Connect with us

Sumut

Pansus Ranperda PUD Pasar DPRD-PD Pasar Medan Godok Ranperda

Published

on

Suasana rapat pansus Ranperda PUD Pasar Medan di gedung DPRD Medan yang dipimpin Ketua Pansus Hendra DS, Rabu sore, (10/10/2018).

Medan, Geosiar.com – Anggota DPRD Medan yang tergabung di Panitia Khusus (Pansus) bersama jajaran direksi PD Pasar Medan mulai menggelar rapat perdana menggodok Ranperda Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan di ruang banggar gedung dewan, Rabu (10/10/2018). Penerbitan Perda diyakini akan mampu pengembangan perusahaan pasar lebih mandiri dan berinovasi soal permodalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Hendra DS dihadiri sejumlah anggota pansus dan jajaran Direksi PD Pasar sepakat melahirkan Perda yang mampu menguatkan wewenang perusahaan mengelola lebih baik. Perubahan Perda dari PD Pasar ke PUD Pasar bertujuan mengelola dan menata pasar lebih baik.

Menurut Ketua Pansus Hendra DS, dengan Perda yang baru dupastikan akan menguatkan hak dan wibawah Direksi PD Pasar melakukan kebijakan pengelolaan aset dan permodalan. “Kita berharap PD Pasar dapat mandiri mengelola aset. Masalah permodalan tetap didorong berinovasi melakukan pengembangan dan mendapatkan sumber PAD,” ujar Hendra DS.

Sementara itu Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya mengatakan, melalui perubahan Perda diharapankan, PD Pasar dapat lebih luas memiliki wewenang mengelola pasar serta pedagang.

“Kami (PD Pasar-red) ingin memiliki wibawah dan martabat. Perusahaan agar punya wibawah. Kami ingin melakukan pembinaan pedagang dan pegawai dari bawah. Dukung dan bimbing lah kami, awasi serta arahkan,” ujar Rusdy.

Disisi lain, Rusdy mengharapkan dalam penetapan Perda nantinya agar dimasukkan pasal yang mengatur larangan berjualan ayam atau ikan di pinggir jalan depan pasar. Sebab, selama ini jenis dagangan itu terbukti menjadikan pasar jorok dan kumuh. “Kita berkomitmen akan menjadikan pasar yang bersih dan modern. Maka jenis dagangan seperti itu akan ditentukan kita lokasi dan tempatnya,” sebut Rusdy.

Terkait peningkatan PAD, Rusdy mengaku sudah melakukan berbagai terobosan. Seperti masalah penanganan jaga malam di pusat pasar. Selama ini soal jaga malam diserahkan kepada pihak ke tiga dan hanya menerima Rp 51 juta per bulan. Namun setelah jaga malam ditangani langsung oleh PD Pasar terbukti dapat berkontribusi sekitar Rp 200 juta per bulan. ” Hal hal seperti itu yang kami gali saat ini,” terang Rusdy seraya menambahkan PD Pasar memperoleh PAD sebesar Rp 1.4 Miliar dan Rp 700 juta diserahkan ke Pemko Medan sesuai perjanjian. (lamru)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Kapolda Sumut: Kami Siap Dukung dan Bantu Perayaan Natal PWI 2018

Published

on

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja terima audiensi PWI Sumut di ruang kerjanya. (Ist)


Geosiar.com, Medan – Pelaksanaan perayaan Natal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Provinsi Sumatera Utara 2018 didukung penuh oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Agus Andrianto. Perayaan itu akan diselenggarakan pada Jumat 21 Desember 2018, pukul 16.00 WIB di Deli Room HDTI Medan, Jalan Imam Bonjol Medan.

“Ini adalah langkah positif, dimana kita mendekatkan diri dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan perayaan keagamaan ini menjadi signifikan ketika dibarengi kegiatan sosial dalam membantu masyarakat,” kata Kapolda Sumut di ruang kerjanya, Kamis (13/12/2018) sekira pukul 11.00 Wib.

Oleh sebab itu, kata Agus Andrianto, tim Polda Sumut sangat mendukung penuh segala kegiatan keagamaan dan siap memberikan bantuan untuk menyukseskan acara tersebut.

Mantan Wakapolda Sumut ini pun mengungkapkan akan memberi bantuan sebisa mungkin demi terselenggaranya acara tersebut dengan baik.

“Kami juga akan bantu sepenuhnya. Karena ini menjadi bagian dari tugas kami selaku Polisi mitra masyarakat, khususnya Wartawan di kota Medan.

Agus Andrianto mengaku bangga melihat kinerja wartawan yang sudah mengupayakan berita berimbang, khususnya berita yang ada di Kepolisian Daerah Sumut.

“Saat ini sedang marak mengenai pencalonan Presiden (Capres) dan Calon Legislatif (Caleg) yang akan digelar pada tahun depan, kalaupun yang diliput mengenai perpolitikan jangan sampai dicampur aduk dengan agama karena dapat mengakibatkan perpecahan,” ujar Agus.

“Jadi masyarakat jangan mudah terprovokasi hanya karena terpengaruh oleh kata-kata  orang yang tak bertanggung jawab,” terangnya kepada panitia PWI Sumut diruang kerja.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja.

Panitia Natal PWI yang hadir antara lain Sekretaris Maju Manalu (Medan Pos), Bendahara Rolan Tambunan (Medan Pos), Penasehat Redihman Manik (ORBIT) dan Penasehat Seksi Konsumsi. (Rel/X1)

Continue Reading

Daerah

2 Angkot Rajawali Tabrakan, Penumpang Luka-Luka

Published

on

2 Angkot rajawali tabrakan, penumpang Luka-luka. (Geosiar.com)

Geosiar.com Serdang Bedagai – Angkutan Kota (angkot) Rajawali dengan nomor polisi BK1102 MA yang dikemudikan oleh Muhammad Ikhsan (18) warga Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah bertabrakan dengan angkot Rajawali nomor polisi  BK1495 ZF dikemudikan oleh Rizki Ananda (21) warga Dusun IV Desa Sei Rampah di Jalinsum, lebih tepatnya di Dusun IX Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada Rabu (12/12/18) pukul 12.05 WIB. Insiden itu mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka.

Pantauan Wartawan Geosiar.com di lokasi, mobil angkot Rajawali BK 1495 ZF yang membawa penumpang anak sekolah terbalik di pinggir jalan.

Korban penumpang yang ada di dalam angkot yaitu Nisa Mawarni (16) Pelajar SMA Kartini Utama, Ayu Syahputri (16) Pelajar SMA Kartini Utama warga Desa Sei Bamban, Rika Prayana (16) Pelajar SMA Kartini Utama warga Desa Sei Bamban, dan Adi (16) Pelajar YPD Tebingtinggi mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Sultan Sulaiman.

“Kami mau pulang dari arah Matapao menuju Sei Rampah, selama perjalanan 2 (dua) angkot ini saling kejar mengejar. Ketika angkot yang kami tumpangi ingin memotong angkot Rajawali dengan Nopol BK 1102 MA, ternyata sopir kehilangan kendali sehingga angkot terbalik,” jelas Ayu.

Saat dikonfirmasi, Kasatlantas Polres Serdang Bedagai AKP. M. Haris Sihite, SE melalui pesan WhatsApp membenarkan perisitiwa tersebut.

“Kedua supir angkot sudah diamankan di Mapolres,” pungkas Kasat.

Continue Reading

Sumut

PKS Mini Sei Bamban Tak Punya Ijin, DPRD Akan Panggil Pihak Perusahaan

Published

on

DPRD Serdang Bedagai (Sergai) akan lakukan pemanggilan pihak Pabrik Kelapa Sawit Mini tanpa mengantongi izin (geosiar.com)

Geosiar.com, Serdang Bedagai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serdang Bedagai (Sergai) akan lakukan pemanggilan pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini tanpa mengantongi izin, di Dusun 17 Hapoltahan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Sergai, demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sergai bidang perizinan, Edy Gunawan kepada Geosiar , Rabu (12/12/2018).

Edy menjelaskan pihaknya akan melakukan kunjungan kerja guna menindak lanjuti soal laporan masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMP2TSP) Sergai bahwasanya PKS Mini Desa Sei Bamban tidak ada memiliki izin.

“Tahun 2016 ada izin dengan badan hukum UD tapi berubah menjadi PT namun tanpa sepengetahuan. Dan datanya juga belum sampai ke dinas terkait,” jelas Edy.

Fraksi PKS itu berharap agar perusahaannya memiliki izin sesuai aturan yang ada serta  tidak menghalangi pihak perusahaan berinvestasi di kabupaten Sergai. Hal itu juga sebagai bentuk membuka lapangan kerja tapi harus sesuai aturan yang ada.

“Tindak lanjutnya, akhir tahun ini akan kita panggil pihak perusahaan tersebut,” tambahnya.

Ketua Komisi B bidang Ketenagakerjaan, Edisman Situmorang menyampaikan pihaknya turun melakukan monitoring terkait Aspirasi Masyarakat dan izin perusahaan.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Pengawasan DPMP2TSP Sergai,Suriani didampingi Kasi Pelayanan Perizinan 1 Kurniawan menegaskan bahwasanya memang benar PKS Mini di Sei Bamban tidak mengantongi izin usahanya. Menurut surat masuk, monitoring ini guna mendampingi DPRD terkait izin dan pajak wajib perusahaan tersebut.

Menurut peraturan, sebelum masuk permohonan perizinan haruske BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) namun belum memenuhi syarat  karena diduga tidak sesuai dengan tata ruang dalam pendirian wilayah pabriksawit, jelasnya.

Kemudian Kepala Bidang PHI Jamsos, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasidan Usaha Mikro (Disnakerop-Um) Sergai, B.Sijabat mengatakan pihaknya meminta pemilik perusahaan tersebut yang langsung datang atas panggilan DPRD Sergai. (art)

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com