Connect with us

Korupsi

KPK Tahan Orang Kepercayaan Bupati Labuhanbatu

Published

on

Thamrin Ritonga ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Bupati Labuhanbatu, Selasa (9/10/2018). (kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Tersangka baru telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap ‎terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara. Tersangka baru tersebut adalah Tamrin Ritonga (TR) yang diduga orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.

KPK pun langsung menahan Tamrin Ritonga Usai ditetapkan tersangka. Tamrin terlihat mengenakan rompi tahanan KPK setelah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tamrin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih KPK.

“Terhadap TR (Tamrin Ritonga) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (9/10/2018).

Dari pantauan Geosiar.com Okezone di lapangan, Tamrin keluar dari Gedung Merah Putih KPK selesai menjalani pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan. Tamrin enggan bicara banyak terkait penahanannya pada hari ini.

Tamrin Ritonga diketahui bersama-sama dengan bosnya, Pangonal Harahap menerima suap dari Bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BKA), Effendy Sahputra agar perusahaannya itu mendapat proyek di Pemkab Labuhanbatu. Tamrin merupakan orang kepercayaan PHH, Bupati Labuhanbatu. Tamrin diduga sebagai penghubung antara Pangonal engan Effendy terkait permintaan dan pemberian uang untuk memuluskan sejumlah proyek di Labuhanbatu.

Di samping itu, Tamrin juga diduga berperan sebagai pihak yang dipercaya Pangonal untuk mengakomoodir pembagian sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu untuk tim sukses Pangonal Harahap.

Sebelumnya, KPK telah dulu menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Labuhanbatu. Ketiga tersangka tersebut yakni, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap; bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BVA), Effendy Sahputra; dan orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga.

Pangonal diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Effendy Syahputra ‎berkaitan dengan pemulusan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

Karena perbuatannya, Effendy sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Tamrin, Pangonal dan Umar yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Korupsi

Selidiki Lippo, KPK Tetapkan 4 Perusahaan Ini Jadi Tersangka Korupsi

Published

on

Papan Nama Proyek Nindya Karya. (kontan.co.id)

Geosiar.com, Jakarta – Para pimpinan dan pentolan dua lembaga, yakni Pemerintah Kota Bekasi dan Lippo Group terjerat kasus suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sebanyak sembilan tersangka.

Lima tersangka dari lingkungan Pemerintah Bekasi adalah Bupati Neneng Hasanah Yasin dan pejabat dari beberapa dinas. Sedangkan empat tersangka lainnya berasal dari Lippo Group yakni Direktur Operasional Billy Sindoro, dua konsultan dan satu pegawai.

Dalam mengungkap kasus, KPK tidak hanya menetapkan orang sebagai tersangka, namun juga korporasi. Biasanya, perusahaan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus sang pemilik.

Pada kasus Meikarta, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan pihaknya akan menyelidiki peran Lippo Group sebagai korporasi. KPK menyatakan penetapan tersangka korporasi terhadap Lippo Group bergantung pada perkembangan dalam proses penyidikan kasus ini.

Berikut ini empat perusahaan yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK:

1. PT Duta Graha Indah (DGI)

PT DGI adalah tersangka kasus korupsi proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Periwisata Unviersitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Perusahaan tersebut resmi menjadi tersangka pada Juli 2017.

Penetapan tersangka terhadap PT DGI merupakan pengembangan penyidikan atas perkara yang sama dengan tersangka Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana, Made Meregawa. Perusahaan yang sekarang bernama PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) itu diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 25 miliar.

2. PT Nindya Karya

Pada Jumat, 13 April 2018, KPK mengumumkan PT Nindya Karya sebagai tersangka kasus korupsi dalam perkara pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang tahun anggaran 2011-2016. Bersama tersangka lain, yakni PT Tuah Sejati, KPK mengklaim dua perusahaan itu merugikan keuangan negara Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek itu.

KPK menyatakan penyimpangan dalam proyek itu adalah penunjukan langsung terhadap PT Nindya Sejati Joint Operation -gabungan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati- sebagai pelaksana proyek. PT Nindya Sejati kemudian menunjuk PT Budi Perkasa Alam sebagai subkontraktor pembangunan dermaga. KPK juga menduga korupsi dilakukan dengan menggelembungkan harga, serta terjadi kesalahan dalam prosedur pengajuan Amdal.

3. PT Tuah Sejati

PT Tuah Sejati ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara yang sama dengan PT Nindya Karya. Dalam kasus korupsi proyek dermaga bongkar senilai Rp 793 miliar itu, Tuah Sejati diduga menikmati keuntungan Rp 49,9 miliar. Sedangkan rekannya, PT Nindya Karya menerima jatah Rp 44,68 miliar.

Penetapan tersangka terhadap PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya adalah pengembangan penyidikan dari empat tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera dan Aceh, Heru Sulaksono; pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ramadhani Ismi. Kemudian, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sekaligus kuasa pengguna anggaran, Ruslan Abdul Gani; dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

4. PT Putra Ramadhan

PT Putra Ramadhan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang pada Mei 2018. Bersama PT Tradha, PT Putra Ramadhan menjadi tersangka atas pengembangan penyidikan kasus gratifikasi Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Kedua perusahaan diduga menerima sejumlah proyek dari Pemerintah Kabupaten Kebumen medio 2016-2017 dengan nilai total mencapai Rp 51 miliar.

Continue Reading

Korupsi

Soal Kasus Buku Merah, Dahnil: Ketua KPK Tak Bernyali

Published

on

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. (beritasatu.com)

Geosiar.com, Jakarta – Dahnil Anzar Simanjuntak, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meenilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tak bernyali. Salah satunya adalah terkait dugaan penghilangan barang bukti ‘buku merah’ dugaan korupsi impor daging.

Dahnil mengatakan, kasus buku merah yang kini kembali mencuat itu harusnya bisa diselidiki oleh KPK. Jangan sampai, kata dia, KPK ciut nyali hanya karena sejumlah nama penguasa di negeri ini terseret dalam kasus buku itu.

“KPK harusnya bisa investigasi itu. Harus lah segera kasus suap daging ini diselesaikan. (Ketua KPK Agus Rahardjo) jangan ciut nyali,” kata Dahnil, Rabu (17/10/2018).

Dia juga mengatakan demikian karena menilai selama ini KPK di bawah kepemimpinan Agus justru tak mampu mengusut kasus-kasus besar yang menyeret sejumlah nama pejabat pemerintahan yang berkuasa pada rezim saat ini.

“Saya selalu bilang, Ketua KPK sekarang ini ciut nyali terkait dengan kasus-kasus aparatur lainnya,” kata Ketua Pemuda PP Muhammadiyah itu.

Namun, Dahnil tak terang-terangan menyampaikan kasus apa saja yang dia sebut tak dituntaskan KPK. Dahnil hanya mencontohkan kasus dugaan suap impor daging yang disebut-sebut menyeret nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kasus tersebut diketahui mencuat setelah adanya dugaan perobekan buku merah yang berisi catatan suap impor daging ke sejumlah petinggi negeri.

Hal itu diungkap oleh jaringan media investigasi Indonesianleaks yang mengulas sebuah buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara termasuk Tito Karnavian.

Indonesialeaks sendiri didirikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara dan Tempo Institute.

Anggota Indonesialeaks terdiri dari sejumlah LSM seperti ICW, LBH Pers, Change.org dan Auriga, serta sejumlah jurnalis media nasional.

Sedangkan KPK melalui Wakil Ketua Saut Situmorang menyatakan hati-hati mengusut dugaan aliran uang pengusaha impor daging, Basuki Hariman, kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Lembaga antirasuah itu mengaku kerap menemukan dugaan aliran ke sejumlah nama dalam setiap menangani kasus korupsi.

“Kalian kan tahu banyak sekali nama-nama selalu disebut, nama-nama selalu ditulis. Oleh karena itu kehati-hatian KPK untuk kemudian menindaklanjutinya,” kata Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto menyatakan tidak ada uang hasil kasus korupsi impor daging dari tersangka Basuki Hariman yang mengalir ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian.

Arief menilai, polisi sudah memeriksa dan menyelidiki seputar dugaan aliran dana yang awalnya diungkap Indonesialeaks itu. Hasilnya, lanjut dia, pihaknya tidak menemukan bukti seperti yang didugakan tersebut.

“Tidak benar ada aliran dana ke Tito Karnavian,” kata Arief, Senin (15/10/2018) lalu.

Continue Reading

Korupsi

Enam Tersangka Suap Proyek Meikarta Ditahan KPK Secara Terpisah

Published

on

KPK

Geosiar.com, Jakarta – Enam tersangka suap terkait proyek pembangunan hunian Meikarta, milik Lippo Group langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ditahan di rumah tahanan (rutan) berbeda usai menjalani pemeriksaan semalam.

Keenam tersangka tersebut adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group‎, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama. Lalu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati.

“Terhadap sejumlah tersangka di kasus dugaan suap terkait proses perizinan Meikarta dilakukan penahanan 20 hari pertama,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (16/10/2018).

Febri menyampaikan Henry dan Sahat ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. Kemudian Taryudi dan Jamaludin ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Selanjutnya Fitra dan Dewi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan.

Diketahui, dalam kasus dugaan suap Lippo Group terkait izin pembangunan Meikarta, KPK menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group‎, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Lalu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Neneng Hasanah dan Billy Sindoro, yang dijemput penyidik KPK semalam masih menjalani pemeriksaan intensif.

Satu tersangka, kata Febri, yakni Neneng Rahmi sudah menyerahkan diri kepada penyidik KPK dini hari tadi, sekitar pukul 04.00 WIB. Neneng sampai pagi ini masih diperiksa secara intensif.

“NR sebelumnya diduga berada di mobil BMW putih yang melarikan diri di sebuah jalan dekat pintu tol arah Cikampek,” kata Febri.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga telah menerima suap dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sampai saat ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas. Lippo Group menjanjikan pemberian fee pengurusan izin ini sebesar Rp13 miliar.

Continue Reading
Advertisement

Trending