Connect with us

Korupsi

KPK Tahan Orang Kepercayaan Bupati Labuhanbatu

Published

on

Thamrin Ritonga ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Bupati Labuhanbatu, Selasa (9/10/2018). (kumparan)

Geosiar.com, Jakarta – Tersangka baru telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap ‎terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara. Tersangka baru tersebut adalah Tamrin Ritonga (TR) yang diduga orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.

KPK pun langsung menahan Tamrin Ritonga Usai ditetapkan tersangka. Tamrin terlihat mengenakan rompi tahanan KPK setelah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tamrin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih KPK.

“Terhadap TR (Tamrin Ritonga) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (9/10/2018).

Dari pantauan Geosiar.com Okezone di lapangan, Tamrin keluar dari Gedung Merah Putih KPK selesai menjalani pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan. Tamrin enggan bicara banyak terkait penahanannya pada hari ini.

Tamrin Ritonga diketahui bersama-sama dengan bosnya, Pangonal Harahap menerima suap dari Bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BKA), Effendy Sahputra agar perusahaannya itu mendapat proyek di Pemkab Labuhanbatu. Tamrin merupakan orang kepercayaan PHH, Bupati Labuhanbatu. Tamrin diduga sebagai penghubung antara Pangonal engan Effendy terkait permintaan dan pemberian uang untuk memuluskan sejumlah proyek di Labuhanbatu.

Di samping itu, Tamrin juga diduga berperan sebagai pihak yang dipercaya Pangonal untuk mengakomoodir pembagian sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu untuk tim sukses Pangonal Harahap.

Sebelumnya, KPK telah dulu menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Labuhanbatu. Ketiga tersangka tersebut yakni, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap; bos PT Binivan Konstruksi Abadi (PT BVA), Effendy Sahputra; dan orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga.

Pangonal diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Effendy Syahputra ‎berkaitan dengan pemulusan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

Karena perbuatannya, Effendy sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Tamrin, Pangonal dan Umar yang diduga sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KCBI Karo : Kepsek SMA Negeri 2 Kabanjahe Harus Ditangkap Dan Diproses Secara Hukum

Published

on

Logo LSM KCBI

Geosiar – Karo – Terkait dari adanya Pernyataan Orang tua siswa (6/12), MR Ginting yang mengaku sebagai orang tua Siswa yang memiliki perekonomian rendah dan jauh dari kata Mampu merasa sangat berat untuk membayar beban uang kutipan untuk Dewan Komite Sekolah SMA Negeri 2 Kabanjahe sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empatratus limapuluh ribu) Pertahun dan iuran uang OSIS sebesar Rp. 120.000.00, (seratus duapuluh ribu) Pertahunya.

Pungutan liar atau Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum, dimana dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. yakni pada Pasal 368 KUHP dan 423 KUHP.

Lamhot Situmorang, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesiab(KCBI) Wilayah Sumatra Utara (8/12), menanggapi Pernyataan orang tua siswa dari SMA Negeri 2 Kabanjahe terkait Merasa Dipungli atas kutipan uang Dewan Komite dan uang OSIS Menjekaskan,”Bila pernyataan orang tua siswa itu benar adanya, maka Tidak ada alasan apapun, Kepala sekolah (Kepsek) SMA Negeri 2 Kabanjahe Wajib dan harus ditangkap serta diproses berdasarkan aturan yang berlaku”.

Lanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 tentang Pendidikan, serta didalam Pasal 52 huruf (e) disebutkan pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan atau walinya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 4 huruf (c), ayat 5 huruf (d) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu pada huruf (e) disebutkan tidak dipungut biaya dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara Ekonomi.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP menyatakan “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”
jelasnya.

Aturan dan Peraturan lainya yang mengatur juga dapat kita lihat didalam Pasal 423 KUHP “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Serta Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Lanjutnya lagi, Pungutan uang Komite dan uang OSIS tersebut sudah masuk Kategori Pungutan Liar, dan jangan lagi alaskan berdasarkan adanya kesepakatan. Jelas jelas “MR” selaku orangtua siswa sudah merasa keberatan terkait pembayaran uang Komite dan uang Osis tersebut, sesuai Amanah Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/ atau bentuk lain sesuai ketetentuan,” Maka dari itu KCBI akan mendampingi orangtua siswa “MR” melaporkan Pungli ini kepihak kepolisian Resor Tanah karo”, tutup Lamhot mengakhiri.

Kepala sekolah SMA Negri 2 Kabanjahe, Bastaria Sinulingga Spd. Mpd kembali dikonfirmasi oleh awak media (8/12).
hingga berita ini dinaikan, awak media tetap tidak mendapat jawaban dari pertanyaan konfirmasi.

Sebelumnya, awak media juga sudah mengkonfirmasi Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Tanah Karo yang juga sebagai Ketua Tim dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Kabupaten Karo, Komisaris Polisi (Kompol) Edward N Saragih terkait Pungli tersebut dan akan menindaklanjuti./Eps

Continue Reading

Daerah

SMA N 2 Kabanjahe Diduga Lakukan Pungli, Kutip Uang Komite Rp.1.450.000 Dan OSIS Rp. 120.000

Published

on

SMA N 2 Kabanjahe

Geosiar – Karo – Modus dan Ragam Pungutan Liar berpotensi terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi, terlebih bila tidak miliki dasar hukum yang jelas untuk memungut biaya pendidikan langsung kepada wali murid dan hanya berlandaskan ” kesepakatan dengan komite sekolah”.

Sepertinya catatan permasalahan penyelenggaraan Pendidikan dikabupaten Karo yang dirasa semakin kurang baik kembali menuai protes oleh berbagai kalangan, Pemerhati, masyarakat dan orang tua siswa. bentuk protes tersebut diakibatkan patokan besaran kutipan uang pembayaran untuk Dewan komite dan uang OSIS disekolah SMU Negri 2 Kabanjahe, hal ini membuat orang tua siswa merasa terpaksa.

Seperti Penuturan orang tua siswa, MR Ginting menjelaskan kepada Geosiar dikabanjahe (6/12) mengatakan “Saya sebagai orang tua Siswa yang memiliki perekonomian rendah dan jauh dari kata Mampu merasa sangat terpaksa dan berat untuk membayar beban uang kutipan untuk Dewan Komite Sekolah sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empatratus limapuluh ribu) Pertahun dan iuran uang OSIS sebesar Rp. 120.000.00, (seratus duapuluh ribu) Pertahunya, jelas MR.

Lanjutnya, saya juga ada membaca Peraturan Presiden (Pepres) nomor 87 tahun 2016 tentang Sapu bersih pungutan liar (Saberpungli). dan pungutan uang komite dan uang OSIS tersebut masuk kategori pungutan liar ujarnya.

Parahnya pihak sekolah dan Dewan Komite Sekolah SMU Negri 2 kabanjahe mematok jumlah uang yang harus saya bayarkan dengan menuliskan diatas kertas jumlah  yang wajib dan harus saya bayarkan. dan hanya di indonesia kalo disaat ujian bukan ditekan untuk belajar, tapi ditekan untuk bayar uang Dewan Komite, ujar MR mengakhiri.

Pemerhati Pendidikan dikaro, Jhonsah Ginting (7/12) mengatakan ” Pihak dari satuan tugas Saber Pungli dikabupaten karo ini harus mensosialisasikan terkait apa apa saja yang masuk kategori pungutan liar di lingkungan Sekolah. dan hal ini agar masyarakat dan orang tua siswa, ataupun Wali murid dapat mengetahui dan memahami apakah benar benar terjadi pungutan liar disekolah sesuai dengan permintaan hukum yang berlaku dan yang mengatur, ujarnya.

Dalam rumusan korupsi juga dapat dilihat pada pasal 12 huruf e UU nomor 20 tahun 2001, berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 tahun 1971, dan pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU Nomor 20 tahun 2001.

Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Didalam UU Nomor 20 Tahun 2003 juga sudah jelas diatur tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah menjamin  pendidikan dasar tanpa pungutan. dan didalam aturan itu juga memuat sanksi disiplin pegawai negri sipil dan hukum pidana, maka dari itu bila benar telah terjadi pungutan liar disekolah SMU Negri 2 Kabanjahe tersebut, pihak kejaksaan dan kepolisian dapat segera mengusutnya, ujar jhonsah.

Kepala sekolah SMU Negri 2 Kabanjahe, Bastaria Sinulingga Spd. Mpd hingga saat ini tidak menjawab konfirmasi dari awak Media melalui Aplikasi Whatsap nomor selulernya.

Selanjutnya Geosiar mengkonfirmasi Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Tanah Karo yang juga sebagai Ketua Tim dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) Kabupaten Karo(7/12), Komisaris Polisi (Kompol) Edward N Saragih Mengatakan “Trimakasih infonya, kami akan tindaklanjuti ujarnya singkat./Eps

Continue Reading

Korupsi

Keponakan Setnov akan Divonis Pengadilan Tipikor

Published

on

Irvanto Hendra Pambudi.

Geosiar.com, Jakarta – Sidang putusan kasus korupsi e-KTP atas terdakwa Irvanto Hendra Pambudi, akan digelar oleh  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (5/12/2018).

Kuasa hukum keponakan Setya Novanto, Samsul Huda, mengatakan sidang akan digelar siang ini.

“Jadwalnya Jam 11.00 WIB sidangnya,” kata Samsul Huda melalui pesan singkat, Rabu (5/12/2018).

Sementara itu, berdasarkan jadwal sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, pembacaan putusan hari ini juga digelar untuk terdakwa Made Oka Masagung, mantan Bos PT Gunung Agung, untuk kasus yang sama.

Sebelumnya dalam kasus ini, jaksa mendakwa Irvanto sebagai mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera dan Made Oka Masagung karena diduga ikut memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi terkait proyek e-KTP hingga menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun.

Irvan dan Made Oka Masagung divonis masing-masing 12 tahun penjara dalam kasus ini.

Keduanya dinilai bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) e 1 KUH Pidana.

Swbelumnya pada sidang pleidoi yang digelar 21 November lalu, Irvanto mengaku kecewa atas tuntutan 12 tahun penjara dari JPU. Keponakan Setnov itu lantas menyinggung kondisi keluarganya saat membacakan nota pembelaan tersebut.

“Saya satu-satunya tulang punggung keluarga, karena istri saya tidak bekerja, sehingga tidak bisa dibayangkan. Secara praktis usaha kecil-kecilan saya selama ini berhenti total dan tidak punya penghasilan sama sekali,” ujar Irvanto kala itu.

Continue Reading

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com