Connect with us

Sumut

Anggota DPRD Medan dan BPN Gelar Dialog Pensertifikatan Rumah Ibadat Kepada Keuskupan Agung Medan

Published

on

Peserta dialog pensertifikatan tanah rumah ibadat KAM. (dok.redaksi)

Geosiar.com, Medan – Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta anggota DPRD kota Medan menggelar dialog dalam rangka pengadaan badan hukum serta sertifikat tanah rumah Ibadat yang tergabung dalam Keuskupan Agung Medan (KAM).

Dialog ini diadakan di Gedung Catholic Center, jalan Mataram No.21, Petisah Hulu, Kota Medan, Senin (30/7/2018).

Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Demokrat Drs. Hendrik Halomoan Sitompul, MM saat memandu acara menyampaikan setiap lembaga yang mengelola rumah-rumah Ibadat yang tergabung dalam KAM dapat memiliki sertifikat.

“Pertemuan kita pada sore hari ini bertujuan agar kita dapat berdialog dengan bapak-bapak di DPRD dan BPN, supaya setiap lembaga yang mengelola rumah peribadatan yang ada di KAM ini dapat memiliki sertifikat, ” ujar Hendrik Sitompul yang juga merupakan ketua Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) Sumut ini.

“Kita juga mendasari pertemuan ini karena ada surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tentang program pendataan tanah sistematis lengkap,” lanjut Hendrik.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung pada sambutannya juga mengharapkan pihak BPN dapat mempermudah pengurusan sertifikat untuk rumah-rumah ibadah.

Di samping itu, Pastor Harold Harianja mengaku sangat tersanjung dengan acara ini melihat tokoh-tokoh Katolik yang ada di pemerintahan masih memberikan perhatian kepada Keuskupan.

“Bukan hanya cara seperti ini mereka (anggota DPRD Kota Medan) memberikan perhatian kepada kita, akan tetapi dengan cara yang lain juga mereka turut ikut serta hadir mendampingi, ” kata Pastor Harold.

“Kepada bapak Dewan bertiga (Drs. Hendrik Halomoan Sitompul MM, Henry Jhon Hutagalung, SH. MH, Andi lumbangaol, SH) kami ucapkan terima kasih telah bersedia menjadi fasilitator pada pertemuan ini.

“Di Keuskupan Agung Medan (KAM) ini memang banyak paroki-paroki. Memang tahun ini KAM mau mengurus badan hukumnya, keuskupan juga mau mengurus badan hukum dari setiap paroki. Hal ini guna mempermudah segala administrasi yang berhubungan dengan Pemerintah dan umat kami. Dan juga ketika ada urusan dengan pemerintah setiap paroki dapat berhubungan langsung, hingga tidak lagi ketergantungan dengan KAM,” tambah Pastor Harold.

Menanggapai hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sumut Bambang Priono menyatakan bahwa pensertifikatan rumah Ibadat sebenarnya tidak sulit. Yang utama adalah pengurusan surat sertifikat tanah harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

“Sebenarnya pensertifikatan rumah Ibadat itu tidak sulit dan saya tidak mau masyarakat juga dipersulit. Kami berharap pada saat pengurusan, pemilik tanahnya yang langsung datang. Jangan diwakilkan ataupun melalui calo-calo pengurusan tanah, pelayanannya pasti cepat. Yang terpenting pengurusan surat sertifikat tanah KAM harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, ” jelas Bambang.

“Terkait pendaftaran hak atas tanah ini ada persyaratan. Persyaratannya yang jelas subjek hak atas tanah itu adalah orang atau Badan Hukum. Badan hukumnya adalah badan hukum Indonesia yang di atur UU.
Di dalam PP 24 tahun 1997 jelas diatur, terkait tanah yang lengkap surat-suratnya. Surat-surat lengkap yaitu peralihan atau perolehannya jelas. Umpamanya dulu tanahnya milik si A dan di jual ke si B, si B menjual ke si C dan si C menjual ke si D, kemudian si D yang memohon, ” sambung Bambang.

Menutup acara, Pastor Harold kembali mengucapkan terima kasih karena ini merupakan momentum yang tepat bagi mereka agar kemudian hari dapat mengerti dalam pengurusan sertifikat tanah.

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Ini sangatlah berarti bagi kami, agar di lain hari kami paham dalam pengurusan sertifikat tanah-tanah rumah peribadatan, ” tutup Pastor Harold.

Sumut

Setelah di Sungai, Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Published

on

Bangkai Babi Kini Ditemukan di Jalanan Medan

Geosiar.com, Medan – Tak hanya di sungai, kali ini bangkai babi dibuang di jalanan Kota Medan, Sumatera Utara. Bangkai babi ini dibuang dalam karung goni di pinggir jalan.

Camat Medan Kota T Yudi Chairuniza membenarkan adanya pembuangan 3 bangkai babi dalam goni. Lokasi pembuangan bangkai babi berada di Jl Gedung Arca, Medan.

“Masuk area Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Area,” kata Yudi, Kamis (14/11/2019).

Kini bangkai babi ini telah dikuburkan. Camat mengaku telah berkoordinasi dengan lurah juga Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

Kepala Lingkungan I Kelurahan Pasar Merah Timur, M Irsan, sebelumnya mengatakan temuan bangkai babi itu berawal dari kecurigaaan warga saat mencium adanya aroma tidak sedap dari karung goni yang ternyata isinya ialah bangkai babi.

Continue Reading

Sumut

Puluhan Babi di Padangsidimpuan Juga Mati Mendadak

Published

on

Puluhan ekor babi mati mendadak di Kota Medan

Geosiar.com, Padangsidimpuan – Puluhan ekor babi mendadak mati di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, Fitra Nurlaila Lubis, pada Kamis (14/11/2019) malam.

“Hewan babi tersebut mati mendadak di daerah tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini ada ribuan babi di Kota Padangsidimpuan dan pihaknya belum menerima laporan secara resmi berapa banyak babi yang mati.

Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan bersama Polres langsung turun ke lapangan dan mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang babi yang mati ke sungai.

“Jika ada babi yang dibuang ke sungai, tapi harus dikubur atau dibakar. Kami meminta pemilik babi melaporkan segera jika ada babi yang mati,” tuturnya.

Continue Reading

Sumut

Plt Walikota Medan Minta BPJS Segera Lunasi Tunggakan Rp 19 M ke RS Pirngadi

Published

on

Medan, Geosiar.com – Pelaksana tugas (Plt)  Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM berharap pihak BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan sebesar Rp 19 miliar. Pelunasan sangat diharapkan guna kelancaran operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. 

“Akibat belum dibayarnya tunggakan sebesar Rp.19 miliar, terus terang kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Sebagian besar pemasukan RSUD Dr Pirngadi Medan dari pembayaran BPJS kesehatan. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, bagaimana RSUD Dr Pirngadi bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji  pegawai non ASN,” kata Sekda.

Ungkapan sekaligus keluhan ini disampaikan Sekda ketika menerima kunjungan jajaran BPJS Kesehatan Pusat  yang dipimpin  Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama di Balai Kota Medan, Kamis (14/11/2019). Pasalnya, beberapa kali pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Medan dilakukan, tidak ada solusi terkait pembayaran tunggakan tersebut.

Selain tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp.19 miliar tersebut, Sekda juga mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020  akan memberatkan APBD Kota Medan. Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570  orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan kenaikan tersebut, jelas Sekda, iuran peserta PBI yang semula Rp.23.000/bulan meningkat menjadi Rp.42.000/bulan sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.19.000. Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan yakni Rp.111 miliar lebih untuk peserta PBI.  “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp.100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Oleh karenanya Sekda menyambut baik kedatangan jajaran BPJS Kesehatan Pusat. Diharapkannya, kedatangan itu dapat menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan di Kota Medan, salah satunya tunggakan sebesar Rp.19 miliar tersebut. Dengan demikian RSUD Dr Pirngadi Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Direktur Kepatuhan Hukum dan  Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat Dr dr H Bayu Wahyudi  MKes MM mengatakan, tujuan kedatangan mereka, selain ingin berkomunikasi, juga mencari solusi guna menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan di Kota Medan. Diakuinya, tidak hanya dengan RSUD Dr Pirngadi, BPJS Kesehatan juga punya tunggakan dengan rumah sakit lainnya di Indonesia.

“Tunggakan itu kita sebut gagal bayar (hutang). Sampai Oktober 2019, gagal bayar BPJS Kesehatan secara nasional dengan seluruh rumah sakit di Indonesia sebesar Rp.19 triliun. BPJS Kesehatan akan menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut,” ungkap Bayu.

Adapun upaya untuk mengatasi gagal bayar tersebut, jelas bayu, diantaranya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp.23.000/bulan naik menjadi Rp.42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp.51.000/bulan menjadi Rp.110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp.80.000/bulan menjadi Rp.160.000/bulan.

Kemudian, imbuhnya, melalui suntikan dana dari pemerintah. Menurut Bayu, pemerintah dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan dana sebesar Rp.9 triliun   kepada BPJS kesehatan untuk mengatasi gagal bayar tersebut. “Sisa gagal bayar yang Rp.10 triliun lagi  sudah kita carikan solusi untuk membayarnya,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan Bayu Wahyudi, Sekda dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Pengelola Kuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan T Ahmad Sofyan, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan, RSUD Dr Pirngadi, Bappeda Kota Medan serta unsur BPJS Kesehatan Cabang Medan, sangat berharap agar suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp.9 triliun, diantaranya  digunakan untuk membayar tunggakan dengan RSUD Dr Pirngadi. (lamru)

Continue Reading
Advertisement

BERITA NASIONAL

Advertisement

Trending

Alamat Redaksi : Jl. Mataram No. 21 Gedung Catolic Center Lt 2 Medan – Sumatera Utara, Telp. +626180514970 Email : geosiar.com@gmail.com Copyright © 2017-2018 Geosiar.Com