Connect with us

Nasional

Ajukan Praperadilan, Kasus Candaan Bom Pesawat Mulai Babak Baru

Published

on

Sidang perdana praperadilan yang diajukan Frantinus Nirigi yang dihadiri Hakim Ketua Rudi Kindarto dan kuasa hukum FN, Andel dan Aloysius Renwarin di Pengadilan Negeri Pontianak, Jumat (3/8/2018).

Geosiar.com, Jakarta – Pasca Insiden candaan bom dalam Pesawat Lion Air JT687 di Bandara Internasional Supadio yang menjerat Frantinus Nirigi (FN) pada senin malam (28/5/2018), saat ini memasuki babak baru.

Pengacara Pihak FN mengajukan praperadilan terkait status tersangka dalam kasus tersebut. Sidang perdana praperadilan berlangsung pada Jumat (3/8/2018) pukul 10.30 WIB.

Dalam sidang tersebut yang terdaftar di Pengadilan dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2018/PN Ptk, Pihak FN selaku pemohon mengajukan gugatan terhadap Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Kepala Polresta Pontianak.

Semula sidang tersebut direncanakan pukul 09.00 WIB. Namun hingga pukul 10.30 WIB, dua instansi tersebut tidak menghadiri sidang. Hanya pihak kuasa hukum FN dan pihak keluarga yang menghadiri persidangan.

Rudi Kindarto, Hakim Ketua dalam perkara ini mengaku sudah melakukan panggilan terhadap dua instansi tersebut. Dia juga menegaskan surat panggilan tersebut sudah diteirma sesuai dengan alamat masing-masing.

“Untuk panggilan, sudah sampai pada alamat masing-masing. Namun sampai sekarang dari pihak Kapolresta maupun Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub tidak datang,” ujar Rudi saat memulai persidangan.

Terkait tidak hadirnya pihak Kapolresta maupun Kemenhub, pengadilan masih memberikan kesempatan untuk kedua instansi tersebut menyelesaikan administrasi di instansi masing-masing.

Oleh karena itu, sidang belum bisa lanjutkan dan ditunda hingga Jumat (10/8/2018).

“Tapi kita juga bisa mengambil sikap, manakala batas waktu yang diberikan sudah habis,” ujar Rudi.

“Yang jelas sidang kita tunda, minimal syarat formal panggilan selama tiga hari. Namun kemungkinan akan dilaksanakan paling cepat satu minggu,” tambahnya.

Sementara itu, kuasa hukum FN, Andel menambahkan, sidang praperadilan hari ini sesuai dengan permohonan praperadilan yang gugatannya ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub dan Kapolresta Pontianak.

“Hari ini dua-duanya tidak hadir, nah oleh majelis tadi sudah dibuka sidangnya, namun pemohon dan termohon praperadilan ini tidak hadir, makanya ditunda,” jelasnya.

Menurut informasi yang diterima panitera, keduanya baik termohon maupun pemohon praperadilan sudah menerima surat panggilan tersebut namun tidak hadir.

“Untuk itu majelis memberikan kesempatan untuk melakukan penundaan, dan kita tidak membacakan gugatan permohonan praperadilan, namun pemohon akan membacakan setelah sidang pada Jumat mendatang,” katanya.

Namun, apabila tetap tidak hadir, proses hukum akan tetap berjalan.

“Kan tidak bisa ditunda. Yang namanya pra ini kan mestinya tujuh hari sudah diputuskan perkaranya,” ungkapnya.

Alasan mengajukan praperadilan tersebut, menurut kuasa hukum, bahwa proses penangkapan dan penahanan terhadap FN tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum. (Ut)