Connect with us

Politik

Jagoan Dapil IV Kembali Caleg DPRD Medan, Sosok Mereka Terbukti Merakyat

Published

on

Ket foto: Hasyim SE (kiri atas), Boydo HK Panjaitan (kanan atas), Hendra DS (tengah atas), Ihwan Ritonga SE (kiri bawah) dan Sabar Syamsurya Sitepu (kanan bawah).

Medan, Geosiar.com – Mengenal sosok siapa anggota DPRD Medan asal daerah pemilihan (dapil) IV yang kembali Caleg DPRD Medan periode 2019-2024. Mereka adalah Hasyim SE (PDIP), Boydo HK Panjaitan SH (PDIP), Sabar Syamsurya Sitepu S.I.Kom (Golkar), Ihwan Ritonga SE (Gerindra) dan Hendra DS (Hanura).

Sosok ke lima anggota DPRD Medan ini sudah terbukti berbuat memperjuangkan kepentingan warga dapil IV meliputi Kecamatan Medan Amplas, Kota, Denai dan Medan Area. Dikenal vokal menyoroti kebijakan Pemko Medan ketika merugikan kepentingan masyarakat. Maka tidak salah lagi mereka kembali mengurusi kepentingan masyarakat banyak dan selama ini terbukti merakyat.

Seperti Hasyim SE, yang saat ini menjabat Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan dan Ketua DPC PDI P Kota Medan, dikenal sebagai pemilik massa paling banyak. Bahkan, kepiawaiannya sebagai anggota DPRD Medan dua periode sudah terbukti. Saat ini kembali Caleg DPRD Medan 2019-2024 dari Partai PDIP di dapil IV No urut 1.

Begitu juga Boydo HK Panjaitan SH, dinilai sangat vokal membela kepentingan rakyat kecil. Politisi muda ini, getol menyoroti segala penyimpangan kebijakan Pemko Medan. Berani menyuarakan kebenaran demi membela wong cilik.

Tidak salah lagi, Boydo HK Panjaitan yang saat ini Bendahara DPC PDIP Kota Medan dan sekretaris Komisi C DPRD Medan mencalonkan diri Caleg DPRD Medan 2019-2024 dari PDIP di dapil IV No urut 2. Terbukti sudah berbuat dan tetap perhatian setiap kepentingan warga miskin.

Sama halnya dengan H Sabar Syamsurya Sitepu S.I.Kom, politisi Golkar dan sudah tiga periode anggota DPRD Medan bukti kepedulian membantu masyarakat dan pembangunan kota Medan cukup banyak. Saat ini kembali Caleg DPRD Medan 2019-2024 di dapil IV No urut 1.

Tidak ketinggalan sosok H Ihwan Ritonga SE, politisi muda dikenal santun asal partai Gerindra itu rutin menggelar kegiatan apa saja bersama rakyat. Baginya, jabatan wakil rakyat adalah amanah yang harus dijalankannya. Tidak heran, Ihwan bersama ratusan relawan turun menemui warga menyerap aspirasi sekaligus tindaklanjutnya.

Saat ini H Ihwan Ritonga SE menjabat Wakil Ketua DPRD Medan kembali Caleg DPRD Medan 2019-2024 dari Partai Gerindra di dapil IV No urut 1.

Sama dengan Politisi Hanura, Hendra DS tetap menjadi idola di dapil IV. Selama menjabat 2 periode sebagai anggota DPRD Medan, Hendra sudah banyak berbuat kepentingan umum. Apalagi dengan mendirikan sekolah sepakbola bagi generasi muda.

Bahkan, Hendra DS yang saat ini menjabat Ketua Komisi C DPRD Medan terus menyoroti persoalan pedagang kecil agar diberdayakan. Hendra DS mendorong Pemko Medan terus melakukan revitalisasi pasar menuju pasar modern.

Hendra DS yang juga menjabat Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Medan, saat ini sebagai Caleg DPRD Medan 2019-2024 dari Partai Hanura di dapil IV No Urut 1. (lamru).

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Bawaslu Tidak Setuju Debat Capres di Kampus

Published

on

Debat Capres di Kampus Langgar Aturan (detik.com)

Geosiar.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menyetujui usulan debat Calon Presiden (Capres) Pilpres 2019 dilakukan di kampus. Hal tersebut dianggap pelanggaran dalam berkampanye.

“Kalau merujuk kepada UU (nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu) nggak boleh karena pasal 280 ayat 1 huruf H jelas. Tidak boleh melakukan kampanye, atau ada larangan kampanye di tempat pendidikan, ibadah, dan fasilitas lainnya,” kata Ratna Dewi Pettalolo, Komisioner Bawaslu di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/10/2018).

Menurutnya, usulan tersebut tidak bisa dilakukan karena jika debat Capres tetap dilakukan maka akan menjadi temuan Bawaslu.

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan termasuk berkampanye di lokasi pendidikan. Hal tersebut tertulis dalam pasal 280, UU nomor 7 tahun 2017 mengenai larangan kampanye.

Pasal 280

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d.menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e.mengganggu ketertiban umum;

f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i.membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Continue Reading

Politik

Pemko Medan Dinilai Tidak Miliki Kesungguhan Optimalkan PAD

Published

on

Medan, Geosiar.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan menilai, kenaikan R APBD Kota Medan hanya sebesar Rp 0 02 % dari Tahun 2018 ke 2019 yakni menjadi Rp 5, 94 Triliun sangat memprihatinkan dan tidak masuk akal. Proyeksi kenaikan sebesar itu sepertinya jauh dari proyeksi yang diharapkan dan bentuk tidak kesungguhan optimalkan PAD.

“Bagaimana mungkin terwujud pembangunan kota Medan yang lebih baik bila proyeksi kenaikan pendapatan daerah sekelas kota Medan disebut metropolitan namun hanya mampu memproyeksikan RAPBD Rp 5, 94 T,” sebut Ir Parlaungan Simangunsong saat pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Medan terhadap nota pengantar Walikota Medan tentang R APBD Kota Medan TA 2019 dalam rapat paripurna dewan, Senin (22/10/2018).

Menurut Fraksi Demokrat, kenaikan yang hanya 0,02 % menggambarkan ketidaksungguhan Pemko Medan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk menggali sumber PAD yang potensial. Contoh konkrit tentang pelaksanaan Perda tera tera ulang yang sampai saat ini tidak diketahui tindaklanjutnya.

Disampaikan Parlaungan lagi, pihaknya sangat menyesalkan terhadap penerimaan retribusi daerah dan bagian laba BUMD yang terlalu minim dan tidak ada penambahan selama dua tahun ini.

Pada kesempatan itu Parlaungan mengingatkan, program yang disusun dan dirumuskan dalam R APBD TA 2019 itu jangan sampai copy paste dan rutinitas. Sebab kebiasaan yang kami lihat selama ini masih saja SKPD mempersiapkan program tidak mau repot sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

Untuk itu, Fraksi Demokrat setuju bahwa prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2019 nanti dialokasikan mengatasi persoalan mendasar. Dimana, realita di lapangan keluhan masyarakat terhadap problem pembangunan yang belum mampu tersikapi dengan baik mulai masalah banjir, buruknya kondisi jalan, buruknya sarana prasaranan pendidikan dan kesehatan, kemacetan lalu lintas sampai pelayanan adminduk serta keluhan masyarakat terhadap sulitnya urusan di kelurahan.

Kendati diakui, Demokrat tidak menampik kesungguhan Pemko Medan membenahi persoalan dilapangan namun hingga saat uni masih banyak yang belum tersikapi dengan baik. Maka perlu Walukota Medan melakukan pembanahan kinerja sejumlah SKPD, Camat, Lurah dan para kepling untuk merealisasikan program maupun tugas tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Ditambahkan, Pemko Medan diharapkan tetap memberikan perhatiannya, dimana masih banyak persoalan jalan dan drainase yang belum terkoneksi ke sungai. Maka hal itu dinilai sangat perlu supaya dapat meminimalisir banjir. (lamru)

Continue Reading

Politik

Kader PKS Sumut Resah, Pengurus DPD Mengundurkan Diri

Published

on

Medan, Geosiar.com – Buntut pencopotan 8 pengurus inti PKS Sumut, Rabu (17/10/2018) lalu. Wajar saja pengurus kabupaten/kota serta kader PKS resah dan kecewa. Bukti keresahan mereka berbuntut kepada pengunduran diri.

Dari press realise yang diterima Geosir.com, Jumat (19/10/2018)
Ketua DPD PKS Tapanuli Selatan, H. Edi Hasan Nasution, Lc. menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum DPD PKS Tapanuli Selatan. Pengunduran diri ini juga diikuti pengurus lainnya baik di DPD dan DPC. Seperti Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada, Murda Ningrat dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Hj. Ikhwani Batubara.

Disebutkan, Edi Hasan keputusan itu diambil sebagai bentuk protes terhadap tindakan semena-mena DPP PKS. “Saya dan jajaran pengurus menyatakan mundur sebagai bentuk protes kebijakan DPP yang semena-mena. Terlebih menjelang jelang Pemilu, hal itu sangat bertentangan dengan sistem yang biasa dibangun di internal PKS. Bahkwn, tindakan itu dituding operasi bersih-bersih terhadap kelompok tertentu yang belum pasti itu benar karena tidak dilakukan mekanisme organisasi dalam proses pergantian tersebut,” sebut Edy Hasan.

Sama halnya dengan pengunduran diri sejumlah pengurus PKS Kota Tebing Tingi. Surat pernyataan pengunduran diri itu merespon kebijakan DPP PKS.

Selanjutnya pengurus PKS Kota Tebing Tinggi ikut merasakan sekaligus mencermati, bahwa tindakan DPP sebagai bentuk pengkotakan dan pembelahan kader dan berimbas soliditas pengurus.

Maka pengurus DPD PKS Kota Tebing Tinggi periode 2015-2019 resmi mengundurkan diri terhitung 19 Oktober 2019. Surat pengunduran itu di tanda tangani Ketua DPD PKS Tebing Tinggi Wan Syahwal. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

Trending