Connect with us

pemilu 2019

Golkar Minta KPU Perjelas Larangan Kampanye di Pesantren

Published

on

Politikus Partai Golkar Nusron Wahid.

Geosiar.com, Bogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta Politikus Partai Golkar Nusron Wahid supaya memperjelas aturan terkait larangan berkampanye di Pondok Pesantren. Hal ini ia sampaikan karena sejumlah agenda calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin, yang berkunjung ke pesantren mendapat sorotan.

Nusron minta KPU memahami anatomi pesantren sebelum membuat aturan tersebut. Ia menjelaskan pesantren adalah suatu komunitas yang di dalamnya terdapat tempat ibadah, ruang belajar, asrama santri, dapur, hingga rumah pengasuh atau kiai.

Di samping itu, ia juga sepakat jika kampanye dilarang dilakukan di dalam masjid atau kelas di area pesantren. Namun ia menolak jika Ma’ruf Amin dipermasalahkan lantaran mengadakan pertemuan di dalam rumah pengasuh pesantren.

“Tapi kalau berbincang di rumah kiai, di dalam kompleks pesantren, masak harus dilarang. Terus silaturahim pada kiai tersebut di mana? di lapangan? kan gak mungkin,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Oktober 2018.

Nusron mwenilai, berdasarkan kondisi pesantren yang ada di Indonesia, maka selayaknya KPU memilah definisi larangan kampanye di pesantren.

“Misalnya kalau datang ke ruang kelas di dalam ruangan sekolah, ceramah di dalam masjid, itu memang enggak boleh sesuai aturan KPU,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, KPU menyebut pesantren bagian dari lembaga pendidikan yang dilarang dijadikan arena untuk berkampanye. Sementara itu, Ma’ruf membantah safarinya ke berbagai pondok pesantren sebagai bentuk kampanye. Ia menyebut hanya silaturahmi.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

pemilu 2019

Dahnil Sebut Prabowo Anti Pura-pura dan Tak Mau Sok Milenial

Published

on

Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Geosiar.com, Jakarta – Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan karakter Prabowo Subianto yang menurutnya sebagai sosok terbuka dan tidak suka berpura-pura.

Dahnil menilai telah berdiskusi tentang banyak hal dengan mantan Danjen Kopassus itu.

“Saya belum lama kenal dengan Pak Prabowo, stigma-stigma buruk tentang beliau yang diproduksi ketika momentum politik datang, semuanya saya diskusikan dan tanyakan ke beliau, dan beliau sangat terbuka. Kesimpulan saya, beliau senang dengan keterbukaan dan anti keberpura-puraan,” tulis Dahnil melalui akun Twitternya, @Dahnilanzar, Jumat (19/10/2018).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini mengakui berdiskusi dengan Prabowo mengasyikkan karena banyak mendapatkan pengetahuan.

“Kenapa? Karena beliau pelahap berbagai judul buku. Jadi kalau lo bukan penikmat buku, hanya akan berhenti jadi pendengar tanpa mampu berdebat dengan beliau, dan sejatinya beliau senang dengan anak-anak muda pembaca,” tulis Dahnil.

Dia juga menyinggung tentang adanya pendapat yang menuduh Prabowo sosok yang otoriter dan militeristik ala Orde Baru.

“Tengok orang-orang di sekitarnya, isinya adalah anak-anak muda pro-demokrasi yang menjadi partner diskusi dan bergerak,” katanya.

Kembali ditegaskannya, Prabowo bukan sosok yang tidak senang berpura-pura dan tidak pandai pencitraan.

“Jadi diminta ikut sok-sok milenial, beliau tak akan mau, Prabowo adalah Prabowo dengan baju cokelat empat kantongnya dengan pidato yang berapi-api. Namun, kaya empati dan simpati. Membuka jalan bagi para milenials,” kicaunya.

Continue Reading

pemilu 2019

Mantan Kapolri Sebut Purnawirawan Polri Netral di Pilpres 2019

Published

on

Mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. (tribun)

Geosiar.com, Jakarta – Polri Bambang Hendarso Danuri, Ketua Umum Pengurus Purnawirawan (PP) menegaskan pihaknya bersikap netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dia menilai, PP Polri tidak mensponsori pasangan calon presiden dan wakil presiden mana pun.

Hal tersebut disampaikan Bambang Hendarso untuk meluruskan pernyataan Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Moch Sofjan Jacoeb yang sebelumnya menyatakan dukungan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kalau beliau dukung pribadi silakan, dengan yang hdir. Tapi untuk menggunakan atas nama para purnawirawan yang sponsori, tidak ada sponsor dari kami,” ujar mantan Kapolri itu saat memberikan keterangan pers di Gedung PP Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (18/10/2018).

Dia menegaskan, PP Polri bukan organisasi kecil karena memiliki 32 pengurus tingkat daerah, 351 pengurus tingkat cabang, dan 2.112 pengurus tingkat ranting.

Bambang mengungkapkan, PP Polri juga senantiasa berpegang teguh pada moto tetap setia pada Bhayangkara sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan rumah tangga.

“Bila ada pernyataan beliau dengan mengatasnamakan Gerakan Relawan Rakyat Adil Makmur mendukung Prabowo-Sandi yang disponsori para purnawirawan polri, kalau secara pribadi ya tapi kalau mengatasnamakan para purnawirawan Polri yang ada 4 juta tersebar di seluruh Indonesia, tentunya kami harus meluruskan,” katanya.

Dia melanjutkan, PP Polri tidak mendukung pihak manapun dan hak politik para purnawirawan Polri hanya ada saat di dalam bilik suara.

“Hak politik anggota PP Polri hanya ada nanti waktu di bilik suara, itu hak politiknya. Tetapi kalau pernyataan tidak ada,” tuturnya.

Sebelumnya sejumlah purnawirawan Polri mendeklarasikan dukungannya untuk kemenangan Prabowo-Sandi. Mereka tergabung dalam Gerakan Relawan Rakyat Adil Makmur (Gerram).

Sofjan selaku Ketua Umum Gerram mengatakan dukungan ini diberikan setelah sekitar tiga minggu lalu Prabowo mengumpulkan 300-an jenderal untuk bertemu dengannya.

“Ini bergerak sejak dikumpulkannya 300 jenderal oleh Pak Prabowo tiga minggu yang lalu. Dari situ kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan ini,” kata Sofjan ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (17/10/2018).

Sofjan dalam kesempatan itu juga mengklaim sedikitnya ada 2.000 lebih pensiunan Polri yang ikut mendukung Prabowo-Sandi dalam gerakan ini. Mereka semua, kata dia, tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Continue Reading

pemilu 2019

Sri Mulyani dan Luhut Pandjaitan Dilaporkan ke Bawaslu

Published

on

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan), Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kiri) dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kedua kiri) berfoto bersama saat media briefing penutupan Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10/2018). ANTARA

Geosiar.com, Jakarta – Hari ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis, (18/10/2018). Pelapornya, Dahlan Pido, seorang warga masyarakat, melaporkan keduanya dengan tudingan berkampanye saat berfoto dalam penutupan forum IMF-World Bank.

“Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulyani,” kata Dahlan di kantor Bawaslu, Jakarta.

Luhut dan Sri Mulyani dituding berkampanye dalam forum internasional. Pada Ahad malam lalu, 14 Oktober 2018 di Bali, Luhut mengacungkan salam satu jari di depan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur IMF Christine Lagarde.

Diketahui, Sri Mulyani menyampaikan satu jari itu untuk Joko Widodo dan dua jari untuk Prabowo Subianto. Maka kedua tamu internasional itu mengacungkan salam satu jari.

Dahlan menilai, aksi Luhut dan Sri Mulyani berpose dengan mengacungkan satu jari itu merupakan kampanye. Sebab, kata dia, pose satu jari diduga mengacu ke salah satu nomor urut pasangan calon presiden.

“Dugaan itu kan identitas paslon Jokowi itu kan nomor 1,” ujarnya.

Dalam acara penutupan Luhut, kata Dahlan, juga sempat mengoreksi pose jari direktur IMF. Direktur IMF sebelumnya berpose dua jari yang kemudian dikoreksi oleh Luhut.

“Direktur IMF itu kan victory dua jari, dan oleh Luhut dikoreksi menjadi one for Jokowi,” sambungnya.

Kuasa hukum Dahlan, M. Taufiqurrahman menyampaikan membawa bukti cuplikan berita dari beberapa media serta video tentang acara penutupan IMF. Bukti ini akan diberikan kepada Bawaslu beserta laporan untuk ditanggapi.

“Apakah nanti kejadian itu masuk dalam pidana pemilu atau tidak, sepenuhnya kami serahkan pada Bawaslu,” kata Taufiqurrahman.

Continue Reading
Advertisement

Trending