendah dari tetangganya.

Sudah beberapa tempat yang dulunya tumpat, dibersihkan. Selain itu beberapa drainase yang tertutup sudah kembali dibuka secara manual. Harus ada riol besar dan ditembuskan jalan sepanjang 5 meter dari lokasi Gang Mestika ke Jalan Mangga dan terus ke Menteng Raya.

Menanggapi itu, Parlaungan mengajak Ka UPT IV untuk menelusuri lokasi itu untuk memastikan tindakan yang harus dilakukan agar bisa mengantisipasi banjir. “Pokoknya warga meminta kepada Dinas PU dicarikan solusi agar banjir tidak lagi terjadi di wilayah ini,” ujar Poltisi Partai Demokrat itu seraya menyatakan kasihan masyarakat kalau terus kena banjir.

Hal senada diungkapkan Dodi R Simangunsong, seharusnya pemerintah membuat drainase yang bisa mengalirkan air dari hulu ke hilir. Harus ada koneksi antar drainase, sehingga air tidak menumpuk di satu lokasi tertentu yang mengakibatkan air menjadi tergenang, ujarnya lagi.

Sementara itu, Ka UPT IV PU Medan Kota saat dikonfirmasi SIB di lokasi mengatakan, pihaknya akan mempelajari dulu kondisi lokasi dan drainase yang ada sehingga bisa bertindak tepat. Kondisi wilayah ini rendah, sedangkan di kiri dan kanannya lebih tinggi, sehingga air menumpuk di Gang Mestika, ujarnya. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Bawaslu Tidak Setuju Debat Capres di Kampus

Published

on

Debat Capres di Kampus Langgar Aturan (detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menyetujui usulan debat Calon Presiden (Capres) Pilpres 2019 dilakukan di kampus. Hal tersebut dianggap pelanggaran dalam berkampanye.

“Kalau merujuk kepada UU (nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu) nggak boleh karena pasal 280 ayat 1 huruf H jelas. Tidak boleh melakukan kampanye, atau ada larangan kampanye di tempat pendidikan, ibadah, dan fasilitas lainnya,” kata Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner Bawaslu di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/10/2018).

Menurutnya, usulan tersebut tidak bisa dilakukan karena jika debat Capres tetap dilakukan maka akan menjadi temuan Bawaslu.

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan termasuk berkampanye di lokasi pendidikan. Hal tersebut tertulis dalam pasal 280, UU nomor 7 tahun 2017 mengenai larangan kampanye.

Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d.menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e.mengganggu ketertiban umum;

f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i.membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Dinilai Tidak Miliki Kesungguhan Optimalkan PAD

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan menilai, kenaikan R APBD Kota Medan hanya sebesar Rp 0 02 % dari Tahun 2018 ke 2019 yakni menjadi Rp 5, 94 Triliun sangat memprihatinkan dan tidak masuk akal. Proyeksi kenaikan sebesar itu sepertinya jauh dari proyeksi yang diharapkan dan bentuk tidak kesungguhan optimalkan PAD.

“Bagaimana mungkin terwujud pembangunan kota Medan yang lebih baik bila proyeksi kenaikan pendapatan daerah sekelas kota Medan disebut metropolitan namun hanya mampu memproyeksikan RAPBD Rp 5, 94 T,” sebut Ir Parlaungan Simangunsong saat pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Medan terhadap nota pengantar Walikota Medan tentang R APBD Kota Medan TA 2019 dalam rapat paripurna dewan, Senin (22/10/2018).

Menurut Fraksi Demokrat, kenaikan yang hanya 0,02 % menggambarkan ketidaksungguhan Pemko Medan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk menggali sumber PAD yang potensial. Contoh konkrit tentang pelaksanaan Perda tera tera ulang yang sampai saat ini tidak diketahui tindaklanjutnya.

Disampaikan Parlaungan lagi, pihaknya sangat menyesalkan terhadap penerimaan retribusi daerah dan bagian laba BUMD yang terlalu minim dan tidak ada penambahan selama dua tahun ini.

Pada kesempatan itu Parlaungan mengingatkan, program yang disusun dan dirumuskan dalam R APBD TA 2019 itu jangan sampai copy paste dan rutinitas. Sebab kebiasaan yang kami lihat selama ini masih saja SKPD mempersiapkan program tidak mau repot sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

Untuk itu, Fraksi Demokrat setuju bahwa prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2019 nanti dialokasikan mengatasi persoalan mendasar. Dimana, realita di lapangan keluhan masyarakat terhadap problem pembangunan yang belum mampu tersikapi dengan baik mulai masalah banjir, buruknya kondisi jalan, buruknya sarana prasaranan pendidikan dan kesehatan, kemacetan lalu lintas sampai pelayanan adminduk serta keluhan masyarakat terhadap sulitnya urusan di kelurahan.

Kendati diakui, Demokrat tidak menampik kesungguhan Pemko Medan membenahi persoalan dilapangan namun hingga saat uni masih banyak yang belum tersikapi dengan baik. Maka perlu Walukota Medan melakukan pembanahan kinerja sejumlah SKPD, Camat, Lurah dan para kepling untuk merealisasikan program maupun tugas tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Ditambahkan, Pemko Medan diharapkan tetap memberikan perhatiannya, dimana masih banyak persoalan jalan dan drainase yang belum terkoneksi ke sungai. Maka hal itu dinilai sangat perlu supaya dapat meminimalisir banjir. (lamru)

Continue Reading

Politik

Kader PKS Sumut Resah, Pengurus DPD Mengundurkan Diri

Published

on

Medan, Geosiar.com – Buntut pencopotan 8 pengurus inti PKS Sumut, Rabu (17/10/2018) lalu. Wajar saja pengurus kabupaten/kota serta kader PKS resah dan kecewa. Bukti keresahan mereka berbuntut kepada pengunduran diri.

Dari press realise yang diterima Geosir.com, Jumat (19/10/2018)
Ketua DPD PKS Tapanuli Selatan, H. Edi Hasan Nasution, Lc. menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum DPD PKS Tapanuli Selatan. Pengunduran diri ini juga diikuti pengurus lainnya baik di DPD dan DPC. Seperti Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada, Murda Ningrat dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Hj. Ikhwani Batubara.

Disebutkan, Edi Hasan keputusan itu diambil sebagai bentuk protes terhadap tindakan semena-mena DPP PKS. “Saya dan jajaran pengurus menyatakan mundur sebagai bentuk protes kebijakan DPP yang semena-mena. Terlebih menjelang jelang Pemilu, hal itu sangat bertentangan dengan sistem yang biasa dibangun di internal PKS. Bahkwn, tindakan itu dituding operasi bersih-bersih terhadap kelompok tertentu yang belum pasti itu benar karena tidak dilakukan mekanisme organisasi dalam proses pergantian tersebut,” sebut Edy Hasan.

Sama halnya dengan pengunduran diri sejumlah pengurus PKS Kota Tebing Tingi. Surat pernyataan pengunduran diri itu merespon kebijakan DPP PKS.

Selanjutnya pengurus PKS Kota Tebing Tinggi ikut merasakan sekaligus mencermati, bahwa tindakan DPP sebagai bentuk pengkotakan dan pembelahan kader dan berimbas soliditas pengurus.

Maka pengurus DPD PKS Kota Tebing Tinggi periode 2015-2019 resmi mengundurkan diri terhitung 19 Oktober 2019. Surat pengunduran itu di tanda tangani Ketua DPD PKS Tebing Tinggi Wan Syahwal. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

Trending