Connect with us

Politik

Bawa Kartu Kuning, GNR Datangi Bawaslu

Published

on

GNR beri kartu kuning untuk Prabowo (detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) datangi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) untuk memberikan keterangan mengenai laporannya terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dituding melakukan kampanye hitam melalui kasus penyebaran hoax Ratna Sarumpaet.

Setibanya di Bawaslu, GNR membawa kartu kuning untuk Prabowo.

“Kartu kuning yang kita bawa ini sebagai peringatan pada Pak Prabowo Subianto, kami menduga bahwa pak Prabowo Subianto telah melakukan pelanggaran PKPU No 23 Tahun 2018 pasal 69 ayat 1 poin b,” ungkap Sekjen GNR, Ucok Choir di Bawaslu, Kamis (11/10/2018).

Choir berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia juga mengharapkan agar Pilpres 2019 berlangsung tertib dan aman.

“Nah ini semoga tidak terulang kembali. Jadi ini adalah sebuah peringatan karena kami juga bukan eksekutor, hanya sifatnya mengingatkan semoga pemilu ke depan yang akan kita selenggarakan 6-7 bulan lagi berjalan aman, tentram dan tertib langsung, bebas, rahasia,” tambahnya lagi.

Presidium GNR, M Sayidi mengungkapkan bahwa ada 2 saksi pengurus GNR yang akan memberikan keterangan untuk klarifikasi ke Bawaslu. Selain itu pihaknya telah membawa bukti berupa berita dari media online dan media cetak untuk menguatkan laporannya.

Sebelumnya GNR melaporkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu. Pasangan capres nomor urut 02 ini dituding telah melakukan kampanye hitam lewat penyebaran hoax Ratna Sarumpaet.

“Hari ini, kita mau melaporkan pasangan pilpres nomor urut 02 bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kami menduga melakukan kampanye hitam, karena dengan menyalahkan rezim pak Jokowi. Di mana pak Jokowi adalah pasangan pilpres nomor urut 01,” tutur Presidium GNR, Muhammad Sayidi.

Bawaslu diminta berikan sanksi berupa pendiskualifikasian Prabowo-Sandi. Pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin itu juga menyayangkan integritas Prabowo yang ikut menyebar berita hoaks Ratna Sarumpaet. (tees)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPRD Sumut Minta KPK Usut Dugaan Alih Fungsi Lahan Pasar Timah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Anggota Komisi A DPRD Sumut minta agar pihak Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya turun mengusut dugaan pengalihan fungsi lahan Jalan Pasar Timah di Kelurahan Sei Rengas II Kec Medan Area.

Kesimpulan itu diambil saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi A DPR Sumut, Kamis (14/2/2019). Rapat dipimpin Sekretaris Komisi A DPRD Sumut H Hanafiah, didampingi Wakil Ketua Komisi A Brilian Moktar, Ramses Simbolon dan Nezar Djoeli.

Seperti yang disampaikan anggota komisi A DPRD Sumut Ramses Simbolon bahwa bangunan milik pengembang CV Dwi Jaya Manunggal Pratama diduga ilegal. Karena bangunan berdiri diatas lahan badan Jalan dan jalur hijau PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sementara lahan yang sebelumnya diatas badan jalan hingga saat ini belum ada perubahan peruntukan resmi sesuai Perda.

“Atas dasar apa badan jalan dialifungsikan sehingga berdiri bangunan.
Kita suratin saja KPK, karena dengam berdiri bangunan tanpa izin resmi. Ini pasti ada persekongkolan dan kospiraai jahat,” tuding Ramses Simbolon.

Dalam rapat juga terkuak, benar pihak PT KAI memberikan kontrak dan persetujuan kepada pihak ke tiga. Sementara lahan dimaksud sebahagian merulakan lahan jalur hijau.

Pernyataan Ramses Simbolon juga disambung anggota komisi lainnya seperti Nezar Djoeli, menyebut dalam pendirian bangunan diduga ada kejanggalan.

Untuk itu kata Nezar Djoeli, supaya pihak aparat hukum mengusut adanya dugaan pelanggaran hukum. “Atas dasar apa PT KAI menyewakan lahan jalur hijau. Ini diduga ada kejahatan sistematik, ” ujar Nezar.

Pada kesempatan itu sekretaris Komisi A DPRD Sumut H Hanafiah selaku pimpinan rapat menyimpulkan bangunan revitalisasi pasar timah supaya dibatalkan atau distanvaskan. “Besar kemungkinan untuk dibongkar,” sebut Hanafiah.

Turut hadir Dir Keuangan PD Pasar Medan Osman Manalu, Dishub Medan Suriono, Kabag Perekonomian Pemko Medan Nasib, Dinas Tata Ruang Pemko Medan dan PT KAI Simangunsong. Sedangkan mewakili pedagang selaku tim advokasi pedagang pasar Timah M Asril Siregar. (lamru)

Continue Reading

Politik

Hasyim SE: Pemko Didesak Terapkan Perda Kemiskinan Agar Warga Lebih Sejahterah

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan diharapkan dapat menyahuti permintaan bedah rumah bagi warga yang berdomisili di Jl Tuba Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai. Pemko Medan kiranya melakukan bedah rumah warga dengan skala prioritas dan bukan karena senang atau tidak.

Permintaan dan harapan itu disampaikan anggota DPRD Medan Hasyim SE (PDI P) saat menggelar sosialisasi I Tahun 2019 Perda Kota Medan No 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jl Jermal VI Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Minggu (3/2/2019). Hadir saat sosialisasi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tiga ratusan warga konstituen.

Disampaikan Hasyim, Pemko harus cermat melihat kebutuhan masyarakat secara skala prioritas. Sehingga tidak terjadi kesenjangan dimasyarakat.
Begitu juga tentang permintaan masyarakat saat menghadiri sosialisasi diharapkan menjadi pertimbangan skala prioritas.

“DPRD bersama Pemko sudah mengalokasikan anggaran untuk biaya bedah rumah untuk 1000 unit di Tahun 2019. Pemko harus cermat dan mengakomodir menilai warga yang paling butuh. Tujuan nya kan untuk mensejahterahkan masyarakat,” tegas Hasyim yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan itu.

Apalagi, saat ini Pemko Medan sudah memiliki Perda Penanggulangan Kemiskinan, tentu Perda dimaksut harus diterapkan dengan benar. Sehingga, masyarakat terbantu dalam segala hal. Membantu warga miskin dengan harapan dapat lebih sejahterah.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap.

Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)

Continue Reading

Politik

Dugaan Kesewenangan Mutasi Kepsek, DPRD Akan Panggil Marasutan Siregar

Published

on

Medan, Geosiar.com – Dugaan kesewenangan mutasi Kepala Sekolah (Kepsek), Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Medan. Marasutan Siregar dipanggil terkait laporan dugaan kesewenangan mutasi mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 060955 di Kecamatan Medan Marelan, Tiurmaida Situmeang.

Diketahui, Tiurmaida keberatan dengan keputusan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang memutasinya ke SD Negeri 060901 yang berlokasi Kecamatan Medan Polonia. Sebelumnya, Tiurmaida Situmeang (foto) sudah mengadu ke DPRD Medan dan Rabu pagi kembali mendatangi kantor dewan dan singgah di ruang wartawan.

“Ya, pekan depan kita akan panggil dia (Kadisdik Medan), ” kata Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada wartawan via telephon Rabu (13/13/2019). Bahrumsyah mengaku sudah menyusun pihak-pihak yang bakal dipanggil untuk klarifikasi terkait mutasi Kepsek tersebut.

Selain persoalan mutasi tersebut, sambungnya, pihaknya juga akan mempertanyakan komitmen Kadisdik yang baru Marasutan Siregar dalam upaya meningkatkan pendidikan di Medan.

“Diketahui Marasutan Siregar itu pernah jadi Kadisdik Medan. Dan kala itu berbagai pihak termasuk DPRD Medan minta Walikota mengevaluasinya karena dinilai gagal meningkatkan kualitas pendidikan di Medan, ” keluhnya.

Setelah dievaluasi, lanjutnya, kini Walikota Medan kembali mengangkat Marasutan Siregar pimpin Disdik Medan.

Menjadi pertanyaannya,apakah Walikota Medan tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam penentuan jabatan di Medan.

Diketahui Tiurmaida Situmeang, kepala SD Negeri 060955 di Kecamatan Medan Marelan mengadu ke Komisi B DPRD Medan, Jumat (8/2/2019). Tiurmaida keberatan memutasinya Ianya ke SD Negeri 060901 yang berlokasi Kecamatan Medan Polonia. (lamru)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com