Connect with us

Sumut

Walkot Medan Tegaskan PPID Harus Mampu Menyediakan Informasi Kepada Publik

Published

on

Penyerahan Plakat kepada Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut

Geosiar.com, Medan – Demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan informasi di pemerintahaan, Pemerintah harus mampu menyediakan dan mengelola informasi yang diminta oleh masyarakat.

Hal ini juga yang melandasi pemikiran Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan, Zain Noval, SSTP, MAP dalam membuat penyelenggaraan dengan tema “Penguatan PPID di Lingkungan Pemko Medan” di Hotel Santika Dyandra, Rabu (1/8/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Seketaris Daerah, Ir. H. Syaiful Bahri Lubis menjelaskan kembali kebutuhan masyarakat tersebut dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018.Berlandaskan Pasal 13 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Permendagri No. 35 Tahun 2010, Sekda menyebutkan pemprov maupun pemkab/pemkot wajib menetapkan PPID. Hal ini dikarenakan merupakan salah satu tugas PPID yakni menyediakan Informasi.

“Dalam pelaksanaan PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi, menyimpan, mengolah, dan menyajikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ujarnya.

Di sisi lain, Admin PPID harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai penyedia informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat.

“Dengan adanya PPID diharapkan implementasi Undang-undang Keterbukaan Publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi,” ujar Wali Kota.

Lanjut Sekda, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini dan juga kepada narasumber yang memberikan pengetahuan tambahan.

“Sedangkan kepada para peserta saya harapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Bila ada yang belum paham, jangan segan bertanya, tentu dengan cara yang santun,” pesan Wali Kota.

Menurut Zain Noval, Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan bertujuan mewujudkan good governance.

Ia juga menyampaikan, bertujuan menguatkan kelembagaan dan peran PPID di Badan Publik dalam melakukan pelayanan informasi publik bagi masyarakat sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008.

Dia menambahkan, keterbukaan informasi memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Sosialisasi dan pelatihan berlangsung selama dua hari, mulai 1 sampai 2 Agustus 2018. Hari pertama diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah dan hari kedua khusus untuk admin PPID di lingkungan Pemko Medan.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut, Drs. Robinson, dan Iwan Sutani Siregar, Kasi Layanan Informasi Publik Kominfo Sumut. (Ut)