Connect with us

Dunia

Duterte Lanjutkan Perang Narkoba di Filipina, 4.540 Orang Tewas

Published

on

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (analisadaily)

Geosiar.com, Manila – Jumlah keseluruhan korban yang tewas dari perang narkoba, yang digelar Presiden Filipina Rodrigo Duterte selama ini, mencapai 4.540 orang.

Dari dokumen polisi nasional Filipina menyatakan para korban tewas ditembak karena melawan selama operasi yang digelar muali 1 Juli 2016 – 30 Juni 2018.

Media Rappler Filipina memperoleh data versi polisi nasional Filipina ini dan mempublikasikannya beberapa jam menjelang pidato kenegaraan ke-3 Duterte, yang akan digelar hari ini di gedung parlemen Filipina.

“Jumlah ini tidak termasuk angka dari operasi yang digelar lembaga hukum lainnya seperti lembaga penegakan hukum bidang obat di Filipina PDEA,’ begitu dilansir media Rappler, Senin, (23/7/2018) waktu setempat.

Jumlah korban tewas, menurut data versi PDEA, selama perang narkoba mencapai 4.354 orang. Jumlah sabu atau methamphetamine yang berhasil disita sebanyak 2,736 kilogram. Dalam operasi ini, menurut PDEA, sebanyak 87 orang polisi tewas oleh bandar dan tersangka narkoba selama proses penggerebekan.

Tapi data yang dimiliki lembaga swadaya masyarakat dan para advokat HAM menunjukkan jumlah korban sipil tewas akibat perang narkoba ini mencapai sekitar 20 ribu orang, termasuk akibat pembunuhan bermotif balas dendam.

Dalam pernyataannya pada Ahad, (22/7/2018), polisi nasional Filipina menganggap biasa jumlah korban tewas ini karena tingkat kejahatan turun drastis sebanyak 20,4 persen.

Kepala polisi Filipina, Direktur Jenderal Oscar Albayalde, menyampaikan polisi ingin memperbaiki proses penanganan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ke depannya dengan mengedepankan proses rehabilitasi dan melibatkan publik.

Terkait perang narkoba Duterte ini, Pengadilan Kriminal Internasional telah menerima laporan dugaan pelanggaran HAM oleh polisi dan pemerintah Filipina.

Melansir dari Reuters, saat ini, lembaga internasional yang berbasis di Belanda itu tengah melakukan pengkajian apakah data yang ada mencukupi untuk menyidangkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat ini termasuk memanggil Duterte untuk dimintai pertanggung-jawaban. Duterte sendiri telah menyatakan Filipina keluar dari keanggotaan lembaga ini menyusul dimulainya proses investigasi.(yl)