Connect with us

Korupsi

KPK Akan Bentuk Tim Khusus untuk Cegah Korupsi di Lapas

Published

on

Aneka barang yang disita dari Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. (jabarnews.com)

Geosiar.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan untuk membentuk tim khusus untuk membenahi tata kelola dan membangun sistem pencegahan korupsi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Pembentukan ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pencegahahan Korupsi antara KPK dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjenpas Kemkumham), Sri Puguh Utami dan jajarannya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

“Selanjutnya KPK berencana membentuk tim di Kedeputian Bidang Pencegahan,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (25/7/2018).

Pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah pada Jumat (20/7/2018) sampai Sabtu (21/7/2018) dinihari, KPK menemukan sejumlah dugaan penyimpangan terkait fasilitas, perlakuan khusus, akses dan lainnya di Lapas Sukamiskin. Dengan kondisi Lapas yang memprihatinkan tersebut, KPK bersama Ditjenpas berkomitmen untuk melakukan perbaikan bersama.

“Melalui tugas Pencegahan KPK, kami lakukan koordinasi antara Deputi Bidang Pencegahan dan tim serta Dirjenpas di KPK pagi ini,” katanya.

Tidak hanya membentuk tim khusus, dalam rapat koordinasi tersebut KPK juga menyerahkan hasil observasi layanan pemasyarakatan yang dilakukan lembaga antikorupsi pada 2010 lalu. Dari observasi yang dilakukan di sejumlah lapas di Jakarta, Malang dan Medan tersebut, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada Ditjenpas dan Kemkumham.

Beberapa rekomendasi itu, yaitu menerbitkan kode etik dan perilaku khusus di lingkungan Ditjenpas, penyediaan layanan informasi tentang hak warga binaan secara transparan yang berbasis teknologi informasi, membangun sistem informasi manajemen pemasyarakatan yang sesuai dengan Peraturan Menkumham, membuat peraturan internal untuk mengukur kepuasan pengunjung, memperluas penggunaan sarana pengaduan, menambah rekrutmen, dan membangun sistem pengawasan internal yang efektif terhadap petugas pemasyarakatan serta melakukan tindakan jika terbukti adanya tindak pidana korupsi.

“KPK berharap Ditjenpas melakukan perbaikan menyeluruh terkait tata kelola Lapas dan Rutan dengan memperhatikan pula rekomendasi KPK yang pernah disampaikan Tahun 2010,” katanya.

Febri menegaskan, upaya perbaikan tata kelola lapas dan rutan harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Dengan kata lain, perbaikan ini tidak hanya bersifat reaktif dan insidential saja. Pernyataan ini disampaikan lantaran Ditjenpas dan Kemkumham tidak menjalankan secara menyeluruh rekomendasi hasil kajian KPK sebelumnya. Bahkan, KPK sempat berkirim surat kepada Presiden pada Mei 2011 atas keterlambatan implementasi saran dan perbaikan layanan pemasyarakatan. (yl)