Connect with us

Korupsi

KPK Tahan Orang Kepercayaan Bupati Labuhanbatu

Published

on

Thamrin Ritonga ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Bupati Labuhanbatu, Selasa (9/10/2018). (kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Tersangka baru telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap ‎terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara. Tersangka baru tersebut adalah Tamrin Ritonga (TR) yang diduga orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.

KPK pun langsung menahan Tamrin Ritonga Usai ditetapkan tersangka. Tamrin terlihat mengenakan rompi tahanan KPK setelah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tamrin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih KPK.

“Terhadap TR (Tamrin Ritonga) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (9/10/2018).

Dari pantauan Geosiar.com Okezone di lapangan, Tamrin keluar dari Gedung Merah Putih KPK selesai menjalani pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan. Tamrin enggan bicara banyak terkait penahanannya pada hari ini.

Tamrin Ritonga diketahui bersama-sama dengan bosnya, Pangonal Harahap menerima suap dari Bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BKA), Effendy Sahputra agar perusahaannya itu mendapat proyek di Pemkab Labuhanbatu. Tamrin merupakan orang kepercayaan PHH, Bupati Labuhanbatu. Tamrin diduga sebagai penghubung antara Pangonal engan Effendy terkait permintaan dan pemberian uang untuk memuluskan sejumlah proyek di Labuhanbatu.

Di samping itu, Tamrin juga diduga berperan sebagai pihak yang dipercaya Pangonal untuk mengakomoodir pembagian sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu untuk tim sukses Pangonal Harahap.

Sebelumnya, KPK telah dulu menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Labuhanbatu. Ketiga tersangka tersebut yakni, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap; bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BVA), Effendy Sahputra; dan orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga.

Pangonal diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Effendy Syahputra ‎berkaitan dengan pemulusan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

Karena perbuatannya, Effendy sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Tamrin, Pangonal dan Umar yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Korupsi

MA Tolak PK Eks Menteri ESDM Terkait Korupsi DOM

Published

on

Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik saat menjalani sidang korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Geosiar.com, Jakarta – Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri ESDM, Ir Jero Wacik ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, Jero tetap akan dihukum 8 tahun penjara atas tindak pidana korupsi Dana Operasional Menteri (DOM).

Dilansir dari situs Kepanitera MA, Senin (13/5/2019), ajuan PK bernomor register perkara 68 PK/Pid.Sus/2019 atas terdakwa Ir. Jero Wacik, SE dinyatakan ‘DITOLAK’ oleh ketua majelis Syarifudin, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Adapun hakim anggota yaitu Sri Murwahyuni dan M Askin.

Sebagai informasi, Jero didakwa atas tindakan korupsi penggunaan dana DOM untuk kepentingan pribadi dan keluarga, di antaranya untuk pembelian tiket perjalanan keluarga, biaya main golf hingga biaya untuk pijat dan refleksi. Selain itu, Jero pun didakwa menerima gratifikasi.

Atas tindakan pidana itu, Jero dijerat hukum pidana penjara selama 4 tahun oleh PN Jakpus pada 9 Fabruari 2016.

Merasa hukuman tidak adil, Jero mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Nahas, MA justru memperberat hukuman Jero menjadi 8 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar subsidair 2 tahun penjara.

Continue Reading

Korupsi

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan, KPK: Pasti Kami Hadapi

Published

on

Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama nonaktif PT PLN (Persero), Sofyan Basir.

“KPK pasti akan hadapi (praperadilan Sofyan Basir),” tegas Febri dalam keterangan tertulis, Jumat(10/5/2019).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

Atas penetapan status tersangka itu, Sofyan mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (8/5/2019) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL.

Kendati demikian, Febri mengaku bahwa sampai saat ini Biro Hukum KPK belum menerima dokumen terkait pengajuan praperadilan tersebut.

“Belum ada dokumen dari pengadilan yang kami terima di Biro Hukum. Namun, jika ada praperadilan yang diajukan, KPK pasti akan hadapi,” tulis Febri.

Febri meyakini bahwa keputusan penetapan status tersangka kepada Sofyan Basir sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

“Apalagi sejumlah pelaku lain telah divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap,” tandas Febri.

Sebelumnya, KPK telah memproses penetapan status tersangka kepada Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kasus yang sama.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan membantu Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resource Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Kasus yang menjerat Sofyan berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Eni dan Kotjo pada 13 Juli 2018. KPK menyangka Eni menerima Rp 4,75 miliar dari Kotjo untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Peran utama Eni adalah mempertemukan Kotjo dengan Sofyan. Dalam persidangan, Eni memfasilitasi sedikitnya sembilan pertemuan antara Kotjo dan Sofyan. KPK menduga dalam pertemuan itu, Sofyan berperan menunjuk perusahaan Kotjo menjadi penggarap proyek dan menyuruh salah satu direktur PLN untuk berkomunikasi dengan Kotjo maupun Eni.

Continue Reading

Korupsi

Pengadilan Tipikor Vonis 7 Anggota DPRD Sumut Terkait Suap Eks Gubsu

Published

on

Pembacaan vonis terhadap tujuh anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 di Sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Geosiar.com, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis tujuh anggota DPRD Sumatera Utara (DPRDSU) periode 2009-2014 karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera utara, Gatot Pujo Nugroho.

Vonis tersebut berupa empat tahun penjara yang dijatuhi kepada enam terdakwa yakni, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasiruddin Daulay, anggota fraksi Partai Hanura Elezaro Duha, anggota fraksi PDI-Perjuangan Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, serta dua anggota fraksi Partai Demokrat Tahan Manahan Panggabean dan Tunggul Siagian.

“Mengadili, menyatakan terdakwa pertama Pasiruddin Daulay, terdakwa ke-2 Elezaro Duha, terdakwa ke-3 Tahan Manahan Panggabean, terdakwa ke-4 Tunggul Siagian, terdakwa ke-5 Fahru Rozi, dan terdakwa ke-6 Taufan Agung Ginting terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1, 2, 4, 5, 6, 7 selama empat tahun ditambah denda masing-masing Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” vonis Ketua Majelis Hakim Hastoko di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Sementara satu orang lainnya, bernama Musdalifah, menerima vonis enam tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Vonis terhadap ketujuh terdakwa itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

“Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa, tidak mendukung program pemberantasan korupsi, terdakwa Musdalifah tidak mengakui dan tidak mengembalikan uang yang diterima. Hal yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum. Terdakwa 1, 2, 4, 5, 6, 7 menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan telah mengembalikan sebagian uang yang diperoleh dari tindak pidana,” lanjut Hakim Hastoko.

Sebagai informasi, ketujuh terdakwa terbukti telah menerima uang suap dari Gubernur Sumatera Utara periode 2011-2015, Gatot Pujo Nugroho dengan jumlah bervariasi.

Pasiruddin Daulay menerima senilai Rp 127,5 juta, Elezaro Duha menerima Rp 515 juta, Musdalifah menerima Rp 477,5 juta, Tahan Manahan Panggabean menerima Rp 1,035 miliar, Tunggul Siagian menerima Rp 577,5 juta, Fahru Rozi menerima Rp 397,5 juta, serta Taufan Agung Ginting menerima Rp 442,5 juta.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com