Connect with us

pemilu 2019

Pemerintah Tunda Kenaikan BBM, Arief Poyuono: Jokowi Panik, Takut Kalah

Published

on

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. (akurat.co)

Geosiar.com, Jakarta – Isu penundaan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dinilai Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono karena kepanikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Di satu sisi Jokowi harus menaikkan harga BBM karena kenaikan harga minyak dunia, tapi di satu sisi Jokowi harus mempertahankan popularitasnya menjelang pemilihan presiden 2019,” kata Arief Puyono, Kamis (11/10/2018).

“Jokowi panik, dia takut kalah, karena kebijakan menaikkan harga BBM terutama Premium akan membuat dia tidak populer,” tambahnya.

Kasus bermula saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan berencana untuk menaikkan harga BBM Premium menjadi Rp7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter. Kenaikan harga dipicu lonjakan harga minyak mentah dunia.

“Arahan presiden paling cepat pukul 18.00 Wib, harga premium menjadi Rp 7.000 untuk Jamali (Jawa, Madura dan Bali). Di luar Jamali 6.900. Itu pun tergantung kesiapan Pertamina di 2.500 spbu-nya,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Bali

Tapi satu jam kemudian, Penundaan dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo sembari membahas ulang mengenai persiapan Pertamina sebagai BUMN penyalur BBM. Informasi itu dibenarkan oleh Kementerian BUMN melalui Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno.

Dia menyampaikan keterangan resmi di hadapan pewarta yang sama dengan yang meliput Jonan sebelumnya. Menurut Fajar, harga premium tidak dinaikkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. “Kami akan koordinasi. Belum tahu (harga premium akan naik atau tidak). Tapi, kalau sesuai ketentuan, (keputusan) harus dilakukan dalam rapat koordinasi,” kata Fajar.

Arief menilai Ignatius Jonan tidak dapat dipersalahkan soal penundaan kenaikan harga premium itu.

“Jonan tidak bisa disebut plin-plan, karena dia harus koordinasi dengan Menteri Keuangan. Jokowi itu yang panik,” katanya.

Kata Arief, Jokowi sudah tidak dapat lagi mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia setelah rupiah menembus angka di atas Rp15 ribu.

“Sulit bagi Jokowi untuk mengembalikan rupiah ke angka Rp11 ribu,” ujarnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Moeldoko Soal Rencana Demo PA 212 di MK: Jangan, Masyarakat Ingin Damai

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: OKEZONE)

Geosiar.com, Jakarta – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menjelang sidang putusan PHPU Pilpres 2019 menuai tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Moeldoko menilai, aksi unjuk rasa menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 yang akan dilakukan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar upaya demonstrasi tersebut dapat diurungkan.

“Ya jangan lah, mau apalagi (unjuk rasa di MK)? Masyarakat ingin damailah. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/6/2019).

Lebih lanjut, eks Panglima TNI itu mengharapkan agar aksi unjuk rasa tak perlu diadakan lagi mengingat proses hukum telah berjalan di MK dan masyarakat tinggal menunggu hasil putusan dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

“Toh proses hukum sudah jalan, tinggal menunggu,” lanjutnya.

Majelis Hakim MK, kata Moeldok, tak bisa ditekan oleh pihak manapun dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk bisa menghormati proses hukum yang tengah berjalan di MK.

“Ditekan apapun MK kan enggak bisa. Imbauan saya, jangan lah, hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar kabar terkait Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bakal melaksanakan aksi pada 24-28 Juni 2019 yang bertajuk halal bihalal akbar 212, menjelang sidang putusan PHPU Pilpres 2019.

Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin menyampaikan, sekitar 100 ribu orang akan turut meramaikan aksi massa tersebut. Aksi tersebut tercetus dari ajakan Amien Rais yang ingin mengadakan aksi damai mengawal jalannya sidang MK.

“Penasehat PA 212 Bapak Amin Rais yang juga dari awal sidang MK mengajak aksi super damai,” ungkap Novel.

Continue Reading

pemilu 2019

Sengketa Pilpres 2019, MK Imbau Semua Pihak Hormati Keputusan Hakim

Published

on

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto: kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Sidang kasus sengketa Pilpres 2019 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah berakhir pada Jumat (21/6/2019) kemarin. Kini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengambil keputusan atas gugatan Pilpres.

Untuk itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengharapkan agar seluruh pihak bisa menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan terkait penanganan gugatan hasil Pilpres.

“Mari kita hormati seluruh proses konstitusional ini, persidangan sudah berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan terbuka,” ujar Fajar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Hal ini disampaikan Fajar karena ia menilai proses persidangan yang diselenggarakan MK sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Semua pihak yang berperkara sudah menyampaikan keterangan secara seimbang. Publik juga leluasa menyaksikan jalannya persidangan yang terbuka karena disiarkan secara langsung di televisi nasional.

“Semua pihak yang berperkara pun sudah didengarkan keterangannya secara seimbang, maka kini giliran Majelis Hakim Konstitusi yang akan mengambil keputusan, mari percayakan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan cermat dan adil,” imbau Fajar.

Selain itu, Fajar mengungkapkan harapannya agar seluruh pihak dapat menghormati dan menerima apapun keputusan MK serta menjalankannya.

“Mari kita maknai proses yang sudah dilewati dengan baik sejauh ini, sebagai pembuktian bahwa seluruh bangsa dapat lebih cerdas, lebih dewasa, dan lebih matang dalam berhukum, berdemokrasi, dan berkonstitusi,” tandasnya.

Continue Reading

pemilu 2019

BW Soal Putusan MK: Menang Jangan Sombong, Kalah Jangan Ngotot

Published

on

Ketua Tim kuasa hukum BPN, Bambang Widjojanto (BW) saat mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto: ANTARA FOTO)

Geosiar.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar lima kali sidang sengketa Pilpres 2019 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam sepekan yang dimulai pada Jumat, 14 Juni 2019. Sidang kelima pun berakhir kemarin, Jumat, 21 Juni 2019 sekitar pukul 22.15 WIB.

Dengan berakhirnya sidang kelima itu, maka berakhir pula sidang sengketa Pilpres 2019 pada Jumat malam usai mendengarkan semua keterangan saksi fakta dan ahli yang dihadirkan masing-masing tim hukum kandidat capres-cawapres 2019. Sidang pun ditutup oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Anwar mengatakan bahwa pihaknya akan langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

“Kami habis selesai sidang akan langsung RPH. Kami akan berdebat dari apa yang bapak-bapak suguhkan di hadapan kami. Memang sangat berat,” tutur Anwar sebelum menutup sidang.

Di tempat berbeda, Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) mengklaim bahwa pihaknya akan siap menerima apapun keputusan MK terkait sidang tersebut.

“Emang muka gue tidak menunjukkan siap menerima keputusan? Siaplah. Masa sih nggak siap,” ucap BW setelah sidang berakhir di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019) malam.

Lebih lanjut, BW menegaskan bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan setelah putusan MK, termasuk meminimalisasi risiko perpecahan dalam masyarakat Indonesia yang sempat terbelah karena proses pemilihan umum.

“Ini harus mulai dilakukan, misalnya yang menang jangan sombong, yang kalah jangan ngototan. Mari kita perjuangkan semua untuk bangsa yang lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, dia turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya para pendukung dan relawan kubu 02 dari awal penyelenggaraan pemilu hingga sampai sidang MK.

BW pun menyampaikan harapannya agar majelis hakim tak memutuskan untuk memenangkan satu belah pihak saja tapi melalui putusan yang adil untuk kedua belah pihak.

“Kita sih berharap Mahkamah akan sampai kepada satu keputusan yang tidak win-loose tetapi win-win. Win-win ini dalam pengertian satunya menang, tapi perbaikan sistem tetap harus didorong,” tandas BW.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com