Connect with us

Hukum

Pasien Kanker Gugat Jokowi, Menkes dan Dirut BPJS ke Pengadilan

Published

on

Ilustrasi pengadilan.

Geosiar.com, Jakarta – Delapan orang perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan datang memenuhi panggilan somasi pertama dan terakhir Tim Advokasi Trastuzumab yang dilayangkan ke Sekretariat Tim Advokasi Trastuzumab di Ruang M. Luthhfie Hakim & Partners pekan lalu di Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan MT Haryono Kav 15, Jakarta Selatan, pukul 10.00 WIB, pada Senin, 23 Juli 2018.

Dari pihak BPJS, turut hadir Asisten Deputi Bidang Utilisasi dan Anti-fraud Rujukan BPJS Kesehatan Elsa Novelia dan Kepala Humas BPJS Nopi Hidayat. Sementara dari Tim Advokasi Trastuzumab diwakili Rusdianto Matutaluwa, Wahyu Budi Wibowo, SH dan Andre Abrianto Manalu.

“Tapi perundingan itu akhirnya berakhir buntu setelah perundingan berjalan berjam-jam. Perundingan itu baru berakhir pukul 17.30 WIB,” ujar Rusdianto dalam siaran persnya, Selasa, (24/7/2018).

Rusdianto menyampaikan BPJS masih berkeras tetap menolak menjamin trastuzumab untuk penderita kanker payudara HER2 positif sejak 1 April 2018, walau Tim Advokasi Transtuzumab sudah mengingatkan BPJS bahwa dengan melakukan itu BPJS sama saja tengah dalam proses menghilangkan nyawa klien mereka, yakni Juniarti, 46 tahun penderita kanker payudara HER2 positif yang baru terdeteksi Mei 2018. Dia menyampaikan kabar itu pada Edy Haryadi, suami Juniarti, malam tadi melalui telepon.

“Kabar buruk itu didengar Juniarti justru ketika dia baru saja keluar dari RS Persahabatan Jakarta Timur karena tubuhnya drop akibat pikirannya tercurah pada gugatan hukum soal trastuzumab setelah kemoterapi pertama tanggal 10 Juli lalu. Ia sempat dirawat selama empat hari,” tutur Edy.

Rusdianto melanjutkan, karena kesepakatan sudah macet, maka penggugat Edy Haryadi dan Juniarti, sepakat memutuskan mencari keadilan di depan hakim. Sebab, hal itu sama saja menegaskan BPJS kini tengah mempermainkan nyawa Juniarti.

Apalagi, meski tak diakui di pertemuan hari ini, kian jelas motivasi BPJS menghapus trastuzumab bagi penderita kanker payudara HER2 positif karena obat itu terlalu mahal. Dan itu sama saja BPJS memakai kaca mata kuda meski pertaruhannya adalah nyawa Juniarti.

“Bila tidak ada aral melintang, gugatan itu akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, paling lambat Senin minggu depan,” kata dia.

Rusdianto menyampaikan kepasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Tergugat I. Karena sesuai UU BPJS, direksi BPJS bertanggunagjawab pada Presiden RI. Dan setelah sepekan isu ini mencuat, Jokowi tetap diam dan membiarkan masalah ini terus berlarut-larut.

Sementara tergugat II adalah Menteri Kesehatan, sebab lahirnya Dewan Pertimbangan Klinis BPJS ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Tergugat III adalah Direktur Utama BPJS. Sedang tergugat IV adalah Dewan Pertimbangan Klinis BPJS.

“Gugatan itu sudah jadi dan kini tengah dimatangkan oleh Tim Advokasi Trastuzumab,” katanya. (yl)