Medan, Geosiar.com – Fraksi Partai Hanura DPRD Medan mengaku kesal dan kecewa terhadap kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan yang terbukti tidak mampu merealisasikan penggunaan anggaran dan memenuhi target PAD. Untuk itu diminta kepada Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin supaya mengevaluasi dan dilakukan penyegaran kepada pimpinan SKPD yang kinerjanya buruk.
“Kami dari Fraksi Partai Hanura mendukung Walikota Medan untuk melakukan reorganisasi dan revitalisasi bagi SKPD yang tidak optimal kinerjanya,” ujar Hendra DS kepada wartawan kemarin.
Menurut Hendra DS (foto) yang saat ini Caleg DPRD Medan dari Partai Hanura asal dapil IV (Medan Amplas, Denai, Kota dan Area) No Urut 1 itu, tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disinyaliar karena adanya kebocoran bahkan penyelewengan. Sebab, menurut Hendra sangat banyak potensi PAD yang belum tergali. “Hanya saja, pimpinan SKPD tidak memiliki kinerja yang enerjik dan inovasi. Pimpinan seperti itu yang pantas dievaluasi,” sebut Hendra.
Terkait dugaan kebocoran penyelewengan PAD, Hendra minta Walikota Medan agar melakukan pembenahan. Selain itu perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap aparaturnya.
Secara khusus, Fraksi Hanura menyoroti pimpinan kinerja PD Pasar Kota Medan yang bekerja tidak optimal. Dimana tingkat pencapaian target hanya 9 %. Bahkan, kondisi pasar di kota Medan saat ini tidak tertata serta timbulnya berbagai masalah dalam pembangunan pasar tradisional. Untuk itu, pimpinan PD Pasar sangat pantas untuk dievaluasi.
Sama halnya dengan kinerja Dinas Perhunungan yang dinilai masih lemah. Hal itu dibuktikan masih rendahnya perolehan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni hanya 47 % dari anggaran Rp 41,8 M yang tidak tercapai sebanyak Rp 22,07 M. Hendra menilai, penerimaan itu sangat memungkinkan ditingkatkan mengingat meningkatnya tarif Perda dan bertambahnya volume kendaraan setiap saat.
Begitu juga dengan retribusi izin mendirikan bangunan yang mencapai target hanya 38 % dari anggaran Rp 140 M yakni terealisasi hanya Rp 53,2 M. Hendra menyebut realisasi penerimaan retribusi IMB tidak realistis karena jumlah realisasi penerimaan PAD tidak sebanding dengan jumlah pertambahan bangunan gedung gedung bertingkat. (lamru)
