Geosiar.com, Jakarta – Terpilihnya sebagai kandidat calon presiden, Prabowo Subianto belum mendapatkan lampu hijau dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Sekjen PAN, Faldo Maldini, Kamis (3/8)
Disambung oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, mengatakan PAN belum berkeinginan untuk membuka poros ketiga. Banyak alasan sebagai pertimbangan bagi PAN untuk membentuk poros ketiga.
“Enggak, karena kami juga belum membicarakan soal poros ketiga itu,” ujarnya, Jumat (3/8).
Dia juga mengatakan, dari sisi peluang kemenangan pun menjadi alasan untuk berpikir ulang jika ingin membuka poros baru. Kemudian alasan lainnya karena PAN tidak hanya ingin menjadi peramai dalam pemilu.
“Tujuan besarnya bukan sekadar untuk rame-rame, tujuan besarnya untuk perbaikan yang lebih substantif. Jadi, sejauh ini poros ketiga belum ada dalam kartu (PAN),” jelasnya.
Bahkan menjelang Rakernas PAN, belum ada pembicaraan di internal PAN yang mengarah membuka poros baru. Rakernas PAN sendiri akan dilakukan pada 5-6 Agustus 2018 mendatang.
Sedangkan di waktu berbeda, Menurut Wakil Sekjend PAN, kemungkinan bisa terbentuk poros ketiga untuk pilpres 2019.
“Bagi saya kemungkinan apa pun (poros ketiga) bisa terjadi. Karena, kejadian apa pun yang terjadi bisa memengaruhi konstelasi politik,” ujar dia.
Kendati demikian, dia mengaku PAN tidak bisa sendiri dalam mengajukan paslon capres dan cawapres. Adanya sistem Presidential Threshold yang mengharuskan partai pendukung minimal memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Dan, hal itu tak memungkinkan bagi PAN mengusung paslon capres-cawapres.
Pada pemilu 2014, PAN hanya mendapatkan 9.481.621 (7,59 persen) suara sah nasional. Sementara di DPR, PAN hanya memiliki 49 kursi (8,75 persen). Angka itu membuat PAN harus intens melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik.
“Kan kita tak bisa usung (capres) sendiri, harus koalisi. Itulah tujuan komunikasi yang kami bangun,” kata Faldo.
Meski begitu, Faldo masih menunggu hasil Rakernas PAN yang akan dilaksanakan pada 5-6 Agustus mendatang. Hasil rakernas itulah, lanjutnya, yang akan menjadi sikap PAN dalam menentukan arah koalisi.
“Koalisi ini kan bukan bagi-bagi menteri atau cawapres. Bagi kami masa depan negara ini penting diperhatikan,” ujar dia.
Ia menambahkan, dalam rakernas mendatang, PAN akan mendengar masukan dari berbagai pihak, baik anggota maupun masyarakat.
“Semua keputusan akan diambil pada rakernas,” katanya menegaskan. (Ut)
