Connect with us

Sumut

Anggota DPRD Medan dan BPN Gelar Dialog Pensertifikatan Rumah Ibadat Kepada Keuskupan Agung Medan

Published

on

Peserta dialog pensertifikatan tanah rumah ibadat KAM. (dok.redaksi)

Geosiar.com, Medan – Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta anggota DPRD kota Medan menggelar dialog dalam rangka pengadaan badan hukum serta sertifikat tanah rumah Ibadat yang tergabung dalam Keuskupan Agung Medan (KAM).

Dialog ini diadakan di Gedung Catholic Center, jalan Mataram No.21, Petisah Hulu, Kota Medan, Senin (30/7/2018).

Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Demokrat Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM saat memandu acara menyampaikan setiap lembaga yang mengelola rumah-rumah Ibadat yang tergabung dalam KAM dapat memiliki sertifikat.

“Pertemuan kita pada sore hari ini bertujuan agar kita dapat berdialog dengan bapak-bapak di DPRD dan BPN, supaya setiap lembaga yang mengelola rumah peribadatan yang ada di KAM ini dapat memiliki sertifikat, ” ujar Hendrik Sitompul yang juga merupakan ketua Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Sumut ini.

“Kita juga mendasari pertemuan ini karena ada surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tentang program pendataan tanah sistematis lengkap,” lanjut Hendrik.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung pada sambutannya juga mengharapkan pihak BPN dapat mempermudah pengurusan sertifikat untuk rumah-rumah ibadah.

Di samping itu, Pastor Harold Harianja mengaku sangat tersanjung dengan acara ini melihat tokoh-tokoh Katolik yang ada di pemerintahan masih memberikan perhatian kepada Keuskupan.

“Bukan hanya cara seperti ini mereka (anggota DPRD Kota Medan) memberikan perhatian kepada kita, akan tetapi dengan cara yang lain juga mereka turut ikut serta hadir mendampingi, ” kata Pastor Harold.

“Kepada bapak Dewan bertiga (Drs. Hendrik Halomoan Sitompul MM, Henry Jhon Hutagalung, SH. MH, Andi lumbangaol, SH) kami ucapkan terima kasih telah bersedia menjadi fasilitator pada pertemuan ini.

“Di Keuskupan Agung Medan (KAM) ini memang banyak paroki-paroki. Memang tahun ini KAM mau mengurus badan hukumnya, keuskupan juga mau mengurus badan hukum dari setiap paroki. Hal ini guna mempermudah segala administrasi yang berhubungan dengan Pemerintah dan umat kami. Dan juga ketika ada urusan dengan pemerintah setiap paroki dapat berhubungan langsung, hingga tidak lagi ketergantungan dengan KAM,” tambah Pastor Harold.

Menanggapai hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sumut Bambang Priono menyatakan bahwa pensertifikatan rumah Ibadat sebenarnya tidak sulit. Yang utama adalah pengurusan surat sertifikat tanah harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

“Sebenarnya pensertifikatan rumah Ibadat itu tidak sulit dan saya tidak mau masyarakat juga dipersulit. Kami berharap pada saat pengurusan, pemilik tanahnya yang langsung datang. Jangan diwakilkan ataupun melalui calo-calo pengurusan tanah, pelayanannya pasti cepat. Yang terpenting pengurusan surat sertifikat tanah KAM harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, ” jelas Bambang.

“Terkait pendaftaran hak atas tanah ini ada persyaratan. Persyaratannya yang jelas subjek hak atas tanah itu adalah orang atau Badan Hukum. Badan hukumnya adalah badan hukum Indonesia yang di atur UU.
Di dalam PP 24 tahun 1997 jelas diatur, terkait tanah yang lengkap surat-suratnya. Surat-surat lengkap yaitu peralihan atau perolehannya jelas. Umpamanya dulu tanahnya milik si A dan di jual ke si B, si B menjual ke si C dan si C menjual ke si D, kemudian si D yang memohon, ” sambung Bambang.

Menutup acara, Pastor Harold kembali mengucapkan terima kasih karena ini merupakan momentum yang tepat bagi mereka agar kemudian hari dapat mengerti dalam pengurusan sertifikat tanah.

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Ini sangatlah berarti bagi kami, agar di lain hari kami paham dalam pengurusan sertifikat tanah-tanah rumah peribadatan, ” tutup Pastor Harold.