Connect with us

pemilu 2019

Pemerintah Tunda Kenaikan BBM, Arief Poyuono: Jokowi Panik, Takut Kalah

Published

on

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. (akurat.co)

Geosiar.com, Jakarta – Isu penundaan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dinilai Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono karena kepanikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Di satu sisi Jokowi harus menaikkan harga BBM karena kenaikan harga minyak dunia, tapi di satu sisi Jokowi harus mempertahankan popularitasnya menjelang pemilihan presiden 2019,” kata Arief Puyono, Kamis (11/10/2018).

“Jokowi panik, dia takut kalah, karena kebijakan menaikkan harga BBM terutama Premium akan membuat dia tidak populer,” tambahnya.

Kasus bermula saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan berencana untuk menaikkan harga BBM Premium menjadi Rp7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter. Kenaikan harga dipicu lonjakan harga minyak mentah dunia.

“Arahan presiden paling cepat pukul 18.00 Wib, harga premium menjadi Rp 7.000 untuk Jamali (Jawa, Madura dan Bali). Di luar Jamali 6.900. Itu pun tergantung kesiapan Pertamina di 2.500 spbu-nya,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Bali

Tapi satu jam kemudian, Penundaan dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo sembari membahas ulang mengenai persiapan Pertamina sebagai BUMN penyalur BBM. Informasi itu dibenarkan oleh Kementerian BUMN melalui Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno.

Dia menyampaikan keterangan resmi di hadapan pewarta yang sama dengan yang meliput Jonan sebelumnya. Menurut Fajar, harga premium tidak dinaikkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. “Kami akan koordinasi. Belum tahu (harga premium akan naik atau tidak). Tapi, kalau sesuai ketentuan, (keputusan) harus dilakukan dalam rapat koordinasi,” kata Fajar.

Arief menilai Ignatius Jonan tidak dapat dipersalahkan soal penundaan kenaikan harga premium itu.

“Jonan tidak bisa disebut plin-plan, karena dia harus koordinasi dengan Menteri Keuangan. Jokowi itu yang panik,” katanya.

Kata Arief, Jokowi sudah tidak dapat lagi mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia setelah rupiah menembus angka di atas Rp15 ribu.

“Sulit bagi Jokowi untuk mengembalikan rupiah ke angka Rp11 ribu,” ujarnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Ungkap Tanah Prabowo, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

Published

on

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)

Geosiar.com, Jakarta – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi dilaporkan Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggota TAIB, Djamaluddon Koedoeboen, menyampaikan timnya melaporkan Jokowi terkait pernyataannya tentang kepemilikan lahan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

“Yang beliau (Jokowi) sampaikan itu lebih kepada menyerang pribadi, kepada fitnah,” kata Djamaluddin di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, (18/2/2019).

Djamaluddin menilai, pernyataan Jokowi itu telah menyerang ranah pribadi Prabowo soal kepemilikan lahan. Menurut dia, hal itu masuk ke dalam fitnah karena Prabowo sudah membantahnya. “Lebih kepada menyerang personal dan mengungkapkan sebuah fakta kebohongan terkait dengan kepemilikan lahan,” katanya.

Jokowi dilaporkan Djamaluddin dengan dugaan melanggar Undang-undang Nomoe 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 Ayat 1 Huruf C. Adapun, Pasal tersebut berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

TAIB melaporkan Jokowi dengan membawa beberapa barang bukti yang diserahkan ke Bawaslu. Barang bukti itu antara lain print out berita media daring serta video rekaman debat.

Sebelumnya, saat segmen ketiga debat capres kemarin malam, capres Joko Widodo alias Jokowi membuat pernyataan yang menyinggung kepemilikan tanah capres Prabowo Subianto. Jokowi menyebutkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

Adapun, Prabowo mengakui adanya kepemilikan lahan tersebut dalam segmen terakhir debat. Namun, dia mengatakan itu merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.

Continue Reading

pemilu 2019

BPN: Jokowi Sengaja Permalukan Prabowo lewat Unicorn

Published

on

Jokowi dan Prabowo pada debat Pilpres kedua.

Gesiar.com, Jakarta – Priyo Budi Santoso, selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyebut pertanyaan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo aneh bin ajaib saat debat capres kedua. Dia mengatakan sebagai pertanyaan yang sengaja menyebak

Priyo menduga Jokowi ada niat menjebak saat menanyakan tentang unicorn dalam debat capres kedua yang digelar pada Minggu (17/2/2019) malam.

“Ini pertanyaan sebenarnya agak aneh bin ajaib, tendensi jebak,” kata Priyo usai debat di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (18/2/2019) dini hari.

Priyo mengatakan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui soal unicorn tersebut. Bahkan dia mengklaim hampir setengah penonton di arena debat tidak tahu terkait unicorn yang dimaksud Jokowi.

“Unicorn itu jutaan rakyat mana ada yang tahu, di sini (lokasi debat) saja setengah tahu. Itu pertanyaan ingin tunjukan seolah-olah tahu unicorn, start up dan sebainya,” ujar dia.

Priyo pun yakin Jokowi pasti tidak bisa menjawab jika Prabowo bertanya soal rudal dalam debat kedua capres itu.

“Mau tidak Jokowi ditanya soal rudal oleh Pak Prabowo. Misalnya, rudal alat perang kita, sebutkan,” ungkap dia.

“Prabowo itu sebaliknya. Pertanyaan gugah, inspirasi menjawab. Ini sifatnya, (Jokowi) ini ada niat yang sebenarnya kurang baik hanya untuk permalukan,” kata Priyo.

Seperti yang diketaui, pada debat capres kedua, Prabowo terlihat gagap saat Jokowi menanyakan kebijakan terkait unicorn. Prabowo bahkan sempat bertanya unicorn yang dimaksud oleh Jokowi.

Awalnya, Jokowi bertanya kepada Prabowo terkait infrastruktur yang akan dibangun bila kelak terpilih menjadi presiden untuk mendukung perkembangan unicorn di Indonesia.

“Yang Bapak maksud unicorn? Maksudnya yang online-online itu, iya, kan?” kata Prabowo.

Prabowo pun memaparkan komitmennya untuk perkembangan unicorn di Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan akan memangkas sejumlah regulasi untuk memperlancar perkembangan unicorn di Indonesia.

Continue Reading

pemilu 2019

TKN Jokowi Laporkan Berita Hoax “BTP Ganti Ma’ruf”

Published

on

TKN Jokowi-Ma'ruf

Geosiar.com, Jakarta – Sebuah media cetak nasional dilaporkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ke Dewan Pers atas penayangan sebuah artikel berisi informasi yang dianggap tidak benar dan menyesatkan.

Berita itu berisi diduga sebuah skenario bahwa calon wakil presiden Ma’ruf Amin apabila terpilih nanti pada akhirnya akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dari infografis yang dimuat media tersebut, berjudul “Prediksi 2019-2024”, dicantumkan pada akhirnya Ahok yang naik jadi presiden menggantikan Joko Widodo, dan sebagai wakilnya adalah pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Berita tersebut dimuat harian Indopos edisi 13 Februari 2019.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan pelaporan ke Dewan Pers itu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pihaknya sangat menghormati kebebasan pers yang merupakan pilar keempat demokrasi.

“Tentu dengan tanggung jawab itu, pers mewartakan hal yang berkaitan dengan seluruh persoalan bangsa dan negara berdasarkan fakta,” ujar Hasto dalam konferensi pers, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, pelaporan itu demi menjaga marwah pers itu sendiri. Diingatkannya, dalam perayaan Hari Pers lalu, Presiden Jokowi menyatakan rasa syukur bahwa masyarakat Indonesia masih menjadikan media massa mainstream sebagai rujukan dan diakui kredibilitasnya.

“Maka kami yakin yang kami lakukan ini dalam semangat menjaga kredibilitas itu,” kata Hasto.

Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong, menyampaikan substansi pemberitaan yang dilaporkan itu sangat tidak benar dan menyesatkan.

“Kami sangat menyayangkan karena yang memuat adalah media mainstream yang diverifikasi Dewan Pers. Ini bukan media sosial tetapi media arus utama,” kata Usman.

Usman mengatakan pihaknya berharap Dewan Pers akan bersikap bijak dalam mengambil keputusan atau sanksi kepada media tersebut, karena pihaknya mendapat informasi bahwa pimpinan media tersebut sudah mengaku merasa kecolongan.

“Tapi ini sesuatu yang naif bagi kami. Masa pimpinan kecolongan? Berarti tidak mengontrol media yang bersangkutan kepada anak buahnya. Dan mungkin Dewan Pers bisa diperiksa mungkin ada preferensi politik personal atau institusional. Itu bisa ditelusuri Dewan Pers,” ungkapnya

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com