Connect with us

Politik

Mengenal Sosok Lailatul Badri A.Md, Kader PAN Medan di Dapil III

Published

on

Medan, Geosiar.com – Terjun ke dunia politik merupakan pilihannya. Baginya, bergelut berpolitik sebagai ajang silaturahmi memuluskan niat missi sosialnya Bergabung di partai politik Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan untuk berinteraksi mengemban amanah rakyat bersinergi membantu pemerintah membangun kota Medan.

Dikenal ramah dan perhatian bagi kaum lemah. Dialah Lailatul Badri A.Md (Lela) yang saat ini Caleg DPRD Medan 2019-2024 dari PAN daerah pemilihan (dapil) III No urut 4 meliputi Kecamatan (Medan Perjuangan, Timur dan Tembung).

Dilahirkan di Dumai 9 September 1982 , Sosok wanita mantan atletik kala hitam ini sepintas garang, tapi rasa sosialnya sangat tinggi. Santun, ringan tangan dan peduli kepada siapa saja.

Saat ngobrol kepada Geosiar.com, Lela (foto) mengaku jika keinginannya dikabulkan Allah akan tetap lebih peduli terhadap masyarakat kurang mampu. Ide dan konsep memprioritaskan peningkatan pelayanan masyarakat serta penataan kota ramah lingkungan. Santun berpolitik dan selalu jernih berfikir, itu lah persahabatan yang menonjol dari sosok alumni sastra Jepang USU itu.

Nama: Lailatul Badri (Lela), Lahir: Dumai, 9 September 1982, Alamat: Jl Alfala Raya No 21 B Glugur Darat Medan Timur, Pendidikan: SDN 045 Tj Balai Karimun (Riau), SMPN 4 Tembilahan, SMAN 8 Medan dan D3 Bahasa Jepang di Universitas Sumatera Utara (USU). (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Bawaslu Tidak Setuju Debat Capres di Kampus

Published

on

Debat Capres di Kampus Langgar Aturan (detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menyetujui usulan debat Calon Presiden (Capres) Pilpres 2019 dilakukan di kampus. Hal tersebut dianggap pelanggaran dalam berkampanye.

“Kalau merujuk kepada UU (nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu) nggak boleh karena pasal 280 ayat 1 huruf H jelas. Tidak boleh melakukan kampanye, atau ada larangan kampanye di tempat pendidikan, ibadah, dan fasilitas lainnya,” kata Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner Bawaslu di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/10/2018).

Menurutnya, usulan tersebut tidak bisa dilakukan karena jika debat Capres tetap dilakukan maka akan menjadi temuan Bawaslu.

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan termasuk berkampanye di lokasi pendidikan. Hal tersebut tertulis dalam pasal 280, UU nomor 7 tahun 2017 mengenai larangan kampanye.

Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d.menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e.mengganggu ketertiban umum;

f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i.membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Dinilai Tidak Miliki Kesungguhan Optimalkan PAD

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan menilai, kenaikan R APBD Kota Medan hanya sebesar Rp 0 02 % dari Tahun 2018 ke 2019 yakni menjadi Rp 5, 94 Triliun sangat memprihatinkan dan tidak masuk akal. Proyeksi kenaikan sebesar itu sepertinya jauh dari proyeksi yang diharapkan dan bentuk tidak kesungguhan optimalkan PAD.

“Bagaimana mungkin terwujud pembangunan kota Medan yang lebih baik bila proyeksi kenaikan pendapatan daerah sekelas kota Medan disebut metropolitan namun hanya mampu memproyeksikan RAPBD Rp 5, 94 T,” sebut Ir Parlaungan Simangunsong saat pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Medan terhadap nota pengantar Walikota Medan tentang R APBD Kota Medan TA 2019 dalam rapat paripurna dewan, Senin (22/10/2018).

Menurut Fraksi Demokrat, kenaikan yang hanya 0,02 % menggambarkan ketidaksungguhan Pemko Medan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk menggali sumber PAD yang potensial. Contoh konkrit tentang pelaksanaan Perda tera tera ulang yang sampai saat ini tidak diketahui tindaklanjutnya.

Disampaikan Parlaungan lagi, pihaknya sangat menyesalkan terhadap penerimaan retribusi daerah dan bagian laba BUMD yang terlalu minim dan tidak ada penambahan selama dua tahun ini.

Pada kesempatan itu Parlaungan mengingatkan, program yang disusun dan dirumuskan dalam R APBD TA 2019 itu jangan sampai copy paste dan rutinitas. Sebab kebiasaan yang kami lihat selama ini masih saja SKPD mempersiapkan program tidak mau repot sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

Untuk itu, Fraksi Demokrat setuju bahwa prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2019 nanti dialokasikan mengatasi persoalan mendasar. Dimana, realita di lapangan keluhan masyarakat terhadap problem pembangunan yang belum mampu tersikapi dengan baik mulai masalah banjir, buruknya kondisi jalan, buruknya sarana prasaranan pendidikan dan kesehatan, kemacetan lalu lintas sampai pelayanan adminduk serta keluhan masyarakat terhadap sulitnya urusan di kelurahan.

Kendati diakui, Demokrat tidak menampik kesungguhan Pemko Medan membenahi persoalan dilapangan namun hingga saat uni masih banyak yang belum tersikapi dengan baik. Maka perlu Walukota Medan melakukan pembanahan kinerja sejumlah SKPD, Camat, Lurah dan para kepling untuk merealisasikan program maupun tugas tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Ditambahkan, Pemko Medan diharapkan tetap memberikan perhatiannya, dimana masih banyak persoalan jalan dan drainase yang belum terkoneksi ke sungai. Maka hal itu dinilai sangat perlu supaya dapat meminimalisir banjir. (lamru)

Continue Reading

Politik

Kader PKS Sumut Resah, Pengurus DPD Mengundurkan Diri

Published

on

Medan, Geosiar.com – Buntut pencopotan 8 pengurus inti PKS Sumut, Rabu (17/10/2018) lalu. Wajar saja pengurus kabupaten/kota serta kader PKS resah dan kecewa. Bukti keresahan mereka berbuntut kepada pengunduran diri.

Dari press realise yang diterima Geosir.com, Jumat (19/10/2018)
Ketua DPD PKS Tapanuli Selatan, H. Edi Hasan Nasution, Lc. menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum DPD PKS Tapanuli Selatan. Pengunduran diri ini juga diikuti pengurus lainnya baik di DPD dan DPC. Seperti Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada, Murda Ningrat dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Hj. Ikhwani Batubara.

Disebutkan, Edi Hasan keputusan itu diambil sebagai bentuk protes terhadap tindakan semena-mena DPP PKS. “Saya dan jajaran pengurus menyatakan mundur sebagai bentuk protes kebijakan DPP yang semena-mena. Terlebih menjelang jelang Pemilu, hal itu sangat bertentangan dengan sistem yang biasa dibangun di internal PKS. Bahkwn, tindakan itu dituding operasi bersih-bersih terhadap kelompok tertentu yang belum pasti itu benar karena tidak dilakukan mekanisme organisasi dalam proses pergantian tersebut,” sebut Edy Hasan.

Sama halnya dengan pengunduran diri sejumlah pengurus PKS Kota Tebing Tingi. Surat pernyataan pengunduran diri itu merespon kebijakan DPP PKS.

Selanjutnya pengurus PKS Kota Tebing Tinggi ikut merasakan sekaligus mencermati, bahwa tindakan DPP sebagai bentuk pengkotakan dan pembelahan kader dan berimbas soliditas pengurus.

Maka pengurus DPD PKS Kota Tebing Tinggi periode 2015-2019 resmi mengundurkan diri terhitung 19 Oktober 2019. Surat pengunduran itu di tanda tangani Ketua DPD PKS Tebing Tinggi Wan Syahwal. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

Trending