Daniel Pinem Prihatin, Banyak Bantuan Miskin Tidak Tepat Sasaran

by

Medan, Geosiar.com – Pemko Medan didesak menjalankan Perda Kota Medan No 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan dengan benar. Selain itu, Pemko Medan dituntut membuat program dan melakukan kebijakan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sehingga, masyarakat Medan segera terhindar dari kemiskinan.

“Pemko Medan harus melakukan kebijakan membantu masyarakat kurang mampu. SKPD di jajaran Pemko Medan diharapkan tetap menjalankan program pengentasan kemiskinan,” ujar Drs Daniel Pinem saat menggelar sosialisasi Perda Penanggulangan Kemiskinan di Jl Plamboyan Raya Pondok Batuan Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang, Selasa (14/8/2018). Hadir mewakili Camat Medan Selayang Wahyudi, perwakilan Dinkes Donna, Dinas Sosial, Dinas PKPPR, Lurah dan ratusan konstituen.

Disampaikan Daniel Pinem, Ianya prihatin mendengar keluhan warganya. Sebab, kendati Perda penanggulangan kemiskinan sudah disahkan sejak Tahun 2015, namun kemiskinan di kota Medan tetap saja banyak.

“Setiap saya melakukan pertemuan dengan warga selalu menerima keluhan masih banyak warga yang belum mendapat bantuan miskin seperti raskin,” tutur Daniel Pinem selaku politisi PDIP P seraya menyebut keprihatinan itu bertambah karena banyak bantuan miskin tidak tepat sasaran.

Padahal kata Caleg DPRD Medan dari PDIP dari dapil V (Medan Tuntungan, Selayang, Johor, Sunggal, Maimun dan Polonia) No Urut 1 itu , tujuan Perda untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuknitu, Pemko Medan bertanggungjawab meningkatkan kesejahteraan warga miskin di kota Medan sesuai yang tertuang dalam Perda.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undangundangan yang berlaku. (lamru)